Oknum Kepsek SDN No 27/VI Merangin Dinilai Kibulin Ortu Murid,Demi Lancarkan Dugaan Pungli

0
1649

MERANGIN-Zonadinamikanews.com.Pendidik atau guru idealnya memberikan pendidikan yang benar pada semua masyarakat,dan pendidik itu tidak patut mengkambing hitamkan orang tua murid, padahal berbau pemufakatan jahat demi keuntungan oknum pendidik. Menjual atas nama komite dan sebagian orang tua murid, kerap diperankan oleh oknum pendidik, yang ujung-ujungnya demi merauf uang dari orang tua murid.

Seperti kita ketahui bersama, perekonomian masyarakat saat hampir ambruk akibat dampak ganasnya  peredaran virus corona, dan pemerintah dalam menyokong ekonomi rakyat terus digalakkan.Bahkan memberikan bantuan berbagai janis untuk masyarakat,itu semata-mata demi kenyaman hidup masyarakat dalam pandemi covid-19.

Maka tindakan pihak sekolah  SDN No 27/VI Kabupaten Merangin dengan melakukan tidak terpuji pada sejumlah orang tua murid, dengan alasan pembelian buku LKS sangat tidak manusiawi, kita jangan melihat nilainya, tapi perilaku itu perlu disikapi, sebab apapun alsan dari pihak sekolah, tetap telah  melanggar peraturan yang di buat oleh pemerintah.

Demikian ditegaskan oleh Kamarudin salah seoarng tokoh masyakat di Merangin, dalam menanggapi atas pemberiataan media atas dugaan pungutan liar pada sejumlah orang tua murid di  SDN No 27/VI Kabupaten Merangin.

Hal yang sama juga di lontarkan oleh Herman, seoarang aktifis pendidikan di Provinsi Jambi, lewat telepon selulernya menegaskan, pihak sekolah jangan melakukan pembodohan pada orang tua murid, namanya LSK itu tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun,sebab semua itu sudah di biayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala Sekolah harus memberikan penerangan pada orang tua siswa, jangan memutar otak demi upaya menarik uang dari ortu murid, nanti kualat, bila itu dilakukan,sama saja oknum pendidik itu dalam keluarganya memakan uang hasil tipuan dari orang tua murid, itu bahaya resikonya, apapun alasan pihak sekolah dalam upaya penjualan LKS itu sudah upaya melakukan pengibulan pada orang tua murid tegas Herman minggu 4/10.

Baca Juga :  Mengaku Wartawan, Kades Wonoayu Terancam Dipidanakan

 

 

Seperti diberikan, Menurut informasi yang di dapat dari wali murid yang kebetulan anak nya siswa di SDN No 27/VI mengatakan. “Sebagai orang tua ya saya merasa kaget ketika itu anak saya pulang dari sekolah dan menunjukkan buku kepada saya dan meminta uang sebesar Rp 92.000 ( sembilan puluh dua ribu rupiah). Sambil tersenyum di hadapan sang anak dan tidak mau mengecewakan sang anak saya berpikir dan berkata dalam hati saya kok ada pembelian buku? Bukankah sekarang telah di terapkan sekolah gratis Ungkap seorang wali murid kepada media ini”

Kepala SDN No 27/VI Merangin Mariatun saat di konfirmasi media ini di ruangannya terkait dengan ada nya praktik pungli di sekolah nya, merasa tidak tidak berdosa mengaku  “Ya memang benar di sekolah ini ada pungutan terhadap para siswa/siswi untuk pembelian lembaran kerja siswa (LKS).

Seraya mengkambing hitamkan ortu murid “Namun  semua itu terjadi atas dasar adanya kesepakatan dengan wali murid, dan kalau semua ini menyalahi aturan saya akan undang lagi para wali murid dalam waktu dekat ini dan akan mengembalikan uang tersebut,  ujar Mariayatun.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menegaskan bahwa praktik jual beli lembaran kerja siswa (LKS) yang di lakukan oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga dan lain nya itu adalah merupakan pungutan liar.

Pasalnya jual beli LKS telah melanggar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 75/2016 tentang komite sekolah pasal 12 ayat 1, dalam permen tersebut di tegaskan komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam sekolah.

Baca Juga :  Proyek Peningkatan SaPras dan Utilitas Penjaringan 2019 Diduga Bermasalah

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mengajari, mengelola, dan mendidik peserta didik agar memiliki kepribadian dan tingkah lakuh yang baik, melalui bimbingan yang di beri kan sebagai bahan untuk menjadi mahluk sosial dan bisa memecahkan problematika sosial kedepan nya, bukan di ajari dengan praktik pungli.

Yang jelas secara terang-terangan pihak sekolah yang di pimpin oleh Mariatun sebagai kepsek SDN No 27/VI Merangin ini telah melanggar permendikbud tersebut diatas, dan telah melakukan pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana korupsi, (Analisis pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagai mana telah di ubah dalam UU RI nomor 20 tahun 2021.

(Yzd).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here