Pembagian BLT Desa Jelatang Diduga Tidak Sesuai Mekanisme

0
499

MERANGIN-zonadinamikanews.com.Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi covid-19.
Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan lansung tunai (BLT).

Dan ini adalah arahan dari presiden RI joko widodo 31% dari total dana desa DD 2020.

BLT-DD ini adalah untuk keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencarian, menderita penyakit kronis/menahun non PKH dan non BPNT.

Namun penyaluran BLT-DD di desa Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin menimbulkan pertanyaan besar dari kalangan masyarakat desa Jelatang, menurut sumber penyaluran BLT-DD di desa Jelatang ini tidak tepat sasaran, bahkan bahkan yang menerima BLT tersebut adalah para ketua RT dan kaur dan juga keluarga dekat para pemerintah desa.

Ironisnya lagi informasi yang di himpun media ini dari warga ada seorang ketua RT yang memiliki kenderaan roda empat (mobil) dan punya kebon yang cukup luas ikut terjaring dalam penerimaan BLT.

Kepala desa Jelatang A.Yani saat ingin di konfirmasi media ini melalui via selulernya selalu tidak diangkat, chat melalui whatsApp juga tidak di gubris.

Pendataan para penerima BLT-DD di desa jelatang ini diduga berjalan tidak sesuai dengan mekanisme dan juklak juknis yang telah di terap kan oleh pemerintah.

Diduga pendataan nya ada unsur kepentingan pribadi dan unsur kekeluargaan.Karena masih banyak warga desa Jelatang yang ekonominya jauh lebih rendah dari para warga yang tejaring sebagai penerima BLT-DD namun tidak mendapat BLT dan PKH maupaun BPNT.

BLT-DD adalah dana pemerintah, mekanisme pendataannya dan juga juklak juknis pendataannya semua telah di terapkan oleh pemerintah bukan asal-asalan dan se enak nya saja penyaluran nya.

Baca Juga :
Oknum BPN Madina Diduga Gelapkan Sertifikat Masyarakat Batahan IV

Apa pun alasannya bahwa penyaluran BLT-DD itu harus sesuai dan mengikuti permendes nomor 6 tahun 2020 perubahan atas permendes PDTT nomor 11 tahun 2019. (Yzd).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here