Diduga Ada Niat Jahat, Disdik Padang Pariaman Langgar UU 14 tahun 2008 Tentang KIP

0
623

Padang Pariaman-Zonadinamikanews.com. Munculnya tudingan miring akan permintaan fee dana proyek pembangunan fisik tahun 2019, kepada sejumlah Kepala sekolah dasar yang mendapatkan proyek oleh oknum pejabat Disdik Padang Pariaman.

Kini Alokasi Dana Khusus (DAK) untuk pendidikan Tahun Anggaran 2020 mulai bergulir, dengan harapan uang negara ini bisa berjalan dengan baik sesuai peruntukannya dalam meningkatkan kualitas gedung dan sarana pendidikan.Dan terhindar dari praktek kotor oleh oknum terkait.

Namun harapan itu seakan sulit untuk terealisasi dilapangan, dugaan asas manfaat dalam penyerapan DAK tersebut mulai terendus, bahwa ada dugaan ketidak beresan yang diperankan oleh oknum-oknum khususnya di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.

Upaya dugaan mengelabui masyarakat akan besaran biaya yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut seakan menyembunyikan sesuatu bau korupsi, karena ada upaya menutupi yang diperankan oleh oknum dinas pendidikan itu sendiri. Sehingga pihak sekolah seakan di stir sesuai kemauan oleh oknum dinas pendidikan Padang Pariaman.

Bahkan ketika media ini menanyakan akan kejanggalan tersebut, pihak sekolah dengan jujur menjawab bahwa itu semua pihak dinas yang membuat akan kejanggalan dan mencurigakan tersebut.

“Kepala sekolah menjawab itu adalah sudah keputusan dari kabid pak, kami hanya bisa menerima apa keputusan dari kabid” ujar kepsek yang mendapatkan proyek DAK tersebut.

Pelanggaran akan Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan UU 14 tahun 2008 pun terabaikan, sebab kita ketahui begitu pentingnya  landasan hukum yang berkaitan dengan untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dugaan adanya niat jahat oleh oknum dinas pendidikan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dalam alokasi Anggaran pendidikan, terlihat tidak dicantumkanya besaran biaya dalam plang proyek dipajang di sekolah, sehingga publik sulit untuk mengetahuinya besaran proyek yang dikerjakan secara swakelola tersebut.

Baca Juga :  Program Piala Adipura Karawang Diduga Bermasalah.

Dan tidak menutup kemungkinan yang akan terjadi pada dokumen laporan penggunaan DAK tersebut akan terjadi pembuatan angka yang rekayasa demi mengalihkan dana pendidikan tersebut untuk mengisi pundi-pundi oknum bermental korupsi.

Zaherman selaku ketua LSM GPRI DPD Sumbar mencurigai cara yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan Padang Pariaman yang seperti berusaha menyembunyikan anggaran DAK tersebut dari publik.

“Kita wajar mencurigai cara-cara pihak dinas pendidikan dalam penggunaan DAK pendidikan ini, bila benar-benar tidak ada niat lain dalam pengalokasian anggaran tersebut, kenapa mereka tidak memunculkan besaran biaya pembangunan sekolah dalam papan proyek tersebut” kata Zaherman dengan nada tanya.

Masyarakat itu perlu berapa anggaran yang diperuntukkan, dan dari besaran anggaran itu, nantinya bisa di simpulkan hasil fisik yang dikerjakan, sesuai apa tidak, kalau seperti yang terjadi saat ini diplang tidak ada besaran anggaran, kalau ibaratnya dikerjakan hanya perbaikan kaca yang pecah, masyarakat akan diam, karena mereka tidak tahu besaran biaya yang diperuntukkan dalam perbaikan sekolah tersebut.(Zul Nasri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here