DPRD Kota Depok Laporkan Hasil RAPERDA Tentang Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021

0
61

Depok-Zonadinamikanews.com.Sidang rapat paripurna anggota DPRD Depok membahas laporan badan anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok .TA 2021 , bertempat di Gedung DPRD ,Jln Boeloevard Raya , Kota Kembang GDC Depok ,Kamis (30/9/2021).

Dalam paparannya Ketua DPRD Kota Depok H.T.M Yusufsyah Putra menyampaikan, ” bahwa sidang dihadiri oleh Kepala Derah dan DPRD Kota Depok yang merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD merupakan kewenangan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara bagi DPRD sidang ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran, yakni untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Rapat paripurna ini bertujuan melaporkan hasil pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Depok TA.2021. Dasar bagi perubahan APBD yang dapat dibenarkan oleh peraturan pemerintah adalah realisasi semester pertama APBD,bila ;

a.Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;

b.Mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau

c.Mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun berjalan.

Rapat kerja pembahasan laporan realisasi semester I TA 2021 pada tanggal 5-7 Agustus 2021 telah membahas dan mengkonfirmasi capaian kinerja APBD
Kota depok , untuk realisasi semester i tersebut. Pembahasan mempertanyakan capaian kinerja yang secara rata-rata belum mencapai 50%, atau tepatnya sebesar 47,21% untuk capaian pendapatan dan 26,95% untuk serapan belanja.

Diharapkan untuk prognosis 6 bulan kedepan, daya serap anggaran belanja tahun 2021 dapat mencapai 100 persen dari total anggaran belanja.

Baca Juga :
Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo Daftar Hitam Singapura

Perubahan KUA dan PPAS yang dibahas dan disepakati dalam rapat-rapat kerja selanjutnya, termasuk rapat kerja pembahasan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, tidak terlepas dari saran dan rekomendasi dalam pembahasan realisasi tersebut

Serangkaian rapat kerja yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD dan seluruh perangkat daerah menunjukkan bahwa โ€œperkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUAโ€ yang dapat menjadi alasan untuk perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021 secara umum adalah kinerja capaian semester I terutama akibat adanya pandemi covid 19.

Perubahan-perubahan yang disebutkan di atas secara menyeluruh dan dampaknya terhadap kebijakan umum anggaran maupun prioritas dan pagu anggaran sementara, telah dibahas dan diakomodir dalam rancangan nota keuangan, dalam pembahasan rancangan APBD perubahan TA 2021 terdapat perubahan rencana pendapatan, dan terdapat beberapa perubahan dalam rencana belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal. Perubahan-perubahan ini telah dirangkum dalam berita acara finalisasi hasil pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Depok TA. 2021,yang juga merupakan bagian tak terpisah dari persetujuan dalam sidang paripurna ini.

Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan APBD 2021 tidak menyimpang dari perubahan kebijakan umum dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 yang telah disepakati agar prognosis untuk kurun waktu sampai akhir dapat dicapai. Sebagai catatan akhir dari pembahasan ini, dapat disampaikan bahwa perubahan rancangan APBD Kota Depok TA 2021 merupakan keharusan karena alasan untuk penyesuaian terhadap capaian realisasi yang telah berjalan serta untuk penajaman program dan kegiatan.

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi raperda tentang perubahan APBD tahun 2021 yang melibatkan perangkat daerah dilingkup pemerintah Kota Depok maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kota Depok menyampaikan hasil pembahasan sebagai berikut:

Baca Juga :
Banyak Ormas Liar di Kabupaten Kapuas Hanya 13 ORMAS/LSM Yang Resmi

Pos pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.2.981.700.233. 624 dan setelah perubahan sebesar Rp.3.322. 215.066. 884 atau bertambah sebesar Rp.340.514. 833 . 260 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan asli daerah (PAD)sebelum perubahan sebesar Rp.1.337.232.519.157 dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.349.700.636.260 atau bertambah sebesar Rp.12.468.117. 103

Pendapatan transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 1. 513.354.014.467 dan setelah perubahan sebesar Rp.1. 822.240. 643. 155 atau bertambah sebesar Rp.308 .886 . 628 .688

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp. 131.113 .700 dan setelah perubahan sebesar Rp.150. 273.787. 469 atau bertambah sebesar Rp. 19 .160 .087 . 469

Pos belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 3. 568.696 .911. 180 dan setelah perubahan sebesar Rp. 3. 322 .215 .066.884 atau naik sebesar Rp.340. 514.833 .260. dengan rincian belanja sebagai berikut :

Belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp. 2. 654. 563.783.660 dan setelah perubahan sebesar 2. 810. 867.777.795, 50 atau naik sebesar Rp.156.303. 994. 135, 50.

Belanja modal sebelum perubahan sebesar Rp. 815.133 .127. 520 dan setelah perubahan sebesar Rp.891.790.479 . 221 atau naik sebesar Rp. 76. 657. 351.701.

Pos pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 586. 996 .677. 556 dan setelah perubahan sebesar Rp.457.133. 915.276 atau turun sebesar Rp. 129. 862. 762 . 280 dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.586. 996.677.556. dan setelah perubahan sebesar sebesar Rp. 457.133. 915. 276 atau turun sebesar Rp. 129.862 .762 .280 .

Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar 0 rupiah dan tidak mengalami perubahan.

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenan (silpa) sebesar 0 rupiah

“Demikian laporan hasil pembahasan terhadap Raperda Kota Depok tentang perubahan APBD Kota Depok TA 2021. Semoga dapat menjadi masukan agar perubahan yang diusulkan dapat lebih menjamin tercapainya sasaran-sasaran rencana kerja pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah ,”papar Yusufsyah Putra.

Baca Juga :
Baktiar : Tahun 2021 Pengerjaan Penurapan Di Kota Depok Dengan Metode Siaran

Dalam sidang paripurna hadir Wali Kota Depok M Idris serta Wakilnya Iman Budi Hartono , Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda Kota Depok,Sekda ,Staf Ahli Wali Kota serta Pimpinan BUMD.

(des)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here