PT.SAL 1 dan PT.SGN Diduga Tidak Kantongin Operasi Izin Menggunakan Jalan Umum di Merangin

0
466

MERANGIN-Zonadinamikanews.com.Aktifitas PT.SAL 1 dan PT.SGN yang dirasakan banyak pihak telah menimbulkan banyak dampak yang terjadi dimasyarakat, salah satu masalah yang timbul adalah masalah penggunaan jalan umum yang meliputi jalan provinsi untuk kegiatan pengangkutan hasil perkembunan juga sarana seluruh pekerja. Hal ini sudah menimbulkan banyak protes dari masyarakat karena kegiatan pengangkutan perusahaan dengan menggunakan atau melintasi jalan umum dirasakan sudah cukup menganggu aktifitas warga masyarakat sekitar jalan dan menimbulkan polusi yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga mencermati fenomena tersebut kiranya perlu kita menelaah secara serius terutama masalah regulasi kebijakan dan penegakkan hukumnya.

Mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “ jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 angka angka 6 disebutkan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 38 Tahun 2004 sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha untuk kepentingan sendiri.

suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-UndangNomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”, pasal 63 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)” dan Pasal 65 ayat (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan” serta ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan”.

Baca Juga :  IWO Purwakarta Akan Polisikan Pemilik Akun BJ Yg Sakit Yang Hina Wartawan.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan” dan 274 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)..

Sehingga bagi perusahaan yang tetap menjalankan aktifitas pengangkutan dengan menggunakan jalan umum tanpa izin dapat dijerat dengan undang-undang nomor 38 tahun 2004 dan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Unsur pidana yang dilakukan perusahaan menurut pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU no 38 tahun 2004 sudah terpenuhi yaitu setiap orang (termasuk dalam hal ini yang mewakili perusahaan) dengan sengaja (secara sadar atau dengan tanpa izin), melakukan kegiatan  yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan (menganggu fungsi jalan umum untuk kepentingan lalu lintas umum), Demikan pula telah terpenuhi unsur pidana yang dilakukan oleh perusahaan menurut274 ayat (1) yaitu setiap orang (termasuk dalam hal ini yang mewakili perusahaan) yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan menggunakan jalan umum telah mengakibat kerusakan jalan dan menggangu fungsi jalan umum).

Tresha yang menjabat sebagai CDO (Chief destruktion officer) di PT.SAL 1 saat di konfirmasi melalui via whatsAp nya terkait dengan izin pengguna jalan umum untuk kepentingan perusahaan terkesan pura-pura bodoh sekan-akan tidak mau tahu dengan aturan perizinan tersebut.

“Ini saya perlu koordinasikan dulu bang, karena saya juga di perbantukan ngurus teritorial, jadi belum begitu paham seluk beluk semua perizinan yang sudah di miliki PT.SAL 1 bang, jawab bu’ tresha kepada media ini.

Baca Juga :  Pengelolaan Dana Desa Karangjaya Menuai Kekecewaan Masyarakat

Haris yang saat ini mejabat sebagai HRD di PT.SGN terkesan bungkam alias tidak ada jawaban saat dipertanya kan izin pengguna jalan tersebut.Diharapkan kepada pihak pemerintah dan dinas terkait agar menindak dan memberi sanksi penyetopan aktifitas terhadap PT.SAL 1 dan PT.SGN dalam menggunakan jalan umum tersebut, menjelang surat izin pengguna jalan di terbit kan.(Yzd).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here