Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Kota Depok Tentang LPJ APBD Tahun Anggaran 2019

0
103

Depok-Zonadinamikanews.com.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Depok gelar rapat paripurna Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD) Tahun Anggaran 2019, Kamis ( 23/7/2020) di ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Jl. Boulevard Raya Kota Kembang GDC Depok.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Wali Kota Depok Moh. Idris, Wakil Wali Kota Pradi Supriatna, serta unsur forkopimda. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD TM. Yusufsyah Putra dan dilaksanakan secara virtual( online).
Saat membuka Rapat Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra menyampaikan kehadiran anggota dewan yang hadir sebanyak 15 anggota, melalui virtual 26 orang, anggota yang izin sekitar dua orang. “Anggota tanpa keterangan ada sebanyak tujuh orang,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD mengapreasiasi dan memberikan ucapan selamat atas kinerja Pemerintah Kota Depok yang kembali mencatat prestasi dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) ke- 9 kali berturut-turut. Adanya penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah kota Depok untuk bekerja lebih baik, semoga keberhasilan tersebut mencerminkan keberhasilan yang dapat dirasakan masyarakat kota Depok.

Kemudian lanjutnya, kami Badan Anggaran DPRD menggarisbawahi misi yang lebih baik dapat diukur dan dirasakan secara obyektif yakni terkait pengembangan kualitas pelayanan, SDM, ekonomi dan infrastruktur. Dalam hal ini fokus utama telaahannya dapat diarahkan pada masalah- masalah: efektivitas, efisiensi, konsistensi pelaksanaan, konsistensi hasil, peran anggaran dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian realisasi anggaran cukup efektif dengan efektivitas belanja kota Depok tahun anggaran 2019, dianggarkan sebesar RP3.786.740.736.807,55 dengan realisasi sebesar RP3.231.267.376.079 dan capaian realisasi anggaran 85,33 %. Adanya beberapa yang tidak terealisasi disebabkan oleh perencanaan waktu pengadaan barang/jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan akan memberikan kerugian bagi masyarakat karena yang seharusnya bisa disampaikan dan dinikmati masyarakat tepat waktu menjadi tertunda. Tidak dapat dihindarkan bahwa proyek-proyek kegiatan tersebut akan menghambat kegiatan perekonomian masyarakat. Meskipun pada kenyataannya banyak pihak swasta sudah banyak diandalkan, namun pengeluaran pemerintah melalui kegiatan-kegiatan juga menentukan percepatan pertumbuhan.

Baca Juga :  Rakyat Distrik Topo, Siriwo Di Kabupaten Nabire Butuh Tindakan Pro Rakyat

Berdasarkan sumber BPS kota Depok, pertumbuhan ekonomi kota Depok pada tahun 2019 mencapai 6,74 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,85 %. Namun angka pertumbuhan kota Depok masih di atas pertumbuhan ekonomi jawa barat yang mencapai 5,07 % dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,02 %. Harapannya pada tahun yang akan datang pertumbuhan ekonomi kota Depok semakin meningkat, demikian paparan TM. Yusufsyah Putra.

desanti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here