Oknum Guru Ini Pembelot Aturan, Dengan Dalih LKS Pihak SDN No 27/VI Merangin Pungli Murid.

0
1176

MERANGIN-Zonadinamikanews.com.Perekonomian masyarakat hampir ambruk akibat dampak ganasnya  virus corona, upaya pemerintah dalam menyokong ekonomi rakyat terus digalakkan.Namun lain dengan oknum pihak sekolah SDN No 27/VI Merangin seakan masa bodoh atas perekonomian orang tua muridnya.Pasalnya dengan dalih beli LKS sejumlah ortu murid harus jadi korban rekayasa aturan yang diperankan oleh pihak Sekolah

Menurut informasi yang di dapat dari wali murid yang kebetulan anak nya siswa di SDN No 27/VI mengatakan.
“Sebagai orang tua ya saya merasa kaget ketika itu anak saya pulang dari sekolah dan menunjukkan buku kepada saya dan meminta uang sebesar Rp 92000 ( sembilan puluh dua ribu rupiah). Sambil tersenyum di hadapan sang anak dan tidak mau mengecewakan sang anak saya berpikir dan berkata dalam hati saya kok ada pembelian buku? Bukankah sekarang telah di terapkan sekolah gratis Ungkap seorang wali murid kepada media ini”

Kepala SDN No 27/VI Merangin Mariatun saat di konfirmasi media ini di ruangannya terkait dengan ada nya praktik pungli di sekolah nya, merasa tidak tidak berdosa mengaku  “Ya memang benar di sekolah ini ada pungutan terhadap para siswa/siswi untuk pembelian lembaran kerja siswa (LKS).

Seraya mengkambing hitamkan ortu murid “Namun  semua itu terjadi atas dasar adanya kesepakatan dengan wali murid, dan kalau semua ini menyalahi aturan saya akan undang lagi para wali murid dalam waktu dekat ini dan akan mengembalikan uang tersebut,  ujar Mariayatun.

Sementara Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Merangin M.Zubir saat di konfirmasi media ini melalui via selulernya terkesan ada keberpihakan dengan pihak SDN No 27/VI merangin.

“Ya itu bagus kalau dia mau mengembalikan kalau dia tidak mau mengembalikan bagaimana…? Kita harus apressiasi dengan kepala sekolah jangan ada penekan terang M.Zubir.

Baca Juga :  PA Bekasi Utara Paksa Pasutri Cerai Dengan Rekayasa Akte.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menegaskan bahwa praktik jual beli lembaran kerja siswa (LKS) yang di lakukan oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga dan lain nya itu adalah merupakan pungutan liar.

Pasalnya jual beli LKS telah melanggar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 75/2016 tentang komite sekolah pasal 12 ayat 1, dalam permen tersebut di tegaskan komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam sekolah.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mengajari, mengelola, dan mendidik peserta didik agar memiliki kepribadian dan tingkah lakuh yang baik, melalui bimbingan yang di beri kan sebagai bahan untuk menjadi mahluk sosial dan bisa memecahkan problematika sosial kedepan nya, bukan di ajari dengan praktik pungli.

Yang jelas secara terang-terangan pihak sekolah yang di pimpin oleh Mariatun sebagai kepsek SDN No 27/VI Merangin ini telah melanggar permendikbud tersebut diatas, dan telah melakukan pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana korupsi, (Analisis pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagai mana telah di ubah dalam UU RI nomor 20 tahun 2021.

Oleh karena itu diharapkan kepada dinas terkait dan aparatur hukum di kabupaten Merangin agar dapat menindak pelaku pungli sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI. (Yzd).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here