LSM GPRI DPD Sumut: Penerima Bantuan Kemensos Untuk Taput Harus di Kawal Ketat

0
260

Tapanuli Utara–ZonadinamikaNews.com.Ketua LSM Gempar Puduli Rakyat Indonesia (GPRI) DPD Sumut Agustinus Sihombing mengingatkan kepada seluruh pemengang kebijakan di Kabupaten Tapanuli Utara agar benar-benar pemakai hati nurani dalam pendataan warga untuk yang berhak mendapatkan bantuan, jangan ada memakai karena istilah keluarga, namun harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Timpang tindi dalam menerima bantuan itu jangan sampai terjadi,bantuan ini menyangkut nyawa orang dalam pandemi covid-19.Maka pendataan harus benar-benar adil, karena tidak dapat info masih banyak lansia, duda janda belum tersentuh bantuan, ini terjadi karena kurang pedulinya para kepala desa dan perangkatnya dalam melakukan pendataan.

Agustinus mengajak seluruh lapisan masyarakat turut serta melakukan pengawasan dalam penerimaan bantuan dalam pendemi covid-19 jangan sampai yang sepatutnya di bantu mala tidak terbantu, sementara yang tidak begitu urgen di bantu mala dapat bantuan, ini tidak manusiawi, dana setiap masyarakat yang mendapatkan kejanggalan jangan sengan-sengan melaporkan kejadian itu pada pihak terkait atau penegak hukum.pesan agus.

Diketahui, Sebanyak 18.481 Kepala Keluarga (KK) warga Kabupaten Tapanuli Utara terdampak Covid-19 akan mendapat Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Menindaklanjuti Surat Kementerian Sosial terkait adanya Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai), Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan telah menginstruksikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk mendata tambahan calon penerima dan selanjutnya akan diverifikasi  Dinas Sosial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Indra Sahat Simaremare, Rabu (22/4/2020) yang lalu membenarkan perihal pengucuran Bansos Tunai tersebut. Diinformasikannya, sesuai Surat Kementerian Sosial RI, Tapanuli Utara memperoleh kuota sebanyak 18.481 KK penerima Bansos Tunai.

“Prioritas utama kita adalah sesuai dengan Data Terpadu Kesehateraan Sosial (DTKS) dan sudah beberapa hari ini dilakukan pendataan tambahan calon penerima oleh Camat bersama Kepala Desa-Lurah yang dikoordinasikan melalui Dinas Sosial,” kata Indra.

Baca Juga :  190 Prajurit Kodim Blora Ikuti Latnister

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tapanuli Utara tersebut berharap agar para Kepala Desa dan Lurah sebagai pelaksana teknis di lapangan mampu memberikan data valid sehingga tidak terjadi kesalahan data dalam penyaluran bantuan.

Dijelaskan juga, bahwa sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) bahwa Bansos Tunai ini juga diperuntukkan bagi warga penyandang Disabilitas Berat, keluarga memiliki anggota keluarga menderita penyakit menahun, Lansia terlantar, warga terkena Dampak Covid-19 dan yang bukan penerima PKH, bantuan sembako serta tidak PNS/Pensiunan serta pegawai BUMN.

“Yang terdampak Covid-19 adalah warga yang kehilangan pekerjaannya sehingga penghasilannya berkurang drastis atau bahkan tidak ada lagi sama sekali, seperti petenun, buruh, petani, pekerja rumah makan, pekerja seni, supir angkutan/penarik beca dan pekerja UMKM lainnya yang berpenghasilan rendah. Perlu diingatkan lagi, Bansos Tunai ini diluar penerima PKH dan bantuan sembako,” jelas Indra.

Indra dalam kesempatan itu menyampaikan, Bupati berpesan agar pendataan terlaksana dengan baik.

“Beliau minta tepat sasaran dan Bansos ini dapat tersalurkan dengan cepat. Kita akan tetap pantau sampai Bansos Tunai ini dapat realisasi kepada para penerima secepat mungkin,” pungkasnya. (JM)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here