Covid 19 Mewabah, Para Jurnalis Tidak Didata Sebagai Calon Penerima Bantuan Di Porsea

0
431

Toba-ZonadinamikaNews.com. Wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19 yang sudah Pandemi membuat pihak Pemerintah Pusat hingga Daerah turun tangan, semua warga yang terdampak nyata didata untuk dapat dipilah siapa yang lebih layak mendapat bantuan.

Untuk itu, pada Rabu (8/4/2020), Bupati Toba, Ir Darwin Siagian mengeluarkan Surat Perihal syarat Calon Penerima Bansos dalam Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19 sesuai Instruksi Menteri Dalam negeri RI.

Dalam surat yang ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa dan Kelurahan se Kabupaten Toba itu disebutkan beberapa kriteria Calon penerima adalah keluarga yang langsung mendapat dampak dari penyebaran Covid 19.

“Salah satu fokus yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Toba adalah Jaringan pengaman sosial antara lain pemberian Hibah/ Bansosi dalam bentuk Uang dan/ atau Barang kepada Tukang Becaa, Tukang Cuci, Tukang Kusuk, Tukang Ojek, Pedagang Kantin Sekolah, Buruh Bangunan, Kayawan Yang di PHK, dan lainnya,”.

“Sedangkan Penerima PKH/ Bantuan Sembako, Keluarga PNS/ TNI/ POLRI dan Perangkat Desa tidak berhak untuk mendapat Bantuan Sosial dimaksud,” demikian inti surat Bupati Toba tersebut.

Terkait pendataan warga itu, Tua Pangaribuan, Salah Seorang Pengurus Gugus Tugas Covid 19 yang juga Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Toba saat melaksanakan pendataan di Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Porsea menyebut bahwa pihaknya tidak mengikutkan wartawan untuk didata.

“Ini petunjuk, kami tidak mendata para wartawan. Tadi pagi itu sudah dibahas dalam rapat bahwa wartawan akan diberi bantuan dari pemerintah secara tersendiri,” pungkasnya singkat.

Terkait hal itu, Lambut Pardede, Salah seorang jurnalis yang berdomisili di Kelurahan Parparean 3, Porsea mengaku bingung tidak ikut didaftarkan sebagai salah seorang penerima bansos.

Baca Juga :  Menciptakan Kader Progresif dan Revolusioner di Perbatasan RI-RDTL

“Memang saya PNS atau anggota TNI Polri? Tidak! Saya bahkan bukan perangkat desa, kenapa tidak dimasukkan? Padahal, Kantorpun sekarang sudah banyak yang tidak menerima koran lagi. Jadi nasib kami ini bagaimana? Tolong dijawab!” gumamnya.

Terkait tidak diikutsertakannya para jurnalis di data sebagai calon penerima bantuan di desa/ kelurahan, Koordinator Badan Hubungan Masyarakat Gustug Covid 19, Lalo H Simanjuntak yang juga merupakan Kepala Dinas Kominfo Toba menyatakan bahwa Bansos bagi para jurnalis masih tahap pengusulan ke bupati.

“Memang kemarin kita sudah laksanakan pertemuan dengan beberapa utusan wartawan dan hasilnya akan diusulkan, sebab wartawan juga harus mendapatkan perhatian. Jadi terkait bantuan kepada para wartawan, hingga saat ini masih tahap pengusulan,” pungkasnya tanpa da kepastian.

Terpisah, Galumbang Sibarani, Salah seorang pemerhati di Kabupaten Toba mengungkapkan rasa prihatinnya apabila nantinya para jurnalis tidak ikut mendapat bansos. “Wartawan juga salah satu garda terdepan dalam pencegahan penyebaran Covid 19 ini,” sebutnya.

Karenanya, sambungnya, Para Jurnalis jangan di main mainkan seperti itu. “Ada yang bilang pemberiannya tersendiri, ada lagi yang bilang masih tahap pengusulan. Semua penuh kebimbangan tanpa ada kepastian. Saya harap, Para Jurnalis sangat layak mendapat bantuan,” serunya. (JP)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here