Kepsek SDN106217 Bungkam Saat Dikonfirmasi Terkait Alokasi Dana BOS.

0
514

Serdang Bedagai-Zonadinamikanews.com.Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar Peduli Rakyat Indonesiaย  Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara (LSM DPD GPRI Sumut) Lidya Rinanda menyayangkan akan langkah bungkam yang di perankan oleh Mahdar Suryani selaku kepala Kepsek SDN106217, dan tidak memahami Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengontrolan akan penggunaan akan keuangan negara.

Mahdar Suryani sebagai SDN106217 yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, diduga suport jantung saat di klarifikasi terkait alokasi dana pendidikan yang berbau aroma Mark Up dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Lidya menyarankan, selaku pejabat yang menyandang sebagai pendidik idealnya memberikan pendidikan yang baik dan transfaran pada publik dan tidak perlu ragu-ragu pada siapapun saat menanyakan akan kegiatan sekolah yang berkaitan dengan keuangan negara.Bila ragu-ragu dan takut berhadapan dengan lembaga sosial kontrol yang diakui oleh pemerintah dalam melakukan kontrol, maka oknum pejabat tersebut patut dicurigai, bahwa ada yang tidak beres dalam melaksanakan tugasnya.

Pasalnya, Kata Lidya menambahkan, pihaknya dari LSM GPRI DPD Sumut melakukan klarifikasi secara tertulis pada pihak sekolah SDN106217 terkait alokasi dana pendidikan atau yang lazim disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ajaran 2020 yang diduga rawan Mark Up.

Lebih jauh Lidya menambahkan, proses belajar mengajar pada tahun 2020 hingga saat ini tidak bisa maksimal akibat maraknya penyebaran kasus Corona, sehingga namanya kegiatan di sekolah sangat terbatas, namun setelah telah kita amati akan alokasi dana BOS pada sejumlah sekolah, dari angka yang di laporkan seakan tidak ada perubahan kegiatan sekolah, dan dana BOS berusaha di habiskan, dan jenis kegiatan pun sangat di curigai adanya Mark Up anggaran.

Baca Juga :
Peredaran Kulit Impor Produk Hewani Non Pangan Oleh CV Dua Enam Delapan

Contoh sekolah yang kita klarifikasi secara tertulis dalam penyerapan dana BOS tahun 2020 SD Negeri 106217, pada tahap satu sekolah ini mendapatkan dana BOS Rp.137.700.000.

Dana Sisa Tahap dengan jenis kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp.6.365.000, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp.8.415.000, administrasi kegiatan sekolah Rp.62.217.000,langganan daya dan jasa Rp.1.875.000,penyediaan alat multi media pembelajaran Rp.6.043.000, pembayaran honor Rp.52.785.000.

Pada tahap dua menerima Rp 183.600.000 dengan jenis kegiatan administrasi kegiatan sekolah Rp.48.115.600, langganan daya dan jasa Rp.3.750.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp.14.172.700, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp.11.991.700,pembayaran honor Rp.105.570.000.

Pada tahp tiga menerima Rp.127.980.000,kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp.11.537.500, langganan daya dan jasa Rp.1.200.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp.10.328.900, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp.52.128.600, pembayaran honor Rp.52.785.000.

Masih kata Lidya, pihaknya mencurigai alokasi dana BOS Kepsek SDN106217 tahun ajaran 2020 rawan Mark Up, karena penyerapan dana BOS tahun norma dengan tahun darurat dalam masa pandemi Covid-19 tidak ada perubahan, atau tetap biaya terserap habis, sementara tahun 2020 hanya belajar online.

Hal inilah yang membuat kita curiga kata Lidya Rinanda, namun saat hendak kita klarifikasi secara tertulis, oknum kepsek seakan ngumpet dan menghindar atau tidak merespon akan surat yang kita kirimkan, kan simpel saja, bila benar apa susahnya untuk memberikan jawaban, mungkin merasa berdosa dalam penyerapan akan dana BOS tesebut,Mahdar Suryani selaku kepsek berusaha bersembunyi guna mengelak akan surat klarifikasi yang kami kirimkan.(tim zdn Sumut)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here