Ketua DPD GAAS Sumsel Akan Somasi BPDASHL Terkait Proyek RHL di OKUS Asal-Asalan

0
991

OKUS-Zonadinamikanews.com. Bambang Nugroho selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Advokat dan Aktivis Provinsi Sumatera Selatan (DPD GAAS Sumsel) โ€œSaya sudah bicara dengan staf Gubernur Sumsel dan mengatakan โ€œOk Lanjutkan. kami sudah mengingatkan ke BPDASHL Sumsel, hal tersebut, kami sudah dapat info bahwa pekerjaan tersebut memang belum selesai. Akan berakhir sampai tanggail.31-12-2021. Jadi perkerjaan tersebut belum selesai.dan sampai saat sekarang BPDASHL Belum mengeluarkan Uang Dari Negara. ( Belum di bayar ) . kerjaan tersebut sedang di Audit. Dan belum ada hasil yang menyatakan kerugian Negara. Karna pekerjaan tersebut memang belum selesaiโ€ itu jawaban isi caht WA staf guberbur Sumsel ke saya.

Namun demikian, kami dan saya selaku ketua DPD GAAS Sumsel mengutuk keras atas dugaan tindakan dengan indikasi penyelewengan dana anggaran yang tidak sesua dengan bestek dilapangan sebagaimana yang ditentukan dari kementerian lingkungan hidup, tegas Ratu Anom biasa disapa. Dengan fakta dari hasil temuan dilapangan, kami dari GAAS Sumsel juga akan melakukan somasi pada BPDASHL Sumsel, karena sesuai data yang dikumpulkan jajaran GAAS Sumsel, banyak kejanggalan yang terjadi, baik dari pengakuan masyarakatb yang ada dilokasi, juga berdasarkan kondisi tanaman yang terkesan tidak terawat, dan kami juga akan menurunkan sejumlah anggota lagi untuk melakukan survey ke sejumlah lokasi di Sumsel terkait pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan, terang Bambang Nugroho pada media ini.

Lebih jauh Bambang Nugroho mengatakan, bahwa hasil investigasi jajaran GAAS dilapangan, adanya pengakuan dari sejumlah masyarakat dilokasi, bahwa mereka hanya menerima bibit tanaman 400 batang dan 50 Kg pupuk organic, tanpa adanya perawatan seperti penyemprotan, dan biaya akomodasipun sangat di curigai bahwa tidak sesuai dengan ketentuan. Banyaknya tanaman mati akibat tidak terurus sementara masih dalam tahap pemeliharaan, ada dugaan disini pihak BPDASHL masa bodoh dan membiarkan pihak rekanan yang sesuai data bahwa ย CV. Bina Jaya Sentosa (BJS) sebagai pemenang lelang di loaksi paket 11. Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan Vegetatif DAS Prioritas Blok V Desa Tanjung Besar Blok VI Desa Perean Blok VII Desa Kota Baru Blok VIII Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 750 Ha di Kawasan Hutan Lindung Mekakau dan Peraduan Gistang.

Baca Juga :
Oknum Kades Mekarwangi Majalengka Diduga Dalang Intimidasi Dan Aniaya Jurnalis

Proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada pada satuan kerja Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Musi berbadrol Rp. 6.806.693.600, dan sebagai dilapangan CV BJS yang beralamat Jl. Jln. Merbau Raya Blok M 6 No 3 RT 13 RW 03 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang – Palembang (Kota) – Sumatera Selatan.

Informasi yang mulai terungkap dari berbagai sumber, proyek ini diawasi beberapa perusahaan konsultan yang diduga bisa diatur ย oleh perusahaan pemenang lelang. โ€Kalian perlu tahu, kami dapat info, bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait RHL di Sumsel itu satu alamat dan satu gedung dan berada di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, yang diduga keras adalah rekanan binaaan dari oknum pejabat BPDASHL,โ€ kata sumber.

Itu sebabnya dugaan tidak maksimalnya pengawasan dilapangan dan berdampak pada hasil pekerjaan yang kurang bagus dan berpotensi adanya berbagai dugaan rekayasa dan membuahkan hasil yang tidak seperti yang di harapkan. Otomatis praduga, bahwa OKUS dijadikan lahan korupsi oleh oknum-oknum yang bermental serakah dan bermuara pada kerugian keuangan Negara,Jadi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang produktivitas terkesan sia-sia,ย  denganย  faktaย  dilapanga,ย  aparatย  penegak hukum (APH) harus turun menggusut dugaanย  korupsi,ย  memanggill dan memeriksa pihak-pihak terkait pada proyek tersebut, tambah sumber untuk menyakinkan media ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,bahwa Informasi yang didapatkan media ini dari masyarakat kota baru, beberapa waktu lalu dua orang petugas dari Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Musi, yang disebut-sebut bernama Doni dan Basar,dengan mengendarai mobil dinas dengan plat merah BG 8505 MZ, dan dalam bodih mobil tertulis kementerian kehutanan, dan mobil tersebut dititipkan di samping rumah warga, dan kedua petugas tersebut menaiki ojek ke lokasi di kota baru.

Baca Juga :
Kemenag Marangin Pembohong Besar atau Dilecehkan Anak Buah?

Salah seorang dari dua petugas tersebut saat ditemui wartawan media ini di OKUS tidak mengakui secara gamblang bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan ke lokasi namun berusaha mengalihkan pembicaraan dan menyarankan agar wartawan ketemu dengan PROJO di OKUS agar kerjasama, dan menyembut, ormas PROJO yang dibentuk oleh para tim sukses presiden Joko Widodo tersebut sangat berperan dalam proyek tersebut.

Dari total 400 bibit tanaman yang diturunkan untuk setiap satu hektar, dengan kondisi tanaman yang cukup memprihatinkan, selain tidak adanya perawatan, para pemilik lahan juga mengaku, bahwa pihak kontraktor tidak memberikan biaya operasional untuk melakukan penanaman bibit tersebut.Juga bibit yang mereka terima adalah bibit lokal.

Ironisnya, menurut keterangan dari pemilik lahan, semenjak bibit-bibit tersebut ditanam, pihak terkait,seperti CV BJS dan pihak BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) Musi tidak perna melakukan pengontrolan ke lapangan, dan perawatan tidak ada, seperti penyemprotan hama pada tanaman, bahkan pupuk organik yang diberikan pihak CV.BJS tidak sebanding dengan luas dan banyaknya tanaman yang harus di pupuk, karena dalam satu tahun hanya 50 Kg pupuk organic dalam satu tahun.

Sehingga dugaan korupsi dalam proyek penanaman bibit dan rehabilitasi di kawasan Hutanย Lindungย Mekakau dan Peraduan Gistang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui dimenangkan oleh perusahaan CV Bina Jaya Sentosa sebagimana yang terpasang plang proyek di lokasi rehabilitasi hutan, dan perusahaan akan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, dikawasan hutanย  mekakau dan peraduanย  gistang,desa kota baru,Kecamatan Mekakau ilir.Dan jenis tanaman yang akan disediakn adalah, berupa bibitย  Alpokat,Pete,Jengkol,Durian,Kelor,Gamal,pinang.dilapanganย  didugaย  menyisakan banyak masalah dan berpotensi merugikan keuangan Negara dan pembodohan pada sejumlahย  masyarakat.

Baca Juga :
Di SMKN 1 Sintuk Taboh Gadang Padang Pariaman Antara Dugaan Pungli dan Kegiatan Fiktif

Hendra Satya yang disebu-sebut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek di BPDASHL Musi ini harus bertanggungjawab,sebab proyek yang berpotensi adanya akal-akalan, dan pemelihaaraan bibit atau tanaman dilapangan jugaย  jauh dari harapan dan terksesan di biarkan berantakan tanpa terawatt.

Menurut sumber yang berhasil di rangkum dari masyarakat yang terlibat dalam perawatan dan penanama bibit berupa, hanya diiberi 400 bibit untuk 1 Ha dan 50 Kg pupuk organik,bibit yang ditanam pada selah-selah tanaman kopi tersebut, lebih banyak yang mati, karena tidak terurus, bahkan cara menanaman bibit tersebut asal-asal dan tidak melakukan penggalian lubang dengan maksimal.sehingga tidak memilih resapan untuk air.

Diduga pihak pengusaha hanya memberikan bibit juga tidak sesuai kuota yang diperuntuhkan, serta tidak memberikan pupuk yang layak sesuai dengan luas lahan yang ditanam.ย  Sehingga kuat dugaanย ย  perusahaan konsultan pengawasan ada konkalikong dengan pihak pengusaha dan juga oknum pejabat BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) Musi.

ย Memperhatikan akan kondisi dilapangan, seorang tokoh masyarakat saat berbincang-bincang dengan media ini menyayangkan dan merasa prihatin melihat kondisi bibit dan kondisi bibit yang ditanam dilokasi, bahkan begitu ditanam dibiarkan begitu saja,dan bibit yang dikirim juga terlihat kurang bagus serta pemupukan tidak baik,sebab, kuota pupuk organik yang berikan hanya 50 kg untuk seluas 1 hektar. Yang jelas pupuk hanya 50 Kg tidak akan cukup.

Seraya berharap, agar pihak media membongkar akan kondisi dilapangan, agar semua pihak tahu bahwa keberadaan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) asal-asalan dan penuh rekayasa oleh sejumlah pihak, dan juga pihak CV Bina Jaya Sentosa harus bertanggungjawab,jangan jadikan wilayahย  Kecamatan Mekakau jadi area untuk korupsi, sama saja melakukan pembodohan pada masyarakat di kecamatan Mekakau.bersambung

Laporan: Rahmadi, Joni Ardi,Ujang dari OKUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here