LSM GMBI Aceh Timur “Kades Jangan Kwatir Kalau Diminta Informasi”

0
281

Aceh Timur- Zonadinamikanews.com. Lembaga Swadaya Masyarakat ( GMBI ) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Ketua Divisi Ekonomi Distrik Kabupaten Aceh Timur Mustafa mengajak para kepala desa (kades) agar tidak khawatir ketika ada masyarakat yang meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa. Sebab, ada jaminan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomer 1 tahun 2018.

Ketua Divisi Ekonomi GMBI Perwakilan Distrik Aceh Timur , Mustafa Meminta Para Kepala Desa terbuka saja, tidak perlu ada kekhawatiran ketika ada masyarakat yang ingin meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa,” ujar Mustafa Pada saat Selesai Rakerdis rapat kerja distrik Aceh Timur, Mustafa LSM GMBI Mengatakan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Desa, Sangat Di Butuhkan Masyarakat, Senin (14/11/2020).

Menurut Mustafa, masyarakat mempunyai peranan untuk mengawasi terhadap segala sesuatu yang dilakukan pemerintah desa, baik di bidang pembangunan, keuangan hingga kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat.

Ketua Divisi Ekonomi GMBI Distrik Aceh Timur , Mustafa Mempertegaskan Hal ini agar di kemudian hari desa itu tidak akan mengalami hal-hal yang rancu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mendorong untuk Pemerintahan Desa melaksanakan UU KIP, katanya.

Untuk itu, lanjut Mustafa, Selama Ini Ada beberapa desa sangat sulit membuka Informasi publik seperti desa matang pineng kecamatan Darul Aman . Salah Satu warga bernama mega hendra sekian lama mencari informasi publik belum didapatkan , seharus nya seluruh badan publik khususnya pemerintahan desa diwajibkan untuk membentuk PPID serta standar dan pelayanan operasional untuk pelayanan informasi publik.

Jgn lupa subcribe brow

Mustafa, juga memberikan pedoman tentang pengelolaan dan layanan informasi publik, oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.Desa diwajibkan membentuk PPID, karena di dalam ketentuan UU Desa dan peraturan KIP sendiri diwajibkan, bahkan dalam konteks pelayanan informasi publik pun desa itu diwajibkan membentuk yang namanya PPID, tegasnya.

Baca Juga :  Pemberdayaan Remaja Masjid Oleh Dandim 0806/Trenggalek

Terkait anggaran pembentukan PPID, menurutnya, itu bisa dianggarkan melalui Musrenbangdes. Pastikan untuk dianggarkan karena PPID termasuk di dalam Sistem Informasi Desa (SID).

Mustafa Dalam prihal Ini Menyikapi pentingnya keterbukaan informasi hingga ke tingkat desa serta kebutuhan akan informasi publik semakin meningkat, maka perlu terus dikembangkan dari tingkat Kecamatan hingga Desa.

Sejalan dengan itu, agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Aceh Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memfasiliasi pembentukan PPID tingkat desa.

Ketua Divisi Ekonomi Distrik GMBI Mustafa , mengatakan saat membuka kegiatan Rakerdis rapat kerja distrik mengatakan, dengan terbentuknya PPID di desa akan meringankan beban Pemerintah Desa dalam menghadapi permintaan data maupun dokumen dari luar.

Untuk di desa silahkan, Kepala Desa membentuk PPID, karena dengan adanya PPID akan meringankan beban Kepala Desa dalam menghadapi permintaan data dan dokumen dari luar, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari LSM atau Wartawan, kata Mustafa.

Selain itu, Mustafa mengungkapkan, PPID Utama di Kabupaten Aceh Timur ini sudah berjalan Cukup Lama, bahkan sudah Sekian kali Terjadi menyelesaikan sengketa informasi publik Di Komisi Informasi Aceh . Namun Sampai Sekarang Belum Ada Juga Terjadi perubahan mengenai keterbukaan informasi publik di kabupaten Aceh Timur, ungkap Mustafa.(zdn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here