Bansos Covid-19 Pemprov Jabar Diduga Ada Yang Hilang? Siapa Yang Tanggungjawab

0
334

Karawang-Zonadinamikanews.com. Banyak bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada warga di tengah pandemi covid-19. Salah satu bantuan adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Kini, bansos dari Pemprov Jabar tahap 2 akan mulai disalurkan kepada warga yang terdata sebagai penerima bantuan dari Pemprov Jabar mulai 8 Juli 2020.Kabarnya khusus untuk Jawa Barat kurang lebih (penerima) yang telah ditetapkan di fase pertama penyaluran ada sekitar 445 ribu dari data yang DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

Pemprov Jabar mengklaim (Setiawan sekda jabar-red), bahwa penyaluran bansos dari Pemprov Jabar ini merupakan yang tercepat di Indonesia. Bahkan, bantuan dari Pemprov Jabar ini sudah lebih dulu dibagikan sebelum bantuan dari pemerintah pusat dibagikan.Anehnya, penyaluran baksos tahap awal itu sudah dilakukan kurang lebih tiga bulan lalu, pertanyaannya. Apakah data yang terferivikasi tersebut sudah mendapat baksos tersebut? Jawabnya lebih tepat “TIDAK” lalu kemana larinya bantuan tersebut? hanya petugasnya yang tahu.
Tidak sampainya bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai Rp.150.000 tersebut, dinas sosial karawang harus bertanggungjawab, pasalnya pendistribusain Bansos Covid-19 tahap pertama dari pemprov Jabar tersebut, sudah terlaksana sejak burang lebih tiga bulan lalu, dan bulan juni pemprov jabar sudah melakukan pendistribusian tahap dua.

Namun hingga saat ini bansos tahap awal tersebut masih ada yang belum sampai atau di terimah pihak keluarga terdampak virus corona tersebut, diantaranya Purwadi dan ibu Diah warga desa dawuan barat tepatnya di perum bumi mutiara 2 blok C8 no.21 Rt. 17 Rw.13.

“Saya sudah melihat dokumen warga yang mendapatkan bansos Covid-19 yang dari pemerintahan provinsi jawa barat, nama saya dan juga ibu Diah tercatat sebagai penerima, namun hingga saat ini jenis bantuan berupa sembako dan uang tunai Rp.150.000 tersebut belum kami terimah, padahal sudah hampir tiga bulan lebih berlalu, dan tahap ke dua sudah mulai berjalan, kenapa hak kami hingga saat ini belum kami terimah, dimana bantuan tersebut nyangkut” kata Purwadi dengan nada bertanya.

Baca Juga :  Hiburan Malam Zoom Palangkaraya Kerap Langgar Perizinan.

Apakah bantuan tersebut hilang atau sengaja tidak disalurkan pada masyarakat yang berhak menerima? Hanya mereka yang bertugas yang tahu.

Sueb camat Cikampek via telepon saat di konfirmasi media ini mengakui, bahwa pendistribusian bansos covid-19 dari pemerintahan provinsi jawa barat pada tahap awal sudah selesai, kalau masih ada yang belum sampai ke masyarakat lebih baik di tanyakan ke kantor desa, kenapa belum sampai pada warga.

“Proses pendistribusian bantuan sosial dari provinsi jabar tahun 2020 terdampak covid-19 pada tahap awal sudah selesai, saat ini lagi proses pendistribusian untuk tahap ke dua, kalau masih ada warga yang belum mendapatkan, sementara tercatat sebagai penerima, lebih baik di tanyakan ke pihak desa atau PSMnya” pesan Sueb. Dijelaskan, pendistribusian bansos tersebut dari provinsi jabar ke dinas sosial karawang, lalu ke kantor pos, dan ojek online (ojol) yang di tugaskan pihak kantor pos untuk mengantar ke setiap warga yang berhak menerima.

Yudiana Kepala Desa Dawuan Barat saat di pertanyakan, mengaku memang masih banyak warga yang belum menerima, seraya memintah nama warga yang belum mendapatkan untuk dilakukan cros cek.
“Siapa namanya pak, dan nanti akan saya cek” jawab Yudiana via pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp.

Wawan PSM Desa Dawuan Barat Cikampek ketika ditemui di kantor Desa mengakui bahwa masih banyak warga Dawuan Barat yang belum menerima bantuan tersebut walaupun namanya sudah falit sebagai penerima, dan pihaknya juga mengaku bingung kenapa belum turun bantuan hingga saat ini .

“Ya betul bantuan gubernur tahap awal masih banyak warga yang belum menerima, padahal sudah hampir empat bulan pendistribusian tahap awal berlalu, kami dari desa hanya mengajukan data ke dinsos dan keputusan verifikasi ada di pihak dinsos, bantuan pun pihak dinsos yang mengirimkan ke kantor pos, kantor memakai jasa ojek online untuk mengirim bansos tersebut pada setiap warga yang dinyatakan berhak menerima sesuai hasil ferivikasi oleh dinsos”Terang Wawan.

Baca Juga :  Pengadaan Plampung di Dishub ada Pungli dan Akal-Akalan

Wawan mengakui, bantuan provinsi ini memang membuat pusing, ada alasan telor belum ada, data yang doublelah ah macam-macam, ujung-ujungnya kami petugas yang di bawah ini disalahkan (bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here