Pengurus DKR Provinsi Banten dan Pengurus DKR Tangerang Raya Kecewa Terhadap DPRD Tangerang Raya dan Jajaran RS

0
331

Tangerang. ZonadinamikaNewscom. Para Pengurus Dewan Kesehatan Rakyat ( DKR ) Prov Banten dan Tangerang Raya khusus nya sangat kecewa dan tidak dapat menerima sikap Ketua DPRD Tangerang Raya ( Tangerang Kota ~ Kab. Tangerang dan Tangerang Selatan ) yang menolak dan tidak menanggapi surat permohonan Audensi untuk menyampekan persoalan masyarakat dan meminta solusi jalan keluar nya untuk mengatasi persoalan masyarakat Tangerang Raya, yang berhubungan tentang jaminan kesehatan rakyat miskin Yang tidak lagi di jamin Pemerintah.

Contoh nya banyak nya jaminan Bpjs PBI yang awal nya di jaminan Pemerintah Pusat sekarang tidak lagi di jamin Pemerintah Pusat ( Non Aktif ) jumlah nya mencape puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang tidak lagi di jamin.

DPRD sebagai wakil rakyat daerah harus mencari kan solusi nya dan memberikan jaminan nya yang di jamin Pemerintah Daerah. Bukan di paksa kan untuk menjadi perserta Bpjs mandiri yang se tiap bulan nya masyarakat harus membayar. Sebagai masyarakat miskin dengan bayar se tiap bulan 25.000 ( Dua puluh lima ribu ) bukan hal yang mudah utk membayar nya, di sebab kan jumlah per kepala yang harus di bayar.

Di temui nya ketua DPRD Kab. Tangerang Kholid Ismail. Fraksi PDI.P dalam penjelasan nya mengatakan tidak memiliki ke wenangan untuk meminta Pemda memberikan bantuan nya melalui APBD nya. Sedang Dinkes Tangsel melalui kepala jaminan Ridwan mengatakan karena Kemendagri melarang melalui surat edaran nya.

Dengan sikap seperti ini masyarakat miskin Tangerang Raya kalau sakit harus membayar dan ini tidak sesuai dengan bunyi nya UUD’1945. Pasal 28. H. Yang mengatakan setiap warga negara jaminan kesehatan nya di tanggung Negara. Dan ini berdampak masyarakat miskin Tangerang semakin miskin karena harus menjual harta benda nya atau bergutang kepada rentenir untuk biaya ke Rumah Sakit.

Baca Juga :  Merasa Di hina, Saniman Polisikan Oknum Rekanan PTPN 4.

Pusat dan Daerah terutama DPRD nya harus peduli dan harus berusaha mencari dan membantu masyarakat miskin yang di non aktif kan Bpjs PBI. Sedang pihak jajaran Rumah Sakit khusus nya Direktur nya tidak mau menanggapi soal masyakat miskin yang di rawat dan tidak memiliki biaya menolak untuk di temui dan di ajak beraudensi.

(B.Argo )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here