LSM GMBI Aceh Timur Dan Masyarakat Datangi PPID, ada Apa?

0
116

Aceh Timur – Zonadinamikanews.com.Pertemuan antara LSM GMBI Dan Masyarakat Desa Matang Pineng Dengan PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur di Kantor Infocom Aceh Timur- Ketua GMBI Distrik Aceh Timur , Yusri mengatakan penggunaan setiap anggaran negara harus terbuka terhadap informasi publik.

Surat permohonan informasi tersebut di antarkan langsung oleh Hendra Mega Warga Desa Matang Pineng dan Didampingi Oleh Beberapa Warga Desa Matang Pineng yang diminta yaitu Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ) Desa Matang Pineng tahun anggaran 2017, dan 2018.

“Surat permohonan kami antarkan langsung ke PPID Utama Kabupaten Aceh Timur dan sudah di terima oleh Petugas di PPID nya,” terang Hendra Mega.

Menurut Hendra, Permintaan ini merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayana publik dengan menggunakan uang Negara, informasi tentang penggunaan dana Desa Matang Pineng Kabupaten Aceh Timur ,Ungkap Hendra

Informasi publik Yang diminta Hendra Sampai Sekarang Belum Didapatkan Sekian Lama Masih Dalam Pencarian PPID Utama Aceh Timur. Hendra Mega Sangat Kecewa Atas Susah Nya Mendapat Kan Keterbukaan Informasi Publik Yang Diminta nya. Ungkap Hendra Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menggandeng Komisi Informasi PPID Utama untuk membantu PPID Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mempublikasikan semua kebijakan termasuk penggunaan anggaran negara selama ini termasuk selama pandemi Covid 19.

Ketua GMB Distrik Aceh Timur tidak mau ada yang sembunyi, semuanya harus terbuka. Saya memberikan apresiasi untuk KIP Aceh, mudah-mudahan Kabupaten Aceh Timur bisa menjadi pilot project untuk keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan di Aceh Timur,”ungkap Yusri

Dikatakan, sehubungan dengan keterbukaan informasi berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran negara di Kabupaten Aceh Timur, maka pihaknya Dari GMBI sangat membutuhkan rekan Dari Pemerintah Aceh Timur untuk bisa menginformasikan ke publik mengenai kerja pemerintah dalam menggunakan alokasi anggaran negara.

Baca Juga :  Meriah, Happy Anniversary Satu Tahun KDC Di Padu Galang Dana Donasi

“Banyak hal yang kita Buat Pengkajian Keterbukaan Informasi Publik kerjakan tidak diketahui oleh publik. Publik juga perlu tahu bagaimana pemerintah daerah mengelola semua sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah ini Aceh Timur , baik dari anggaran maupun efektivitas dan efisiensi sumberdaya manusia, termasuk juga dana-dana yang turun ke kampung ,”terang Yusri.

Yusri mengakui, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal penanganan Sangat jelas dalam pasal 24 huruf d UU desa itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Keterbukaan” asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat Untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Selanjutnya dalam ketentuan peraturan Perudang-Undangan dalam konteks Keterbukaan sesungguhnya UUD 1945 telah menjelaskan pada pasal 28 huruf f bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengebangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” pasal ini juga yang menjadi dasar utama hadirnya uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau yang biasa dikenal dengan UU KIP.melalui simpul tugas yang sudah dibentuk sudah sangat membantu menggerakkan semua aktivitas dan kebijakan-kebijakan yang diputuskan mulai dari pemerintah daerah hingga sampai ke pemerintah di tingkat kampung.

“Tetapi ini tidak cukup karena itu kita harus kemas dia menjadi satu informasi yang benar-benar efektif. Karena daerah ini jangkauannya juga agak berat. Oleh karena itu dengan kita mengemas setiap informasi yang bagus setiap hari, masyarakat kita bisa mendapatkan informasi yang baik tetapi juga ini sebagai pemberdayaan terhadap masyarakat melalui Informasi Publik,” tuturnya.

Baca Juga :  Honda Mega Pro CLub ( HMPC ) Mengadakan Touring Wajib dan Baksos

Sementara itu, ketua Investigasi Distrik Aceh Timur ,Saiful Anwar menjelaskan, sesuai amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, komisi informasi mempunyai tugas dan kewenangan untuk mendorong badan-badan publik baik pemerintah maupun badan publik lainnya untuk memberikan pelayanan informasi.

Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah selaku badan publik dalam menggunakan anggaran-anggaran yang ditetapkan baik melalui APBN, APBD maupun sumber-sumber lainnya.

“Ketua Investigasi Saiful Mengatakan Sebagai Mana Dituangkan itu undang-undang ini juga menjamin hak masyarakat untuk mengetahuinya dan masyarakat juga bisa dengan mudah mengakses informasi publik yang diberikan oleh badan publik,”ucap Saiful.

Lanjut Saiful, perlu mendorong badan publik untuk segera memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan informasi-informasi yang tepat, akurat dan tidak menyesatkan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang benar.

“Kami juga meminta informasi Publik kepada pemerintah daerah terkait pelayanan informasi yang harus ditangani dan dikelola oleh mereka dengan baik,maka dari itu,LSM GMBI disini juga meminta kepada Pemerintah Aceh Timur dapat berkolaborasi dengan semua unsur elemen masyarakat,sehingga Kabupaten Aceh Timur kedepannya menjadi salah satu contoh daerah yang mampu dan transparan terhadap keterbukaan informasi publik demikian ungkap Saiful Anwar.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here