LSM GMBI Aceh Keterlambatan Dalam Kontrak Kerja, Pemborong Wajib di Denda.

0
87

ACEH TIMUR –Zonadinamikanews.com.LSM GMBI Wilter Aceh Dorong PPK Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia dikenakan 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau 1 0/00 (satu permil) dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Zulfikar Mengatakan, Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kadang dijumpai terjadi cedera janji oleh para pihak baik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh Penyedia barang/jasa. Hal ini tentu akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan baik dari segi penurunan kualitas pekerjaan, kurangnya kuantitas, dan ketidak tepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Dengan demikian, dalam berkontrak harus diatur tentang sanksi dan kompensasi yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang denda keterlambatan dalam kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Ketua Wilter Aceh memperjelaskan, Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi dimana pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya.

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Perubahan atau penambahan volume pekerjaan Perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan, akan berdampak pada perubahan volume pekerjaan yaitu terjadinya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Kesalahan pelaksana pekerjaan
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan. Jelas Zulfikar.

Baca Juga :  Pengusaha Ayam Potong di Pamenang Merangin Diduga Tidak Kantongi Izin

Pemberlakuan Denda Keterlambatan
Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).

Zulfikar mempertanyakan Bagaimana penghitungan besaran pengenaan denda apakah dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. Meminta pemerintahan Aceh Timur Keterbukaan Informasi Publik dan Biokrasi Aceh Timur Sangat dibutuh masyarakat.

Terpisah, Ketua Divisi Investigasi Distrik Aceh Timur, Saiful Anwar meminta Untuk Pemberlakuan pengenaan denda keterlambatan senilai kontrak diterapkan pada pekerjaan yang tingkat kemanfaatannya baru dapat dicapai oleh pengguna barang apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan, seperti pekerjaan pembangunan satu unit Proyek Pengecoran Lantai TPI Kecamatan Bagok yang dapat diterima manfaatnya oleh pengguna Masyarakat, apabila pekerjaan pembangunan TPI tersebut sudah selesai secara utuh, maka pengenaan denda pada nilai kontrak

Nilai kontrak sebesar Rp. 880,693,700.
Denda sebesar 1/1000 x ……. = Rp. ……../hari.

Saiful Anwar mengatakan dalam prihal Denda Dari Bagian Kontrak
Pemberlakuan pengenaan denda keterlambatan senilai bagian kontrak diterapkan pada pekerjaan apabila terdapat sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan memiliki manfaat bagi pengguna.

Contoh pada pekerjaan pembangunan Penimbunan jalan rumah beso yang dikontrakkan dengan jangka waktu selama 90 hari kalender dimulai pada tanggal 30 september 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 dengan nilai kontrak Rp 3, 354,368,000 . (sebelum PPN), yang terdiri dari pekerjaan:

Baca Juga :  Indikasi Korupsi Dalam Alokasi Dana BOS di SMAN 1 Palepat Irir Muara Bungo

Diduga Baru mencapai 80 %. Bagaimana pemberlakuan pengenaan denda keterlambatan? Tanya saiful

Jika terjadi Pengenaan denda keterlambatan, apakah senilai kontrak atau bagian kontrak seharusnya sudah tertuang dalam rancangan kontrak yang disusun oleh PPK sebelum tender dilaksanakan, selanjutnya pada waktu melakukan validasi dan finalisasi rancangan kontrak PPK menetapkan kepastian pengenaan denda keterlambatan, pada bagian kontrak mana pengenaan denda keterlambatan senilai bagian kontrak itu akan diterapkan, mengikuti metode kerja yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran.

Besarnya nilai denda keterlambatan tidak dibatasi dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tergantung dari lamanya tambahan waktu yang dibutuhkan oleh penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai persetujuan dengan PPK. Oleh karena itulah apabila PPK dengan penyedia sepakat untuk memperpanjang jangka waktu kontrak dengan mengaddendum kontrak sesuai kesepakatan perpanjangan waktu pemberian kesempatan, maka kepada penyedia diwajibkan memperbaharui jaminan pelaksanaan (apabila ada), dengan nilai sebesar nilai denda hari keterlambatan.ungkap saiful

Misal kedua pihak sepakat untuk memperpanjang pelaksanaan kontrak selama 4 Hari Kelender Atau 50 hari kalender, maka sebelum kontrak perpanjangan ditanda-tangani penyedia harus terlebih dahulu memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan dengan menambah nilai jaminan pelaksanaan dari 5% kontrak menjadi 9% kontrak, namun apabila tambahan waktu penyelesaian pekerjaan nilai denda akumulasi kurang dari 5% kontrak, maka jaminan pelaksanaan tetap 5% hanya jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan yang harus diperpanjang oleh penyedia, mengikuti tambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, jelas saiful

Ketua GMBI Distrik Aceh Timur, yusri mengatakan dalam prihal Denda keterlambatan sebetulnya merupakan suatu hukuman yang harus di bayar oleh pelaksana pekerjaan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yang menyebabkan munculnya kerugian pengguna anggaran, karena nilai manfaat dari pekerjaan terlambat dinikmati oleh pengguna. itulah pada kontrak pekerjaan yang karena sifat pekerjaan harus dilaksanakan secara bertahap, seperti pekerjaan penyedia apabila penyedia terlambat memenuhi kewajiban, maka kepada penyedia dapat dikenakan denda keterlambatan. Demikian juga apabila PPK memutuskan pemberlakuan nilai denda keterlambatan dari bagian kontrak, maka pengenaan denda sebaiknya juga diterapkan pada setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan metode kerja yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran dan sudah disepakati oleh PPK dengan penyedia sebelum tanda-tangan surat perjanjian (kontrak).

Baca Juga :  Diminta Kejari Aceh Agar Periksa Kepsek SMAN 1 Indra Makmur dan Simpang Ulim 1

Yusri mengatakan banyak nya Pelanggaran yang timbul karena cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian/kontrak antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ini akan sangat minim terjadi jika dilakukan pengendalian kontrak dari awal kontrak dan dari waktu ke waktu. Sehingga ke depan tidak ada lagi atau paling tidak dapat diminimalisir terjadinya pengenaan denda keterlambatan pekerjaan, harus dapat diselesaikan tepat waktu. Ungkap yusri ( TIM)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here