Pelaksanaan Program PISEW Panyabungan Barat Madina Tabrak UU KIP dan Permen PU.

0
161

Madina-Zonadinamikanews.Program proyek Pengembangan Infranstruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dianggarkan dari APBN, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dikerjakan di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Desa Barbaran dan Desa Batang Gadis Jae yang menelan nilai pagu anggaran sebesar Rp 600 juta.

Selain menambrak Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebab ada maksud terselubung dengan tidak mempublikasikan asal usul anggaran dan juga besaranya pada masyarakat.Dampak dari tidak adanya keterbukaan informasi, akibatnya menyulitkan masyarakat untuk mengetahui besaran anggaran, seperti yang di alami oleh kades Batang Gadis Jae Hasanudin Hasibuan.

Tindakan ini juga telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”) Dalan UU tersebut ditegaskan tentang pemasangan papan nama proyek.

Hasanudin kepala desa Batang Gadis Jae, kepada media mengatakan,pada prinsipnya soal besaran anggaran saya kurang tahu jelas, namun yang saya sayangkan, sebenarnya program PISEW ini sangat di butuhkan di desa saya, karena kondisi jalan di desa saya lebih parah di banding dengan desa Barbaran. Dalam program ini desa kami kebagian 300 meter menyambung ke desa Barbaran yang 500 meter.Hasibuan juga mengaku hanya 3 orang warganya yang ikut kerja dengan bayaran upah harian Rp.90.000.

Dan di akui bahwa pihak Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), tidak memasang plang proyek dan tidak tahu alasan kenapa tidak di pasang. “Ya plang proyek tidak di pasang oleh BKAD, saya juga kurang tahu percis berapa anggaranya”. Terang Hasibuan sabtu 7/11.

Baca Juga :  APH Diminta Usut Dugaan Pungli Pada Dinas Pendidikan Simalungun

Sementara itu salah seorang pekerja yang di ajak media untuk berbincang-bincang seputar pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan, bahwa pihak dalam menentukan akan campuran semen dan pasir tidak memakai aturan alias main tembak atau dikira-kira saja.

“Ya soal campuran adukan dikira-kira saja, karena kita tidak di bilangin perbadingan akan campuran soal adukan, soal kekuatan coran ya kita liat saja nanti yang penting ada dulu pisiknya untuk laporan ke pusat” ujar salah seorang pekerja sambil tertawa-tawa.mengenai panjang keseluruhan yang dikerjakan sekitar 150 meter bang, jawab pekerja.

Selain dugaan kuat tidak sesuai dengan speack, juga sistem pembayaran upah tidak sesuai yang telah tentukan, sebab menurut data realisasi yang keluarkan oleh dirjen cipta karya, bahwa upah yang sudah di tentukan untuk Panyabungan Barat adalah sebesar Rp.99.870, namun fakta di lapangan di berikan pada pekerja hanya sebesar Rp.90.000/ hari, artinya ada terpotong upah pekerja Rp.9.700 setiap harinya.

Memperhatikan fakta-fakta di lapangan maka PPK harus ambil langkah sesuai ketentuan yang di tegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang menegaskan,bahwa Pejabat Pembuat Komitmen( PPK) pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

(Faisal Haris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here