PJT II Akui Lahan Dapur Perumahan Yang Sediakan Developer di Lahan Pengairan

0
208

Karawang-ZonadinamikaNews.com.Ketika pihak pengamat dari Perum Jasa Tirta II yakni pengamat dari seksi Kamojing Cikampek bersama media ini melakukan investigasi bersama ke lokasi sebuah perumahan di desa Cengkong, yang diduga pihak developer mencaplok lahan sempadan atau tahan pengairan milik PJT II sebagai lahan untuk pembangunan dapur bagi sejumlah rumah yang dibangun dan diperjualbelikan pada konsumen.

Pengamat PJT II dari Kamojing Cikampek sebagai pengawas wilayah pengairan pada lokasi sungai pembuang tersebut, turun langsung ke lokasi dan menanyakan kepada pemilik rumah.

Pemilik rumah pun mengakui bahwa pihaknya membangun dapur di atas tanah pengairan.ya memang saya salah telah membangun, dan belum sempat membongkar jawab pemilik rumah pada pihak PJT.

” Jadi gini bang, kami tidak perna memberi izin akan bangunan ini” terang Nana pada wartawan dilokasi perumahan 25/01.

Artinya secara tidak langsung bahwa keberadaan bangunan dapur tersebut benar adanya berada di sempadan atau tanah milik PJT II.

Salah seorang tokoh masyarakat ketika diminta tanggapannya mengenai keberadaan rumah tersebut mengatakan. ” Pihak konsumen itu tidak bisa disalahkan, sebab mereka pada dasarnya tidak paham, kesalahan ini tidak terlepas dari pihak penyedia rumah, yang mana pihak developer menyediakan lahan dapur tepatnya diposisi lahan PJT II” terangnya.

Seperti biasa, pengembang dalam pembangunan perumahan sederhana atau tipe 21/22, pihak developer hanya membangun ruang tamu dan 1 kamar, sementara lahan pekarang dan untuk peruntukan dapur, pihak developer menyediakan berupa lahan kosong, dan sipembeli yang akan membangun dapur pada lahan yang sudah disediakan oleh pengembang.

Karena dugaan pihak developer dalam penyediaan lahan untuk dapur berada di lahan sempadan, maka sipemilik atau sipembeli setelah angkat kredit membangun dapurnya sendiri, yang ternyata lokasi dapur tersebut adalah lahan pengairan.

Baca Juga :  Dinas PUPR Karawang Diduga Pelihara Oknum Kontraktor Pencuri Volume Pekerjaan.

Pertanyaannya kata tokoh masyarakat tersebut, bahwa sesuai pengakuan pengamat dari pihak PJT II, dengan mengatakan tidak mengizinkan bangunan,itu artinya pihak developer sudah menyediakan lahan dapur untuk konsumen diatas atas tanah pengairan. Sekarang kata sumber, berani tidak pihak PJT II memerintahkan pihak developer untuk membongkar perumahan yang sudah dibangun tersebut? Yang nota bene sudah menyerobot lahan negara untuk dicaplok dalam pengadaan lahan dapur pada perumahan yang mereka bangun?.lalu bagaiman kelak pemilik rumah untuk memiliki sertifikat yang ternyata sebagian lahan rumahnya berada di lahan pemerintah? Tanya sumber.Kalau pihak PJT II membiarkan hal itu, patut dicurigai ada oknum PJT II bermain dibalik layar.tegas sumber lagi.

Diberitakan sebelumnya, adanya dugaan Developer pembangunan perumahan di desa Cengkong Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang Jawa Barat,mendirikan bangunan diatas tanah milik pengairan, Tedy memberikan jawaban yang terkesan menyalahkan konsumen atau pemilik rumah yang membuat bangunan di atas sempadan sungai.

Tedy kepada media ini mengatakan, Terkait hal yang bapak sampaikan.. sebelumnya sudah di bahas dengan ketua  Forumdas  karawang bapak  Asep dan sudah diklarifikasi, GSB dari pihak perumahan  sudah mengikuti aturan dari dinas Cipta karya yang menerbitkan siteplan.. terkait poto  bangunan yang bapak kirim itu bukan kesalahan developer tapi kesalahan pemilik yang sudah KPR dengan pihak bank yang membangun melewati GSB , Dan itu sudah dibahas oleh saya selaku legal developer  dengan pihak  Forumdas  tahun lalu, Soalnya developer tahun lalu di kirim surat terkait hal ini dan sudah klarifikasi.

Dugaan sejumlah unit rumah di atas tanah pengairan, seakan di Lindungin oleh oknum Perum Jasa Tirta II, sebab walaupun dugaan tersebut sudah dilaporkan melalui pemberitaan, namun tanggapan seriusa dari pihak PJT II Seksi Tarum yang berkantor di Walahar belum menunjukkan keseriusan.

Baca Juga :  SMK PGRI 1 Taman,Tahan Ijazah Siswa dengan Alasan Pembayaran Belum Lunas

Endan Mulyana ketika hendak dikonfirmasi oleh media ini, Jumat 22/1 tidak berhasil, menurut security beliau sedang tidak berada di kantor.

Diberitakanebelumnya, Sejumlah warga mencurigai dan mengamati akan lokasi sejumlah bangunan perumahan tife 22 tersebut telah memakan sebahagian sempadan sungai dan dikhawatirkan akan merugikan konsumen dan juga pihak pemerintah dalam hal ini pihak pengairan.

Untuk memastikan informasi tersebut, wartawan yang mencoba melakukan investigasi kelokasi, terpantau bahwa sejumlah unit perumahan yang baru dibangun dan sedang dipasarkan tersebut, percis berada di tepi saluran yang diduga milik pihak pengairan.

Kondisi bangunan hanya menyisahkan 1 meter dari saluran/irigasi, dan sedikitnya 7 meter badan bangunan berada di sempadan sungai atau milik pengairan.

Mnurut peraturan menteri pekerjaan umum 63 tahun 1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai,daerah penguasaan sungai dan bekas sungai l, pada pasal 8

Penetapan garis sempadan sungai  tak  bertanggul  di  dalam  kawasan  perkotaan didasarkan pada kriteria:
a.Sungai  yang  mempunyai  kedalaman  tidak  lebih  dan  3  (tiga)  meter, garis sempadan ditetapkan  sekurang-kurangnva 10  (sepuluh)  meter  dihitung  dari  tepi sungai pada waktu ditetapkan.

b. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak  lebih  3  (tiga)  meter  sampai  dengan 20 (duapuluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

c.Sungai  yang mempunyai kedalaman maksimum lebih  dari 20 (dua  puluh) meter,garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh)  meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 9
(1).Garis  sempadan  sungai  tidak  bertanggul  yang  berbatasan  dengan  jalan  adalah Tepi bahu  jalan  yang  bersankutan, dengan  kontruksi  dan  penggunaan  jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
(2).ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat  (1)  tidak  terpenuhi,  maka  segala perbaikan  atas  kerusakan  yang  tirnbul  pada sungai  dan  bangunan  sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalari.

Baca Juga :  Kepsek SMPN 02 Batang Anai Padang Pariaman Diduga Korupsi.

Pasal 10
Penetapan  garis  sempadan danau,waduk,mata  air,dan  sungai  yang  terpengaruh pasang  surut  air  laut  mengikuti kriteria yang  ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden R.I. Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut:
a. Untuk danau  dan  waduk,  garis  sempadan  ditetapkan sekurangkurangnya  50 (lima puluh) meter dari titikpasang tertinggi kearah darat.

b.Untuk  mata  air, garis  sempadan ditetapkan  sekurang-kurangnya  200  (dua ratus) meter disekitar mata air.
c.Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut   air   laut   garis   sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus)   meter dan tepi sungai dan  berfungsi sebagai jalur hijau. (Tim)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here