Bongkar dan Tangkap Pelaku Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pariaman

0
1257

Sumbar-Zonadinamikanews.com.Keberanian dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Padang Pariaman demi menyelamatkan uang negara dari oknum-oknum bermental rampok, terus diuji dan perihal dugaan korupsi hingga puluhan miliaran ini, menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat Padang Pariaman.

Pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diharapkan lebih serius mendalami akan keterangan para saksi dan menetapkan tersangka, tujuan ini tidak lain adalah demi keselamatan uang negara dari tangan para oknum pelaku korupsi tersebut.

Dan sejumlah aktifis juga mendesak agar penegak hukum jangan coba-coba bermain api dalam proses dugaan korupsi ini, dan Harus berani menetapkan tersangka, karena dugaan korupsi ini sudah membuming dan menjadi perhatian banyak orang, dan juga sejumlah sumber menyakini, bahwa praktek korupsi dalan pembebasan lahan tol tersebut tidak bisa di elak, tinggal, bagaimana mental penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalan menjalankan undang-undang, terang sumber.

Diketahui, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar) tepat pada Hari Bhakti Adyaksa (HBA) ke 62 mengatakan telah memeriksa 60 lebih saksi untuk mencari titik terang persoalan salah ganti rugi tanah pada proyek Tol ruas Padang Pariaman โ€“ Pekanbaru di Parit Malintang.

โ€œAda 60 lebih orang yang telah kami periksa untuk dimintai keterangannya terkait persoalan jalan tol di Padang Pariaman, lebih tepatnya yang terkena proyek Kehati,โ€ kata Kajati Anwarudin Sulistyono, Kamis 22 Juli 2021 di Padang.

Anwarudin menambahkan, pemeriksaan masih berjalan dan tidak tertutup kemungkinan untuk penambahan saksi yang diperiksa. โ€œYang namanya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk membuat terang suatu dugaan perbuatan pidana dan untuk menemukan tersangkanya,โ€ kata dia, 22 Juli 2021.

Baca Juga :
Ini Penyebab Para Pedangang Pasar Rakyat Kota Pariaman Jadi Menjerit

Saat ditanya apakah pihaknya juga telah memeriksa mantan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Anwarudin tidak menampik hal itu. โ€œSaya tegaskan yang diperiksa bukan siapanya, tapi yang kita duga banyak memberi keterangan. Kebetulan itu mantan bupati, kita bukan itunya,โ€ kata dia.

Ia menyebutkan, pihaknya juga dalam tahap mengumpulkan alat bukti lain, beberapa dokumen sudah sita, bahkan melakukan penggeledahan. โ€œTapi kita memang ingin cepat menyelesaikan kasus ini,โ€ kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumbar tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pembayaran uang ganti rugi jalan tol Padang โ€“ Pekanbaru ruas Padang โ€“ Sicincin. Objeknya di Taman Kehati, Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono mengatakan, Taman Kehati tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Akan tetapi masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan yang menikmati ganti rugi. โ€œSementara uang yang dibayarkan untuk ganti rugi tersebut adalah uang negara. Ini lagi kita lakukan penyidikan, bukan tiba-tiba ini sudah dilakukan penyelidikan melalui operasi intelijen terlebih dahulu,โ€ katanya di Padang, Senin (28/6/2021).

Ia menambahkan, Sprindik terhadap dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan tol tersebut tandatangani pada 22 Juni 2021 lalu โ€œHari ini kita periksa 6 orang, lokasi tepatnya di Parit Malintang. Sudah ada bukti awal bahwa pihak lain yang menerima pembayaran itu,โ€ kata dia.

โ€œYang diterima oleh bukan yang berhak itu kira-kira menerima Rp.30 miliar, pencairannya dalam tahun ini. Namun jumlah tepatnya nanti pas penyidikan ini,โ€ sambungnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak melakukan penyidikan proyek jalan tol yang sedang berjalan. Proses pembangunan tol tetap berjalan. โ€œKita mendukung proyek strategis nasional ini. Bahkan kita juga melakukan pendampingan dan dengan itu progres pembebasan tanahnya relatif lebih baik. Tetapi yang melakukan penyimpangan tetap kita tentu harus kita lakukan penegakan hukum,โ€ tuturnya. (Tim)

Baca Juga :
Dana BOS 2019 SMPN 1 Lae Parira Dairi Diduga Jadi Bancakan Oknum Kepsek.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here