Usut dan Tangkap Pelaku LP Rekayasa Kekerasan MTA di Sihaporas Simalungun

0
193

Jakarta, Zonadinamikanews.com – Pasca pengakuan Marudut Ambarita, orangtua MTA (4 tahun), terduga Korban pemukulan Karyawan PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL) baru-baru ini yang menyatakan bahwa laporan mereka ke Polisi adalah rekayasa oleh bujuk rayu dan tekanan dari salah seorang pengurus LSM sontak membuat sejumlah kalangan angkat bicara.

Kasus dugaan pemukulan terhadap anak yang dituduhkan dilakukan oleh Humas TPL Bahara Sibuea kepada anak, MTA, 4, pada 16 September 2019 lalu kini kembali menyita perhatian dan perbincangan publik.

Bahkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arsit Merdeka Sirait pun angkat bicara dan menyesalkan tindakan seluruh orang dewasa yang bertikai karena telah melibatkan anak dimana hal itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Arist Merdeka mengakui, pada tahun 2019 lalu telah menerima laporan dari orangtua MTA dan komunitas masyarakat Sihaporas atas peristiwa pemukulan terhadap anak yang dilakukan oleh Humas TPL, Bahara Sibuea dengan bukti dari hasil Puskesmas.

Dalam kesempatan itu, Arist Merdeka mengaku tidak bisa mentolerir adanya kekerasan itu dan meminta kepolisian mengusut kasus kekerasan itu.

“Dan statemen saya waktu itu, bahwa itu harus di proses di Polisi. Ternyata sampai di tahun 2021 ini proses itu tidak jalan, menurut saya itu merupakan kegagalan untuk melihat konflik yang terjadi sebelum sekarang,” ujar Arist Merdeka.

Lebih lanjut dikatakannya, jika terbukti secara hukum ada yang memberikan keterangan palsu baik itu orangtua, masyarakat maupun orang yang berkonflik lainnya, bisa dipidana dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun.

Peristiwa Sihaporas berdarah, berdasarkan keterangan Marudut Ambarita tak terlepas dari peranan pihak ketiga yakni salah satu lembaga pendamping yang berperan dalam kasus rekayasa ini.

Baca Juga :
Kenneth Difonis Hukuman Seumur Hidup, Imah 18 Tahun Penjara.

“Terlebih orang ketiga yang meminta orangtua korban memberikan keterangan bohong demi kepentingan mereka, kepolisian seharusnya sudah bisa mengungkap itu. Polisi harus fair dan kita dari Komnas PA juga berlaku fair.

Apapun yang menjadi konflik orang dewasa silahkan diselesaikan sesuai aturan, ada TPL di situ, ada anggota masyarakat, ada pengakuan bohong, ada informasi bohong tapi berdampak pada anak, itu yang menjadi fokus saya.

Siapapun tidak boleh memanfaatkan anak apalagi orangtua, masyarakat, komunitas bahkan untuk mendesak laporan ke Puskesmas bahwa yang mengatakan anak itu sebagai korban kekerasan adalah komunitas mereka sendiri kan?

Itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik itu orangtuanya, komunitas yang menyuruh, bahwa kekerasan itu ternyata bukan kekerasan dan mereka telah memberikan informasi bohong kepada Komnas PA. Itu sikap tegas kita,” terang Arist Merdeka serius.

Terkait dugaan keterlibatan lembaga pendamping dalam kasus laporan bohong itu, lanjut Aris, jika terbukti secara hukum, maka tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Anak anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik apapun. Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak dalam konflik kepentingan kelompok tertentu tidak boleh dilibatkan, karena itu tidak tertalitemali terhadap hak-haknya.

Siapapun itu, lembaga apapun itu, kalau memanfaatkan anak dalam kepentingan politik, kepentingan kelompok – kelompok tertentu, itu harus dilarang dan itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak,” papar Arist.

Arist Merdeka juga meminta kepada seluruh komunitas masyarakat Sihaporas agar tidak melakukan tindakan Bully terhadap anak (MTA-red).

“Komnas PA menghimbau anggota masyarakat yang satu komunitas jangan melakukan bully terhadap anak karena itu merupakan tindakan kekerasan dan bisa dipidana. Jadi Komnas PA bersikap tegas termasuk kepada masyarakat komunitas mereka,” pungkas Arist Merdeka Sirait. (JP).

Baca Juga :
PemDes Sampali Bersama Polsek Percut Sei Tuan Merazia Tempat Maksiat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here