Benarkah ada Jendral Backing Importir Kulit Jenis Potongan Kepala Sapi di Indonesia ?

0
472

Jatim-Zonadinamikanews.com.Pengajuan impor hewani tidaklah sulit, bahkan ditengarai menjadi lahan bisnis yang basah oleh oknum pejabat tertentu di Provinsi Jawa Timur, seperti para importir kulit sapi mentah garaman, ataupun kulit kering, padahal sudah jelas bahkan pernah terjadi pada tahun 2012 yang lalu pemusnahan kulit mentah garaman hasil selundupan yang tidak diizinkan seperti kulit bagian kepala sapi dan potongan kulit tubuh lainnya, yang kebanyakan dijual untuk komsumsi manusia.

Merebaknya pengusaha importir kulit mentah garaman dan kulit kering (crust), berdasarkan rekomondasi yang di berikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, seperti di pergudangan Save n Lock Lingkar Timur Sidoarjo, blok AA 5221, dan Pergudangan Miko Abadi l blok A25 di Gedangan Sidoarjo ini tergolong importir nakal, diketahui baru baru ini kedatangan kontener bermuatan kulit sapi mentah garaman jenis kepala sapi dan kulit sapi kering China dan dari berbagai Negara lainnya masuk dan bongkar di gudang melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tanpa kawalan dan pengawasan dari petugas Balai Karantina.

Tak pakai lama, begitu kontener bongkar muat, para tengkulak pengerajin pangan langsung menyerbu, baik pengerajin lokal ataupun luar kota, dengan pengambilan besar besaran, dalam waktu hitungan tak sampai 24 jam 1 kontener ludes, menurut salah satu tengkulak pengerajin lokal yang tidak mau disebutkan waktu itu,” kulit kepala sapi garaman impor ini tebal, dan murah, sehingga banyak peminatnya mas” terangnya.

Dengan temuan ini patut diduga adanya jaringan besar papan atas sekelas Jendral berbintang di balik importir kulit, mulai pemberi rekomondasi impor Dinas Peternakan Pemprov Jatim, syahbandar, Bea Cukai, Balai Karantina Hewan, yang sering meloloskan masuknya kulit mentah garaman dan kering dari negara lain untuk komsumsi manusia.

Baca Juga :  Galian C Liar Ini Tetap Berjalan Mulus Tanpa Kantongin Izin.

Terkait hal ini pakar hukum Iskandarlaka S.H, M.H yang juga dosen di FH Uniyos Surabaya angkat bicara,” Negara sudah mengatur dalam UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, serta UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan diduga kuat tidak melalui prosedur yang berlaku dalam UU nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan/atau UU No. 17 Thn 2006 atas perubahan UU No.10 Thn 1995 Tentang Kepabeanan, karena ada pengawasan Gakkum DLH dan pengawas kepabeanan (BPPK) dan/atau Badan pengawas obat dan makanan BPOM.

MasihIskandarlaka,” Dalam hal ini diduga kuat ada jaringan oknum yang meloloskan, karena ada institusi pengawas yang tutup mata tuttup telinga atas informasi masyarakat, perangkat hukum lengkap tapi ada kelemahan dari sisi pengawasan dan penegakan hukum nya, akan tetapi kembali ke oknumnya, dan pihak aparat hukum, kalau bisa Mabes Polri berani ungkap atau tidak.” Tutup Iskandarlaka.

(dr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here