Erika Tempuh Banding Vs Junifer, Kuasa Hukum Dari LPAI Samosir Mandul?

0
269

Samosir-ZonadinamikaNews.com.Erika Simarmata menolak atas putusan hakim Pengadilan Negeri Balige atas putusan terhadap perkara no.115/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 20 Mei 2020.Melalui kuasa hukumnya Kirno Siallangan,SH telah mengajukan akta permohonan banding ke PN Balige tanggal 29 Mei 2020 yang diterima dan ditandatangani oleh Martinus Sinaga,SH selaku panitera PN Balige.

Ernita Simarmata selaku tergungat melawan Junifer Situmorang selaku penggugat dan menolak putusan hakim yang dianggap tidak manusiawi dan tidak peduli atas kelangsungan hidup anak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Erika merasa ingin dihabisi masa hidupnya dan membebankan semua pada dirinya, semua jerih payah berupa tanaman dan dua ekor kerbau milik mereka dan tabungan berupa uang semua diambil oleh pihak keluarga Junifer Situmorang, bahkan di akhir putusan, Junifer Situmorang lepas tanggaungjawab terhadap anaknya yang masih balita, ini maksud apa? apakah mereka bukan manusia?dimana Nurahi Hakim PN Balige dan Juga Kuasa Hukum yang mengaku juga dari LPAI, bahkan keluarga Besar penggugat. Tanya Erika.

Erika Simarmata merasa mendapatkan keridak adilan dalam penegakan hukum di Negeri ini, dirinya merasakan disingkirkan dari keluarga mantan suami dan juga merasa dikorbankan oleh LPAI Samosir tanpa jelas sebab akibatnya, Junifer Situmorang dengan memakai jasa hukum dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Samosir dalam gugatan perceraian yang di lakukan suami dan abang iparnya di Pengadilan Negeri Balige Kab Tobasa.

Selain itu, LPAI Samosir dirasakan juga oleh Erika yang sudah melenceng dari Misi dan Visinya sebagai organisasi pegiat perlindungan anak, LPAI yang disebut secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala.

Baca Juga :  Sahata Harianja Vs Refi: Penegakan Hukum Karawang di Lemahkan Pemilik Uang

“Saya sangat kecewa berat kepada pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Samosir yang dikomandoi oleh Panal Limbong, SH Advocat dan Penasehat Hukum yang sekaligus ketua LPAI Kabupaten Samosir, sudah melenceng dari visi misi lembaga yang di pengangnya, yang seharusnya memperjuangkan hak anak di negeri ini, namun faktanya jauh api dari panggang, yang diduga demi janji manis yang di janjikan oleh keluarga penggunggat”

Ngakunya sebagai lembaga hukum dalam perlindungan anak dan hak-hak anak bangsa, omong kosong, buktinya mana? Ko melenceng dari visi misi lembaganya? Yang meloloskan seorang ayah lepas dari tanggungjawab terhadap anaknya.memang hak kuasa hukum melakukan pembelaan hukum terhadap penggungat dalam proses perceraian, karena sudah dibayar, tapi tidak berarti lepas tanggunjawab terhadap anak?

Nyatanya, kuasa hukum turut membela penggungat dalam melepas tanggungjawabnya terhadap anaknya yang masih balita, lalu dimana letak lembaga yang diakuinya sebagai lembaga perlindungan anak, buktinya malah ikutan menelantarkan anak saya dengan mendukung penggungat melepas tanggungjawab terhadap anak, ujar Erika Simarmata.

Mengaku penegak hukum dalam perlindungan anak, tapi prakteknya nol besar, jadi menurut saya kuasa hukum penggunggat yang mengaku dari LPAI diragukan integritasnya sebagai kuasa hukum, dan mandat yang di berikan oleh Ketum LPAI Seto Mulyadi yang biasa di sapa Kak Seto harus di bekukan karena sudah tidak seirama dengan maksud dan tujuan lembaga tersebut berdiri di Kabupaten Samosir.

“Saya berharap kepada Ketum LPAI Seto Mulyadi agar meninjau kembali atas mandat terhadap pengurus LPAI di Samosir, karena dalam prakteknya sudah melenceng dan mendukung seorang ayah melepas tanggungjawabnya pada anakya”.tegas Erika.

“Saya orang miskin, dan bukan berarti saya mau lepas tanggungjawab atas anak saya,darah danging saya, cuma yang saya sayangkan, beban ini semua ditumpahkan ke saya, semua hasil jerih payah kami diambil dengan cara tidak manusiawi oleh keluarga suami,harusnya, kuasa hukum penggungat yang di ambil dari LPAI itu harusnya memakai otak yang jerni dan tetap menjalankan visi misi lembaga dimana dia bernaung yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

Baca Juga :  Polres Jaktim Bongkar Produksi Sabu Disebuah Kontrakan.

Seharusnya, dia bisa memisahkan kuasa hukum perceraian dengan hak dan tanggungjawab antara anak dan bapaknya, ini mala sebaliknya, ikut mendukung ketidakmanusian penggungat karena berusaha lepas tanggungjawab terhadap darah dangingnya, hanya karena bayaran sehingga nekat mengesampingkan visi misi lembaga dimana mereka bernaung” terang Erika.

Saya akan layangkan surat ke Kak Seto atau pusat LPAI atas tindakan anak buahnya yang sudah melenceng dari visi misinya, agar surat mandat LPAI Balige di tinjau dan bila perlu di cabut, ucap Erika.(tim)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here