LSM GPRI Sumbar Sikapi Pembebasan Taman Hayati Untuk Tol, Baca Disini

0
200

Padang Pariaman-Zonadinamikanews.com.Hasil teman akan LSM GPRI DPD Sumbar terkait adanya oknum yang bermain dalam pembebasan jalan tol di Padang Pariaman semakin terungkap,

Zul Nazri selaku sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Gemar Peduli Rakyat Indonesia Dewan Pimpinan Searah Sumatera Barat (LSM GPRI DPD Sumbar) mengatakan “Pada awal kegiatan Pembebasan jalan TOL di Padang– Pariaman ketua Tim Pengadaan Tanah dipimpin oleh Kakanwil BPN Prov.Sumatera Barat, Kabid Suryati Sos.MM ( Upik) sebagai anggota Tim.Saat itu beliau masih dinas dengan jabatan Kabid Pengadaan Tanah di BPN Prov dan November 2020 beliau memasuki masa pensiun.

Beliau anggota tim, namuni dilapangan beliau yang paling menonjol atau paling depan menghadapi masyarakat dan aparat, sampai–sampai berani menyatakan tanah kantor bupati Ilegal sehinga membuat semangat masyarakat terutama wali jorong setempat.

Dikatakan, Taman tersebut sudah diganti rugi dengan anggaran Pemkab,Sehinga tidak bisa dihilangkan saja seenaknya oleh panitia pengadaan tanah untuk kegiatan TOl, sekarang dicari-cari alasan bahwa tanah kan belum diganti jadi seolah olah boleh dibayar lagi.

Dan pada tahun 2010 telah dilahirkan peta bidang tanahnya dengan dasar dokumen yang lengkap, jadi BPN tidak bisa mengelak bahwa lokasi taman hayati sudah mempunyai dokumen lengkap untuk diganti rugi oleh Pemkab Padang Pariaman, Akibat arogannya Kabid Suryati Sos mm ( Upik ) tersebut yang berani berkata dari mana bisa itu di akui sebagai aset oleh Pemkab.

Zul Nasri berjanji akan mengiring kasus ini ke penyidikan demi mencari data yang sebenarnya, “Kitakan cuma pingin untuk meluruskan saja, karena kalau ini berlaku pembayaran ke masyarakat, sebentar lagi kantor bupati tu dianggap dibangun diatas yang masyarakat, akhirnya akan memunculkan persoalan yang akan sulit untuk diselesaikan. Ucapnya Zul Nasri.

Baca Juga :  Akibat Limbah dan Asap. Warga Bentuk Lembaga FOSO-MAPALA.

Sebelumnya, Jon Priadi SE.sekda kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat terlihat dingin menanggapinya dan kepada awak media Ini mengatakan taman Hayati ada seluas 10 Hektar dan itu adalah aset pemda. dan pemda Kabupaten Padang Pariaman sudah mengganti pada orang orang yang menyerahkan tanah tersebut,walau ada penggantian lagi dari pihak tol, dan seharusnya soal ganti rugi hatus diserahkan pada pemda kabupaten Padang Pariaman.

Terkait polemik dan juga masalah ganti rugi,Jon Priadi SE.tidak kuasa memberi keterangan lebih lanjut, bahkan menyuruh media konfirmasi pada dinas lingkungan hidup, pasalnya aset taman Hayati tersebut terletak di Dinas lingkungan hidup, rasanya saya kurang pas untuk menjawabnya ucap sekda bersepekulan.

Sementara itu Dinas lingkungan hidup Padang– Pariaman saat dikonfirmasi berapa minggu beberapa waktu diruang kerjanya, mengatakan kepada awak media ini, bahwa terkait taman Hayati yang kena dampak pembangunan jalan tol, sang kadis mengatakan sudah tidak ada masalah lagi.

Tanah dengan luas 10 hetar tersebut sudah diganti sebanyak 5 hektar baru, kepada pemilik tanah tinggal 5 hektar lagi yang akan menyusul dan penggantian tersebut di lakukan oleh PUPR .ucap kadis.

Perjalanan akan pembebasan lahan untuk taman keanekaragaman Hayati kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di area ibu kota kabupaten Padang Pariaman di Paritmalintang pada segmen C dan segmen D Dan titik koordinat sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati.

Sepertinya pembebasan lahan Taman keanekaragaman Hayati yang memiliki luas 10 HA ini menimbulkan banyak kecurigaan banyak pihak, pasalnya sebelum taman ini didirikan Pemda Padang Pariaman sudah penggantian rugi kepada masyarakat pemilik tanah yang sebanyak 11 orang pemilik dengan total luas 10 hektare.

Baca Juga :  Pihak BPN Kabupaten Merangin Lalai dan Pungli Proses Penerbitan Sertifikat Warga

Seiring berjalanya waktu, lokasi atau taman ini kembali harus kena gusur karena terkena lokasi rest area jalan tol duku Sicicin. akibat proyek tes area ini pula, peristiwa ganti rugi harus kembali terjadi yang mereka terima Dari pembangunan jalan tol.

Santer informasi dilapangan, ada tangan-tangan oknum dari wali Nagari dan dari badan pertanahan/ dan dinas likungan hidup yang bermain nakal dalam proses pembebasan dan soal ganti rugi.

Akibat tindakan nakal oleh oknum-oknum ini, sehingga sangat berpotensi merugikan keuangan negara dan.(zdn)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here