Ketum LSM GPRI Aset Negara di BUMN PT.SHS Yang Diduga Hilang Harus Diselamatkan

0
631

Subang-ZonadinamikaNews.com.Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar Peduli Rakyat Indonesia (LSM GPRI) H.Marjuni Irchandi,SH menanggapi atas banyaknya aset negara berupa lahan sawah produktif yang beralih pungsi juga beralih hak milik perorangan yang nota bene jadi hak milik sejumlah oknum pejabat BUMN di PT. Shang Hyang Seri (SHS) Persero yang berkantor di Sukamandi Kabupaten Subang Jawa Barat.

Marjuni juga mendesak direktur Utama PT.SHS, B. Sigit Yanuar Gunarto agar melakukan inventarisir seluruh aset PT.SHS guna memastikan status sawah yang kini dikabarkan banyak dikuasai petani atau di beli dari sejumlah oknum pejabat PT.SHS.

“Berita dugaan pengalihan aset negara menjadi hak milik oknum pejabat ini sangat luar biasa, ini sudah barang tentu ada permainan oknum, ini tidak boleh di biarkan, kasus ini harus dituntaskan guna menyelematkan aset negara, mereka oknum pejabat BUMN yang menjadi pemilik pribadi lahan sawah itu harus jelas hukumnya, jadi tidak boleh main caplok saja, selain ada permainan oknum pejabat BUMN juga ada ketelibatan oknum BPN Subang dalam hal penerbitan sertifikat” terang H.Marjuni, SH.

Seraya menambahkan, pihaknya akan melakukan klarifikasi pada pihak PT.SHS, ini bagaimana ceritanya tanah sawah milik negara jadi hak milik oknum pejabat BUMN.

“Kita akan berkirim surat pada direktur PT.SHS dan juga pada menteri BUMN pak Erik Tohir, ini tanah kenapa oknum pejabat yang memiliki dan bukan rakyat petani, apa dasar hukumnya, ini perlu dijelaskan secara gamblang, jangan gunakan jabatan untuk mengelabui rakyat kualat nanti” tegas Arjun biasa di sapa.

Diberitakan sebelumnya, dugan Aksi pengalihan status aset negara menjadi hak milik sejumlah oknum pejabat Badan Usaha Milik Negara di tubuh PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan diduga telah menghilangkan ratusan Hak Guna Usaha (HGU) berupa sawah yang di kelolah PT.SHS. Pengalihan status kepemilikan ini diduga ada kerja sama dengan oknum pejabat Badan Pernahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang Jawa Barat.

Baca Juga :  Oknum Kepsek SMK Texmaco Karawang Diduga Fitna Media,Akan di Polisikan

BUMN PT.SHS yang berkantor di Sukamandi Subang Jawa Barat ini, oleh sejumlah oknum pejabat menguasai dan menerbitkan sertifikat dari HGU jadi hak milik merasa enjoi menguasai aset negara sehingga bertahun-tahun karena tidak terendus ke publik.

Para oknum BUMN di PT.SHS, yang mendapatkan ratusan meter sawah baik dari jajaran direksi hingga bagian kepala biro.

Diberitakan sebelumnya dengan judul “Sejumlah Oknum Pejabat PT.Sang Hyang Seri Sertifikatkan Aset Negara Jadi Hak Milik dan di Jual”? Peralihan aset ratusan hektar BUMN menjadi hak milik oknum pejabat PT.Sang Hyang Seri (Persero) agaknya bukan cuma isapa jempol belaka, namun diamini oleh Pendi Sagita pejabat PT.Sang Hyang Seri (Persero) bahwa, Penerbitan sertifikat hak milik di atas aset negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT.Sang Hyang Seri (Persero) yang dimiliki oleh ratusan oknum pejabat BUMN di PT.SHS benar adanya.Pendi mengamini suara miring atas dugaan penerbitan sertifikat tanah HGU jadi hak milik di atas aset negara, benar terjadi.

“Memang benar dan kalau tidak salah sudah persetujuan tiga menteri dan pasti ada surat.Pendi juga mengakui bahwa dirinyapun mendapatkan lahan tersebut seluas 200 meter.Hampir 600 atau 700 orang pengawai PT.Sang Hyang Seri (Persero) mendapatkan lahan sawah menjadi sertifikat hak milik,memang waktu itu saya tidak ikut ukur, saya langsung mendapatkan sertifikat, waktu itu saya tanya panitia ukur pak Otong Sutarjo, menanyakan mana bagian saya, lalu ditunjukin kaplingnya, panitia menjawab, ini blok 14, jadi bagian saya di blok 14 dan sudah ada patoknya. Soal pembagian sawah, Kalau tidak salah sudah ada surat dari tiga menteri, nanti saya cari dulu suratnya, yang pasti ada sebab aset di usulkan sehingga ada surat persetujuan dari menteri dan saya rasa tidak mungkin berani membangikan kalau tidak ada izin, seperti apa izinya saya tidak tahu, nanti saya cek dulu”. Kata Pendi Sagita.

Baca Juga :  Pangkalan LPG 3 Kg Bersubsidi di Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya Bodong?

Belum adanya penghapusan aset negara di BUMN HGU PT.SHS,dan menjadi pertanyaan besar kenapa pememilikan aset negara menjadi aset pribadi, anehnya lagi, pemilik sertifikat tanah tersebut adalah oknum pejabat BUMN dan bukan masyarakat penggarap.Ketika ditanya apakah sudah perna terjadi penghapusan aset negara di PT.Sang Hyang Seri? Pendi Sagita menjawab “belum perna”. Belum ada penghapusan aset, lho koh timbul sertifikat hak milik?

Katanya sih tanah HGU berupa sawah yang di kelolah PT.SHS dan disertifikatkan itu sudah tidak produktif dan disebut lahan pekarangan, tidak tahu pekarangan siapa, namun setelah di cek dilapangan, eh ternyata masih ada tanaman padi alias produktif.dan sawah itu juga sudah banyak yang di jual para oknum pejabat PT.Sang Hyang Seri (Persero) pada masyarakat petani.

Aset Negara yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara. Secara otomatis bila terjadi penjualan harus mendapat persetujuan DPR RI.Bila terjadi penjualan aset tidak sesuai prosedur maka perbuatan itu diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Ini salah satu contoh buku sertifikat dari hasil HGU PT.Sang Hyang Seri (PT.SHS) yang masih produktif, disini tertulis nama pemilik Lili Sadeli dengan luas 400 M2 nomor hak milik 1568,surat ukur tanggal 2-4-1999,no ukur 713/1999 yang berlokasi di Ciasemgirang,keadaan tanah disebut “Sebidang tanah pekarangan” yang dikeluarkan oleh BPN Subang 14 Juni 1999 saat dijabat oleh Drs.H.Soendarto Padmo sebagai kepala kantor dan faktanya dilapangan bukan lahan pekarangan namun sawah produktif” ungkap sumber.

Baca Juga :  Pembagian BLT Desa Jelatang Diduga Tidak Sesuai Mekanisme

Wartawan belum juga mendapat jawaban pasti dari sang dirut, namun arahan sekretaris perusahaan mengutus tiga stafnya menemui wartawan beberapa waktu, tidak bisa menjelaskan secara rinci, karena surat tiga menteri yang disebut senagai dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut tidak bisa ditemukan.

(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here