2 Kali Warga Winong Datangi Kantor DPRD Cilacap Tolak Dusun Winong Jadi KPI.

0
55

Cilacap_ Zona Dinamika_ warga Dusun Winong, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan mendatangi wakil rakyat di Kantor DPRD Kabupaten Cilacap. Pada Selasa, (26¬/01/ 2021)bulan lalu.

Kedatangan mereka guna bertemu dengan Ketua Pansus IV, Didi Yudi Cahyadi dari Fraksi PKB.Tetapi, Didi tidak dapat menemui warga karena sedang ada kegiatan peninjauan kerja. Sehingga warga menyerahkan surat penolakan berkait RTRW Winong tersampaikan melalui Sekretaris DPRD Cilacap, Soemaryo.

Soemaryo usai menerima surat penolakan yang diberikan perwakilan warga Winong mengatakan, pihaknya tidak dapat memenuhi keinginan warga karena anggota DPRD sedang ada kegiatan peninjauan kerja dan sebagian mengikuti acara Musrenbang di kecamatan-kecamatan. Sehingga anggota banyak yang tidak di tempat.
“Hari ini juga tidak ada jadwal rapat pansus. Jadi anggota banyak yang melakukan PK dan sebagian mengikuti Musrenbang di kecamatan-kecamatan,” ungkap Soemaryo.

Selanjutnya Warga Dusun Winong, Desa Slarang kembali mendatangi Gedung DPRD Cilacap, Kamis (4/2/2021) sore. Mereka berjumlah 11 orang dan merupakan perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL).

Menurut Bagus Ginanjar dari FMWPL, perwakilan warga 2 kali datang ke Gedung DPRD Kecewa Tak Dilibatkan dalam Pembahasan dalam rancangan Perda RTRW Warga Dusun Winong yang terdiri dari 4 RT dalam 2 RW sangat dikagetkan dengan adanya rencana perubahan tersebut, diketahui ternyata sejak taun 2018 rencana ini sudah digulirkan.

Namun alih-alih diajak bermusyawarah karena hendak dipindahkan dari kampungnya, warga winong tak dimanusiakan dengan sengaja tidak diberi tahu dan diusir tanpa diajak musyawarah.”

Lanjut Bagus Ginanjar,” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per-Undang-Undangan Pasal 5, yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan per-Undang-Undangan, dalam huruf g mengatur mengenai asas keterbukaan, yang menyatakan .

Baca Juga :  Penerapan Meter Parkir DKI, Sandiaga Uno Anti Peradaban Modern?

“Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Namun peraturan tersebut terasa tak berguna, karena sampai detik ini, seluruh warga Dusun Winong, sampai Ketua-Ketua RT dan juga Kepala Dusun tidak mengetahui adanya rencana perubahan tersebut sampai dengan mengetahui kabar dari media pada bulan Desember 2020 kemarin.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 188 menyatakan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri.

Alih-alih masyarakat akan menyampaikan masukan dalam konsultasi publik, kabar mengenai konsultasi publik pun tidak diketahui oleh seluruh warga Dusun Winong, warga Dusun Winong juga menanyakan kepada Pemerintah Desa Slarang mengenai Konsultasi Publik tersebut.

Namun dari Kepala Desa dan Seluruh Jajaranya juga tak mengetahui adanya Konsultasi Publik mengenai Raperda Perubahan RTRW dan RDTR.
atas dasar hal tersebut Kami Masyarakat Dusun Winong, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap menyatakan menolak terhadap perubahan polar uang atas Kawasan Dusun Winong menjadi Kawasan Peruntukan Industri.

Masyarakat dusun Winong juga akan mengadukan hal ini kepada Komnasham dan Ombudsman
karena pengusiran ini menurut hemat kami sangat tidak manusiawi, melanggar HAM, dan mal administrasi, serta menuntut DPRD Kabupaten Cilacap untuk:

Menolak dan tidak mengesahkan Raperda Perubahan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten cilacap tahun 2011-2031, Menolak Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2020-2040, Menolak perubahan Kawasan Dusun Winong, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap menjadi Kawasan Peruntukan Industri.’ Terang Bagus Ginanjar
Bagus mengatakan bahwa warga menolak karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Raperda RT/RW yang kini sedang dibahas DPRD. “Raperda ada perubahan, tapi kenapa masyarakat tidak dilibatkan,” ujar Bagus.

Baca Juga :  Pemkab Karawang Dan Kejaksaan Negeri Tandangani MoU Penanganan Perkara

Menurutnya, masyarakat ingin kejelasan maksud dari perubahan RT/RW yang dibahas Dewan yang semestinya mengacu UU No 12 Tahun 2011.

Sementara itu, Riyanto dari FMWPL mengatakan, adanya industri membuat warga tidak nyaman dan merasa was-was terus. Apalagi warga tak dilibatkan. “Meski ada pertemuan di kecamatan, pihak RT tidak dikasih tahu. Siapa saja masyarakat yang ada di rapat pembahasan raperda itu,” ungkapnya.

Didi Yudi Cahyadi dari Fraksi PKB menanggapi, Perda RT/RW ini untuk memenuhi permintaan pemerintah pusat terhadap adanya program proyek strategis nasional dan Kabupaten Cilacap terpilih.

“Perda ini dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Pusat menetapkan Cilacap sebagai lokasi proyek strategis nasional tersebut. Winong ini termasuk injury time dari target tahun 2020, dan harus kelar. Lahan yang untuk industri harus diganti untung,” terang Didi yang juga Ketua Pansus IV itu.

Ia menambahkan, usul masyarakat dimasukkan dalam rekomendasi pansus.

Masih menurut Didi, sebenarnya pansus diberi waktu 7 bulan, namun karena adanya UU Cipta Kerja yang mendesak agar secepatnya selesai, maka pihak DPRD mempercepat pembahasannya.

“Rekomendasi akan tetap disampaikan kepada Pusat melalui Pansus IV DPRD agar ditinjau kembali dan masyarakat menolak,” kata Didi.

Ditambahkan, kebijaksanaan pemerintah selama ini kurang tepat dalam hal pendekatan terhadap masyarakat terkait pembebasan lahan, seperti halnya di Matenggeng, Dayeuhluhur untuk proyek bendungan.
Seharusnya lahan yang akan diberikan kepada pemerintah harus disertai data yang lengkap tentang lokasi, dari RT sampai desa dan kecamatan, karena lahan untuk proyek strategis nasional ini membentang dari Winong sampai Bunton.

“Pansus tidak bisa mengubah substansi dari data yang sudah dibikin Pusat. Kebijakan ini sudah dikunci oleh Pusat. Izin substansinya sudah keluar dan disesuaikan dengan kepentingan nasional. Namun masih ada kesempatan untuk ditanyakan ke Pusat, Winong masuk wilayah proyek strategis atau bisa diubah. Dan masyarakat harus siap jika sudah tak bisa diubah lagi,” tandas Didi.

Baca Juga :  Taman,SE Anggota DPRD Karawang Bagikan APD dan Face Shield Pada Tenaga Medis

Ia meminta warga untuk mencoba ke Pusat terhadap penolakan mereka melalui rekomendasi Pansus. “Dewan akan berusaha menyampaikan ke kementerian soal keluhan masyarakat Winong,” ungkap Didi.

Sedangkan Riyanto menegaskan DPRD Cilacap bertanggung jawab atas hasil dari rekomendasi masyarakat. Dan jika hasilnya tetap seperti yang diminta pemerintah pusat atas proyek strategis nasional, ia berharap pemerintah tidak meninggalkan masyarakat Winong dan memperhatikan masyarakat Winong.

Pamungkas, Kedatangan Perwakilan warga datang ke Gedung DPRD untuk meninjaklanjuti aksi mereka yang digelar pada 23 Desember 2020 lalu di depan pendopo kabupaten. ,” Terang ,” Bagus Ginanjar Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) Mengakhiri Penjelasannya.

(Rudianto)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here