Penutupan PT TPL Bukan Kewenangan Bupati Toba

0
64

Balige, Zonadinamikanews.com – “PT TPL adalah Perusahaan PMA yang merupakan perusahaan pemegang sertifikat Perusahaan Objek Vital Nasional dimana hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/ atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis,”

Hal itu disampaikan Bupati Toba, Ir Poltak Sitorus kepada sejumlah awak media baru beru ini terkait menyikapi tuntutan Aliansi Gerakan Tutup TPL.

Dimana aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tutup TPL pada 29 Juni 2021 disampaikan tuntutan secara tertulis dengan nomor 002/B-Gerak/VI/2021 yang ditujukan kepada DPRD serta Bupati Toba yang meminta agar rekomendasi penutupan dan penghentian aktifitas PT. TPL dikeluarkan.

Menyikapi itu, Bupati Poltak segera menyurati Kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) sebagaimana isi tuntutan oleh Aliansi Gerakan Tutup TPL tatkala itu.

“Sudah kita surati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) di Jakarta dengan surat nomor: 180/470/HK/2021,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati mengharap supaya jangan ada pihak tertentu yang membelokkan makna dari Surat ke KLHK RI yang dibuatnya itu. “Mari kita berpikir objektif, saya bukan Pro TPL! Tapi mengenai tuntutan tersebut, itu adalah kewenangan Pusat, bukan Bupati Toba,” jelasnya.

“Untuk itu, dalam surat itu, kami sampaikan kepada KLHK agar menyikapi tuntutan Aliansi tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,” sambungnya.

Diuraikannya bahwa PT TPL memperoleh ijin konsesi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI maka hal tersebut (tuntutan Aliansi Gerakan Tutup TPL) menjadi kewemangan mereka (Kementerian LH dan Kehutanan),” Ujar Bupati, Ir Poltak Sitorus.

Terpisah, pasca dilayangkannya Surat Bupati Toba ke KLHK tersebut, banyak tanggapan yang beredar di berbagai mesia sosial, baik yang pro PT TPL maupun yang meminta tutup.

Baca Juga :
Kades Sidoharjo Ancam Wartawan Dan LSM

Bahkan ada tanggapan sinis yang ditujukan kepada Bupati yang menyebutkan bupati tidak tegas mengambil sikap terkait permintaan rekomendasi penutupan TPL.

Terkait hal itu, Pak Manurung, warga Desa Siraituruk, Kecamatan Porsea mengaku miris melihat banyaknya warga yang merasa sudah pintar dan tiba tiba menjadi ahli lingkungan hidup.

“Sekarang, tiba tiba banyak orang mengaku pintar sehingga sesuka hati membuat komentar, khususnya menanggapi surat bupati kepada KLHK.

Nyatanya, Pemerintah Pusat yang memberikan lahan Konsesi Hutan kepada PT TPL untuk diusahai, bukan untuk menguasai lalu mengapa manuntut agar bupati mengeluarkan rekomendasi penutupan TPL?” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan tutup TPL sah sah saja, namun harus disampaikan sesuai koridor dan dengan cara yang santun, sebab negara ini adalah negara hukum. “Kalau memang ada kesalahan TPL mari sampaikan sesuai koridor,” kata Manurung mengakhiri.

PT Toba Pulp Lestarti Tbk atau TPL merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu menjadi serat dan bubur kertas atau penghasil pulp di Indonesia beroperasi di kawasan Tapanuli Provinsi Sumatera Utara atau tepatnya di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. (JP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here