Kadisdik Kota Surabaya Tidak Mampu Bereskan Dugaan Pelanggaran Anak Buahnya?

0
455

Surabaya-ZonadinamikaNews.com.Dugaan pelanggaran atas azas mamfaat di akhir tahun dilingkungan pendidikan di Pemkot Surabaya yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah bersama komite sekolah, seakan tidak mampu dibereskan oleh Supomo selaku puncuk pimpinan di Dinas Pendidikan, bahkan diduga turut manggut-manggut saja atas apa yang dilaporkan atau di katakan oleh anak buahnya.

Walaupun perbuatan anak buahnya terkait pungutan itu sudah bertentangan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Didalam perpres tersebut dijelakan yang termasuk kategori pungutan liar di sekolah-Sekolah yang dilancarkan melalui Komite sekolah sebagai perpanjangan tangan pihak sekolah, ketegori pungutan itu adalah sebagai berikut.
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan yang tidak jelas}

Baca Juga :  LSM GPRI Sumbar Minta Hendra Aswara Inspektorat dan Mayuni Dt Kamulie Jangan Tutup Mulut terkait Dugaan Korupsi ADD

Dua dari 58 kategori pungli, yakni dana Bimbel dan Wisuda terjadi di SMPN 52 Kota Surabaya. Para murid kelas Sembilan (9) diwajibkan membayar uang Bimbel Rp.300.000 dan uang Wisuda Rp.400.000 setiap murid.

Kegiatan ini batal dilaksanakan, akibat merebaknya virus corona, dan sejumlah orang tua muridpun meminta pihak sekolah mengembalikan uang mereka yang sudah terlanjur dibayarkan.

Anik Anggriani selaku kepala sekolah dan Daliman ketua komite sekolah senin 15 Juni dipanggil oleh Supomo selaku kepala dinas pendidikan, namun ironisnya, Anik Anggriani selaku kepsek mengaku tidak mengetahui atas pungutan tersebut dan itu urusan komite.

“Kepala sekolah SMPN 52 Surabaya kepada kepala dinas pendidikan mengelak dan mengaku bukan dirinya yang memerintahkan komite melakukan pungutan, aneh koh hajat sekolah kepala sekolah tidak tahu, ironisnya lagi, infonya ada guru-guru yang diperintahkan oleh oknum kepsek untuk melakukan penarikan pada setiap kelas, tapi kenapa kepsek mengaku tidak tahu” tanya Edi selaku kordinator Kajian LSM Jawa Coruption Watch (JCW)

Kami berharap Supomo selaku kepala dinas pendidikan harus berani bertindak tegas, uang Bimbel dan Wisuda ini masuk dalam kategori pungutan liar menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016, bila perlu copot Anik Anggriani sebagai kepala sekolah, apalagi saya liat chat di grup yang katanya dari komite, terkesan mengingatkan para orang tua murid dengan mengatakan, ” Bila ada pihak yang meninta surat kuasa tolong diinfokan ya bu karena sudah meresahkaj para wali murid akan saya proses dikantor polisi, kebetulan saya advokad” pertanyaan saya, kalau dia advokad berarti dia pengerti hukum dan aturan sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016.” Terang Edi.

Daliman ketua Komite SMPN 52 Surabaya, saat di konfirmasi via telepon, mengaku bahwa pihaknya akan mengembalikan uang pada ortu murid. “Kita lagi proses untuk pengembalian, sehubungan sebagian dana sudah ada yang dibelanjakan, seperti lembar foto kenagan dll, tapi tergantung orang tua wali murid nanti, dan kita akan kumpulkan kembali para orang tua murid untuk masalah ini” Jawab Daliman.

Baca Juga :  Penyerapan DD Desa Lahei Mangkutup Kalteng Terindikasi Korupsi.

Ditanya apalah benar pungutan ini tidak di ketahui oleh kepala sekolah? Daliman mengamini bahwa kepsek tidak mengetahui. “Ya kepsek tidak mengetahuinya, ini hanya komite saja” ujarnya. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here