LSM GMBI Desak Pemkab Aceh Timur Susun Qanun Sanksi Yang Abaikan CSR

0
130

Aceh Timur – Zonadinamikanews com.Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM – GMBI) menekankan pihak Pemetintah Kabupaten )Pemkab) Aceh Timur sesegera mungkin menyusun Qanun tentang sanksi bagi penanam modal yang abaikan Corporrate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Pemkab Aceh Timur dalam hal ini pihak Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) bagian Hukum dan pihak Legislatif setempat karena menjadi bagian salah satu tugasnya terhadap kepentingan masyarakat Aceh Timur, khususnya masyarakat berdomisili dikawasan penanam modal.

Ketua Investigasi GMBI Distrik Aceh Timur Saiful Anwar menilai dari satu sisi pentingnya dan memantau kinerja Pemerintah Aceh Timur serta Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur terkait Pembentukan Peraturan Bupati (Perbub) dan Qanun CSR sangat terlambat alias bisa Kita katakan tampa perduli dalam membentuk Regulasi CSR.

“Pemerintah Pusat sebagai stackeholder justru sudah merespon keinginan masyarakat sejak tahun 2007, dengan melahirkan Undang – undang Nomor 40 dan telah disahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 2007”, ujar Saiful Anwar melalui pers rilisnya kepada media ini, Rabu (17/11/20).

UU ini, lanjut Saiful Anwar mengharuskan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) untuk melakukan CSR. Pasal 74 UU tersebut berbunyi :
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  BST Untuk Dorong Swadaya Masyarakat

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menegaskan dalam pasal 15 huruf b berbunyi; setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”, katanya.

Kemudian sambung Saiful, pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa apabila tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

“Walaupun terlambat, upaya ini sebagai sikap responsif anggota “parlemen” terhadap tuntutan masyarakat agar perusahaan di Kabupaten Aceh Timur terhadap persoalan lingkungan dan relasi sosial, dan menggunakan dana sosial tersebut untuk memberdayakan masyarakat miskin di Aceh Timur”, jelasnya.

Ketua Investigasi GMBI Distrik Aceh Timur , Saiful Anwar mengatakan Dana CSR
menjadi isu yang mencuat cukup santer sejak tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi sebuah kegiatan yang bersifat mandatory atau kewajiban.

“Karena selama ini kegiatan CSR dimaknai sebagai tindakan yang bersifat sukarela atau voluntary sebagaimana kegiatan-kegiatan kepekaan sosial serta ibadah-ibadah sosial lainnya”, ungkapnya.

Saiful Anwar memperjelas, CSR adalah kewajiban setiap perusahaan baik BUMN maupun BUMS dengan menyisihkan dana keuntungan untuk membantu masyarakat miskin dari sisi pendidikan, kesehatan, pra sarana dan sarana umum.

“Dana CSR merupakan sebuah komitmen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis dan kontributif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, seraya meningkatkan kwalitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas”, imbuhnya.

LSM GMBI Aceh Timur Mendesak DPRK Aceh Timur dan Pemerintah Aceh Timur untuk sesegera mungkin menyusun Rancangan Perbup Dana CSR.

“,Selama ini masyarakat kesulitan mendapatkannya, puhak masyarakat memiliki hak mengawasi perusahaan yang memanfaatkan SDA di daerah mereka untuk memberdayakan dana CSR tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan (Perbup) sebagai payung hukum”, pungkas Saiful Anwar

Baca Juga :  Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Daerah masih sebatas menghimbau setiap perusahaan untuk menyalurkan dana sosialnya. Oleh karena itu, Perbup CSR menjadi penting untuk dirumuskan dan disahkan.

Di sisi yang lain, program CSR yang Wajib dirancang oleh perusahaan hanya bersifat “sedekah” dan dikonsumsi masyarakat. Program yang dirancang menyentuh kebutuhan masyarakat, karena Harus tepat sasaran.

“Perusahaan tidak memiliki “peta” lokasi penduduk miskin dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Peraturan Daerah mestinya juga memberikan ruang, setiap perusahaan wajib bekerja sama dengan universitas, akademisi, LSM Dan wartawan untuk melakukan research awal dan memetakan daerah miskin dan kebutuhan masyarakat”, terangnya.

Untuk menghasilkan Perbub yang perlu diatur lembaga yang mengontrol pengeluaran dana dan program CSR tiap perusahaan, sehingga akuntabilitas pengeluaran dan distribusi dana CSR tersalur dengan benar.

“Seharusnya Pemerintah Aceh Timur dan perusahaan berhimpun, duduk bersama dan menghilangkan ego sektoral, serta membagi wilayah guna mendistribusikan dana CSR menjadi pengetahuan dan masukan bagi kalangan DPRK Kabupaten Aceh Timur”, paparnya.

Lebih lanjut Saiful menuturkan, pengentasan kemiskinan di Aceh Timur terasa sulit karena masing-masing institusi merasa memiliki peran yang lebih baik dari institusi lainnya, ego sektoral. Semoga Komisi DPRK Aceh Timur mampu merumuskan Perbup.

“Kangan sampai kemarahan masyarakat mengusir perusahaan – perusahaan yang tidak mau menyalurkan CSR, kalau perusahaan – perusahaan yang ada di Aceh Timur hanya untuk mengambil hasil bumi saja tampa ada kepedulian sosialnya kepada masyarakat Aceh Timur, sudah sewajarnya mareka angkat kaki di daerah kami / gulung tikar di daerah kami”, tegasnya.*(zdn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here