RUU HIP Bentuk Gagal Paham Dan Salah Dalam Berpikir

0
535

Oleh : Adi Saputra

Akhir-akhir ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang dibahas di sidang paripurna DPR RI telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Banyak yang mengeritik namun hampir sedikit yang memuji rancangan undang-undang tersebut. Pertanyaanya, bila awalnya saja sudah mengundang kehebohan, lalu ada apa sebenarnya dengan RUU-HIP ini?

Kalau kita melihat sejarah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode (2009-2014) telah mengeluarkan Empat Pilar MPR dimana Pancasila adalah salah satu pilarnya. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017, Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018, Presiden Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode (2019-2024) juga tidak mau ketinggalan. DPR saat ini sedang membahas RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR atas usul dari partai PDIP.Tujuannya sebagaimana tertera di Pasal 1, ketentuan umum RUU HIP yang berbunyi: Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Mungkin para perumus HIP gagal paham sehingga menyatakan tujuan membuat Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini, sekaligus merupakan pengakuan, bahwa selama 75 tahun berdirinya Republik Indonesia yang seharusnya sudah berdasarkan Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Ideologi Negara. Ternyata para penyelenggara negara, termasuk DPR RI sendiri, tidak menggunakan Pancasila dalam menyusun dan menetapkan perencanaan dan sebagainya, sehingga sekarang, pada tahun 2020, perlu dibuat Undang-Undang yang mengatur Pancasila sebagai pedoman untuk para penyelenggara negara dan arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :  Aku Bersuara Demi Papua

Penduduk di Republik Indonesia tidak semua warga negara Indonesia, melainkan juga ratusan ribu warganegara asing yang tinggal di Indonesia sebagai pekerja atau karena alasan-alasan lain. Sebagai penduduk di Indonesia, dengan dicantumkannya warganegara dan “penduduk”, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, mereka juga diharuskan menghafal Pancasila dan mengikuti arah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Penyusunan RUU HIP adalah menggunakan rangkaian kata-kata “Ideologi Pancasila.” Dalam Empat Pilar MPR dinyatakan bahwa Pancasila adalah Ideologi Negara. Dengan demikian menulis Ideologi Pancasila adalah suatu pengulangan sehingga menjadi “Haluan Ideologi Ideologi.” Atau logisnya bisa dibilang ideologinya ideologi. Jadi seharusnya judulnya adalah “Haluan Pancasila (HP)” saja.

Kalau kita lihat arti kata Haluan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: Bagian perahu (kapal) yang sebelah muka, yang terdahulu atau terdepan, arah; tujuan, aedoman (tentang ajaran dan sebagainya) – negara arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara; – politik arah atau tujuan politik.

Seperti tertulis di atas, dalam Pasal 1 disebutkan tujuan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila adalah sebagai “Arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”

Mau digunakan yang manapun dari keempat penjelasan KBBI, menempatkan Pancasila sebagai haluan atau meletakkan Pancasila terdepan, atau menentukan arah/tujuan Pancasila atau mengarang pedoman Pancasila, semuanya salah.Kelihatannya penyusun konsep HIP tidak memahami bahwa Pancasila berarti:
1. Landasan Filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Ideologi Negara, dan
3. Merupakan sumber segala sumber hukum negara,
Mengenai Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Ideologi Negara sudah jelas sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi Negara juga dicantumkan dalam Empat Pilar MPR.

Baca Juga :  Pilkada Kota Gunungsitoli Merupakan Lagak Ayam Kerakyatan

Tanggal 12 Agustus 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 ditegaskan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.”Jadi semua hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber dari Pancasila. Sekarang Pancasila akan diletakkan di depan atau mau dibuat arahnya. Dengan demikian, kalimat “Haluan Ideologi Pancasila” adalah suatu kontradiksi (Contradictio in terminis), atau rangkaian kata-kata yang saling bertentangan. Ini adalah kesalahan logika berpikir.

Kesimpulan, pengesahan draft RUU HIP menjadi RUU dalam paripurna di DPR juga terkesan sangat tergesa-gesa, bersama-sama dengan tiga RUU lainnya yaitu RUU Corona, RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Minerba. Saat itu tidak disediakan sesi penyampaian pandangan fraksi sehingga tidak diketahui fraksi mana saja yang setuju dan mana yang menolaknya, sehingga transfaransinya sangat diragukan.
Sedangkan dari aspek substansinya, RUU ini mengandung banyak kontroversi sehingga memunculkan banyak pertanyaan didalamnya, ada beberapa analisa yang di luar nalar yaitu alasan pembentukannya, status RUU dalam tata hukum nasional, legalitas pancasila yang akan di undangkan, jenis pancasila yang akan di undangkan dan status Tuhan dalam Pancasila di RUU Haluan Idiologi Pancasila.

Dalam konsideran RUU HIP disebutkan, UU HIP tidak perlu dibentuk sebab belum ada UU dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila sebagai landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Munculnya RUU HIP yang kontroversial sepertinya mengandung misi untuk melupakan sejarah masa lalu dan menatap langkah ke depan, ini seperti Pancasila abad 21. Dasar hukum berlakunya Pancasila dan UUD 1945 saat ini, adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu kalau Pancasila yang dimaksudkan dalam RUU HIP itu adalah Pancasila yang berlaku sekarang maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959 wajib masuk dalam konsideran RUU. Selain itu bicara Pancasila kaitannya dengan dasar falsafah negara harus merujuk pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga :  Indorayon TPL Tinggalkan Tanah Leluhur Kami Toba Samosir

Hal ini dipertegas dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 pada Pasal 1. Selain itu Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 sebagai pedoman larangan ideologi komunisme/ Marxisme-leninisme seharusnya juga dimasukkan dalam bagian konsiderannya. Tap MPRS tersebut berisi tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Seharusnya penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Jadi menurut saya RUU ini disusun atas dasar tidak paham dan salah dalam berfikir sehinga mengambil kebijaka yang idak tepat. Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis Adalah Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here