Indikasi Kuat Pemalsuan Tanda Tangan Dalam LPJ Dana Desa Tegal Sari Madina

0
347

Madiana-Zonadinamikanews.com. Indikasi praktik korupsi dalam penggunaan dana desa memang masih menjadi sorotan publik, sebab sejumlah oknum raja-raja kecil di desa ini merasa tidak takut akan hukuman yang selalu mengintai mereka dalam penggunaan dana desa yang disebut-sebut rawan terjadinya rawan korupsi.

Dari dugaan praktek mark up dan dugaan fiktif masih rawan terjadi dalam penyerapan anggaran dana desa, selama Dana Desa telah bergulir, tidak sedikit pula para aparat oknum desa yang menjadi penghuni hotel prodeo.

Infromasi yang diterimah redaksi atas dugaan praktek penyalagunaan wewenang oleh oknum di Desa Tegal Sari Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Oknum yang melaporkan dugaan penyalagunaan ini adalah pengurus Badan Permuswaratan Desa (BPD), dalam laporanya, mengatakan, bahwa dirinya merasa di mamfaatkan untuk upaya pemulusan dugaan siasat jahat oleh oknum desa Tegal Sari,sebab dirinya mengaku tidak perna merasa menantangani pengajuan dana desa, bahkan laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa sejak tahun 2012 sampai 2018 dan tahun 2019, selain tidak perna membubuhkan tanda tangan dalam dokumen negara tersebut, membuat dirinya merasa berang,sebab tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut pasti tanda tangan palsu.

Saya tidak perna dilibatkan dalam pengajuan dana desa bahkan dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa, kalau ada tanda tangan saya di dokumen tersebut pasti tanda tangan palsu atau tanda tangan sya di palsuukan oleh oknum desa, tegas  Muhammad Rahim yang menjabat sebagai ketua BPD sampai tahun 2019.

Selain tidak perna dilibatkan dalam penggunaan dana desa, juga dirinya tidak perna dibayarkan honor oleh pihak desa Tegal sari, Kecamatan Nata, dari bulan Oktober 2018 hingga tahun 2019. Seraya berharap agar penegak hukum melakukan pemeriksaan atas dokumen penggunaan dana desa yang untuk beberapa tahun ini.

Baca Juga :  Proyek Pembangunan TPT Di Kerjakan Asal Jadi

“Saya yakin bila ada tanda tangan saya selaku ketua BPD dari tahun 2012 sampai 2019, itu palsu, karena saya tidak perna di libatkan oleh kades dalam pembahasan Dana Desa tersebut, pernyataan tidak perna dilibatka itu sudah saya tuangkan dalam sebuah pernyataan bermetarai 6000 pada tahun 2029” tegas Muhammad Rahim.

Patut diduga, indikasi pemalsuan dokumen dan juga dugaan praktek korupsi dalam penyerapan dana desa sulit terbantahkan, dan pihak pemerintah dan penegak hukum harus membongkarnya, biar sifat pembodohan pada masyarakat kecil yang diperankan oleh oknum-oknum kades tidak terjadi, harap Muhammad Rahim.

Sumarno yang disebut-sebut sebagai kepala desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, saat di konfirmasi pesan singkat melalui aplikasikasi whatsApp, yang bersangkutan tidak merespon dan hanya sebatas membaca pesan karena pesan sudah bertanda biru. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here