Anggota DPRD Fraksi Golkar Panggil Kadis Capil dan Disdik Padang Pariaman,Gara Berita ini.

0
333

Padang Pariaman-Zonadinamikanews.
Dua Dinas pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman yang sorot media ini terkait dugaan adanya permainan oknum-oknum dalam permainan petak umpat guna mencari keuntungan namun merugikan banyak orang.

Sorotan ini mengarah pada dinas catatan sipil dan dinas pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.Di dinas pendidikan gencar adanya pengakuan oknum kepsek yang kerap di Palak oleh oknum pejabat Disdik, karena mendapat proyek sekolah, dan penyerapan dana DAK yang berupaya menyembunyikan anggaran karena tidak menncantumkan besaran anggaran pada papan proyek.

Sementara di dinas catatan sipil, adanya oknum yang nekat menjual perlengkaan dokumen seperti KTP, alasannya ada aturan pelengkap dokumen tersebut harus di jual.Oknum Capil tersebut juga menentukan harga melalui catatan serah terimah barang yang di berikan pada petugas Nagari.

Dengan vitalnya berita tersebut membuat reaksi dari wakil rakyat dari partai Golkar, dia adalah Syahrul Dt Lung.Beliau ini akhirnya memanggil kedua pimpinan di dinas tersebut guna melakukan klarifikasi.

‘Kemarin di persidangan gabungan dengan excekutif sudah saya pertanyakan ke sekretaris Capil termasuk Dinas Pendidikan, Jawaban mereka, mereka akan panggil wartawan yang posting berita ini katanya. Saya bilang silahkan yang jelas oknum anda sudah bikin malu kabupaten Padang Pariaman,itu jawaban dari dinas pendidikan ini bela diri ke kami ” kata Syahrul Dt Anggota DPRD yang juga ketua Partai Golkar Padang Pariaman pada media ini.

Ditempat terpisah, itu seketaris Pendidikan Dan kebudayaan Padang Pariaman ( Sekdis) sahat dikonfirmasi diruang kerjanya oleh awak media ini mengatakan ini kewenangan pak Zahirman sebagai plt kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Padang Pariaman ” Ukapnya.

Maaf Pak, semenjak 16 Okt 2020 saya bukan lagi Kadisdikbud, untuk kejelasannya dapat ditanya pada Kepala BKPSDM dan Pak Sekda, jawab Zahirman.

Kepala BKPSDM mengatakan,saya sudah mengundurkan diri tertanggal 15 dan telah disetujui Pjs. Bupati, tentu proses selanjutnya dilakukan oleh Sekda dan BKPSDM. Maka untuk sementara menjelang Plt baru, ditugaskan Sekdis sbg Plh. Itu prosedurnya pak.” Ucapanya Zahirman.

Baca Juga :  Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan Biarkan Proyek Siluman Berjalan Mulus?

Sementara itu Armen Rangkuti Kepala BKPSDM Dikonfirmasi melalui Whatsap yang diduga milik peibadinya mengatakan kepada awak media ini belum Ada pengatian Jabatan lagi Ukapnya” Armen Rangkuti .

Diberitakan sebelumnya, denga judul “Sejumlah Kepsek SD mengaku selalu dipalak Oknum Pejabat Disdik Padang Pariaman”

Bahwa Sejumlah kepsek SD tersebut di paksa oknum pejabat Disdik Padang Pariaman harus memerikan sejumlah uang pada mereka dengan alasan karena dapat proyek rehab sekolah.tindakan oknum ini, menurut kepsek sangat memberatkan pihak sekolah, sebab bila tidak di berikan seakan mendapat ancaman tidak akan mendapatkan proyek pada tahun- tahun berikutnya.

Oknum Dinas Pendidikan itu, menurut kepsek SD, memakai tangan pejabat ketua Wilayah, dan kepala wilayah yang menyampaikan uang palaian tersebut pada oknum pejabat di dinas kabupaten.

Berdasarkan rekaman suara seorang Kepala sekolah dasar ( SD) Kabupaten Padang Pariaman ketika di wawancarai wartawan mengatakan bahwa pungutan uang fee yang katanya untuk dinas Pendidikan dan kebudayaan Padang Pariaman.

“Uang itu kami serahkan melaluai perwilayah atau Ketua wilayahlah yang memintah kepada setiap sekolah yang mendapat proyek pembangunan fisik sejak tahun 2019, Kepala wilayah yang menyerah kedinas pendikan besar uang fee yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman mencapai tergantung besar keci lproyek Yang didapat dari aggaran yang telah keluar” beber kepsek SD yang meminta dirinya di rahasiakan.

Dan dalam rekaman suara itu disebut-sebut pehabat Kabid Pendidikan SD Kabupaten Padang Pariaman bernama Mayulis S, Pd, MM
Dan Vera dari dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.

Sayang, Kabid SD Pendidikan Dan kebudayaan Padang Pariaman dibawah komando Mayulis S, pd MM dikonfirmasi melaluai Whatsap nya hingga saat ini lalu belum memberikan klarifikasi atas tudingan sejumlah kepsek SD tersebut.

Baca Juga :  Selain Dugaan Ijazah Palsu Dilingkungan Dinas Kesehatan,Muncul Kembali Anggaran Yang Mencurigakan

Sementara Berita terkait Capil yang berjudul “Oknum Pejabat Mental Penjahat Berkeliaran di Dinas Capil Padang Pariaman.

Bahwa dugaan Gerakan pungutan liar yang dilancarkan oleh oknum staf di Catatan Sipil dan Kependudukan Padang Pariaman diduga atas restu sang atasan, sehingga gerakan yang dugaan penipuan pada masyarakat tersebut tidak mendapat respon yang serius dari kepala dinas catatan sipil.

Bahkan ketika wartawan ini menantang sang kadis untuk menunjukan bukti perlakuan jahat stafnya tersebut, sang kadis berusaha mengelak dengan alasan bahwa pihaknya mempunyai mekanisme pengendalian intern.

Seperti apa menanisme pengendalian tersebut belum jelas, pasalnya tindak kejahatan yang dilancarkan oleh anak buahnya tersebut masih berjalan mulus dengan memperalat pihak Nagari.

Ketika di tanyakan akan tanggungjawab atas perbuatan anak buahnya, sang kadis dan menunjukan bukti sang kadis menjawab “Tidak perlu pak. Tim kami akan segera menindaklanjuti dari berita ini. Kami ucapkan terima kasih atas pengawasannya thd publik” jawab M. FADHLY S, AP, MM Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
melalui pesan singkat.

Kami punya mekanisme pengendalian intern, terima kasih atas masukannya sebagai bagian untuk membangun pelayanan publik yg lebih baik. Akan menjadi bahan bagi kami untuk mrmbangun pelayanan publik di Padang Pariaman yg lebih baik. Jawabnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, praktek pungutan liar yang dilancarkan oknum dinas catatan sipil tidak beda dengan gaya penjahat yang seakan tidak gentar akan penegakan hukum yang berlaku. Namun perilaku kotor oleh oknum tersebut seakan di biarkan oleh sang atasan,dan patut diduga akibat adanya setoran.

Dugaan lemahnya tindakan oleh sang Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dibawah komando M. FADHLY S, AP, MM, karena tidak berani melihat bukti perbuatan jahat oleh anak buahnya, padahal sebelumnya sang kadis saat di konfirmasi via pesan singkat di aplikasi whatsApp memberikan jawaban secara datar dan mengatakan

Baca Juga :  Bongkar kasus Limbah Mengendap Di Bapedalda,analisis Di Laboratorium,terkesan pengalihan Semata

“Suratnya dikirim sj ke kami pak, nanti kami balas, Informasinya kami tindaklanjuti dulu, Jika ada surat laporan masy, kami akan akan lebih mudah melakukan verifikasi, Terima kasih atas informasi ini, Kami juga mempunyai proses pengendalian internal melalui Komite Etika, ini bahan bagi kami untuk menindaklanjuti, Sekali lagi terima kasih atas informasinya ya pak, Iya, nanti kami konfirmasi setelah melakukan verifikasi kepada staf yg dilaporkan”.

Modus operandi yang dilancarkan oleh oknum capil, dengan memakai kaki tangan atau memanfaatkan petugas Nagari, oknum dinas catatan sipil dan kependudukan nekat, menentukan harga melalui catatan yang beritakan pada petugas Nagari, sekaligus bukti terimah barang lengkap dengan harga-harga barang yang harus di jual pada masyarakat yang mengurus KTP dan Kartu Keluarga dan dokumen lainya.

Menurut Zaherman Ketua LSM GPRI Sumbar, modus ini hanya untuk mengibulin masyarakat demi mencari keuntungan di luar kewajaran hal diduga keras dilakukan S/B dengan dalih menjual pelengkap dokumen negara.Oleh sebab itu oknum capil jangan belajar untuk pintar ngibulin masyarakat.

Pasalnya, oknum dinas capil Padang Pariaman berinisial ( S/B ) itu telah menjual Plastik KTP Rp 2,000/ Lembarnya Dan Plastik KK Rp 3,000/ Lembarnya kalau mebeli dua plastik KK nya dikenakan Rp 5000.

Pegawai inisial ( S/B ) datang kekantor nagari Dan menyuruh pegawai Nagari menjual Plastik ktp/kk/akte/map tulang dll . S/B menyapaikan Kepada oknum pegawai nagari bahwa penjualan plastik itu sudah peraturan dari pemerintah tanpa menyebutkan pemerintah yang mana yang di maksud.

( Zul Nazri )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here