Temuan Pansus DPRD Akan Dugaan Borok Oknum Anggota DPRD Padang Pariaman

0
816

Padang Pariaman_Zonadinamikanews.com.Dugaan Pelecehan terhadap hasil temuan panitia khusus para wakil rakyat di Pemerintahan Padang Pariaman, usulan agar ditegakkan keadialan dalam penyelamatan uang rakyat, seakan tidak direspon oleh para penegak hukum. Cueknya para penegak hukum, atas usualan hasil pansus, telah menimbulkan asumsi, bahwa penegak hukum di Padang Pariaman masih bekeja setengah hati, dan melihat-lihat siapa yang akan dijerat.

Bagaimana tidak, dari hasil temuan  pansus DPRD Padang Pariaman tahun 2012 yang menyikapi terjadinya pungutan liar terhadap sejumlah tenaga pendidik di Kabupaten Padang Pariaman, dalam laporan pembahasan pansus III pendapatan LKPJ DPRD tersebut, disebutkan, dari hearing dan pembahasan pansus III pendapatan dengan dinas pendidikan Kabupaten Padang Pariaman diperoleh kesimpulan.

Kini oknum pejabat yang berkuasa saat berdinas di Pendidikan tersebut, telah duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Padang Pariaman, patut diragukan akan integritasnya dalam menampung akan penderitaan warga, bila dikaitkan dengan sejarah kelam oknum DPRD tersebut, ketika masih duduk menjadi komandan di Dinas Pendidikan.

Sebaba dalam kesimpulan Pansus III pendapatan bahwa indikasi pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan, yaitu pemungutan dana sebesar Rp.200.000/orang terhadap guru dan kepala sekolah penerima dana sertifikasi. Hal itu dilakukan atas perintah oknum kepala UPTD Pendidikan Kecamatan dan oknum kepala sekolah SMP,SMA dan SMK, oknum itu mengaku dana tersebut akan disetorkan kepada pejabat dinas pendidikan,yang kala itu di jabat oleh Mulyadi,SH.

Pansus menyimpulkan, Pungutan liar ini bernuansa praktek korupsi, dan hampir ditemukan dan terjadi disemua kecamatan, selain itu, pungutan dana BOS yang dilakukan kepala sekolah SD sebanyak Rp.2.500/murid, dan pungutan ini terjadi hampir semua SD.

Juga temuan dalam pansus III tersebut di beberkan, adanya indikasi bahwa oknum-oknum di dinas pendidikan meminta uang langsung pada guru dan PNS dilingkungan dinas pendidikan yang mengurus kenaikan pangkat.

Baca Juga :  Oknum BPN Jakarta Timur Diduga Rekayasa SHGB, Pelaku Harus di Tangkap

Dalam pansus III tersebut juga menemukan, bahwa Mulyadi,SH ketika menjabat sebagai kepala dinas sering berada di Jakarta untuk sesuatu yang kurang jelas, padahal tidak ada undangan  dan juga tidak adanya penugasan.

Rekomendasi para wakil rakyat yang ditujukan pada bupati Padang Pariaman dan pihak insfektorat, dan juga pada pihak kejaksaan agar menindak tegas oknum-oknum dilingkungan dinas pendidikan yang melakukan tindakan korupsi atau pungutan liar terhadap guru-guru penerima sertifikasi, tidak membuahkan hasil yang diduga tidak mendapat tanggapan.

Zaherman sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar Peduli Rakyat Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat (LSM GPRI DPD Sumbar), sangat menyayangkan para penegak hukum, bila sampai tidak menindaklanjuti atas temuan pansus tersebut, sebab ini adalah menyangkut akan keselamatan banyak orang.

“Kita akan coba counsultasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas usulanatau temuan pansus ini, karena ini sangat perlu,sebab dengan temuan ini, tidak menutup kemungkinan, generasi pejabat dilingkungan dinas pendidikan Padang Pariaman melakukan hal yang sama, ada baiknya temuan ini hasus di tuntaskan,dengan tujuan untuk memutus mata rantai, oknum bermental maling” tegas Zaherman..(tim zdn Sumbar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here