Andar Situmorang SH Ancam Pidanakan Panlih DPRD DKI ke Mabes Polri

0
226

Jakarta-ZonadinamikaNews.com.Terkait surat pengunduran diri belum ditandatangai Presiden RI, Joko Widodo, Calon Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria terancam gagal total (gatal) jadi Wakil gubernur DKI Jakarta, soalnya belum melengkapi berkas persyaratan administrasi sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Direktur Exekutive GACD, Andar Situmorang SH kepada media, (Jumat, 10/4).

Direktur Eksekutif Government Against Corruption and Discrimination (GACD) Andar M Situmorang, SH mengatakan kepada media, Saya akan ancam Pidanakan Panlih DPRD DKI alias Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Farazandi Fidinansyah Ketua: Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farazandi Fidinansyah, Wakil Ketua: Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Anggota panlih lainnya antara lain, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Desie Christhyana Sari, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, Wakil ketua I Fraksi Gerindra, S Andyka, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani, Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari, Anggota Fraksi Partai NasDem Muhammad Idris, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yusuf, serta Ahmad Riza Patria Ketua DPP Gerindra. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Jawa Barat III sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Lebih lanjut kata pengacara, Andar, “Panlih dan rekannya, saya akan laporkan pidana ke Kepala Polisi Republik Indonesia, (Kapolri), Jenderal Pol. Idham Azis khususnya Bareskrim Mabes Polri, dengan ancaman pidana melakukan persekongkolan, yang diatur sedemikian rupa, serta membiarkan lolos terkait surat pengunduran diri belum ditandatangai Presiden RI, Joko Widodo, Calon Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria”, sehingga Panlih telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan dengan ancaman, Pasal 421 KUHP mengatur bahwa seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Baca Juga :  Perairan Tanjung Karawang Di Kunjungi Para Keluarga Korban Lion Air

Selain itu juga, Pasal 216 ayat (1) menyebutkan barangsiapa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugas mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda maksimal 9 ribu rupiah (sebelum disesuaikan).

Adapun alasan Andar Situmorang mempidanakan Panitia Pemilihan (Panlih) serta Calon Wagub DKI Jakarta, atas tidak tunduknya pada aturan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, terkait persyaratan pencalonan kepala daerah, yakni: wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah tidak diwajibkan untuk mundur. Mereka hanya diminta untuk cuti sementara saja. Sedangkan untuk anggota legislatif harus mundur dari jabatannya ketika telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Seperti berita yang dikutip, dari berita satu, (2/3/2020), Untuk Riza Patria, Faranzandi menyebut, calon yang diusung Gerindra ini harus melengkapi surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pasalnya, ada surat rekomendasi pengunduran diri Riza sebagai anggota DPR RI yang belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Surat permohonan dan jawaban dari pimpinan DPR sudah kita terima, tapi memang ada surat yang harus di tandatangai presiden,” ujarnya saat dikonfirmasi.DPRD DKI Jakarta selaku Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan jumlah anggota sebanyak 9 orang dan dibantu oleh Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Panlih diketuai oleh Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farazandi Fidinansyah dengan wakil Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.

Baca Juga :  Pemerintah Daerah Jangan Takut Melakukan Serapan Anggaran

Hal ini tertuang dalam keputusan DPRD DKI tentang Panlih Wagub DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.”Masa kerja Panlih paling lama 30 hari sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD,” tulis Prasetyo dalam surat keputusan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (27/2/2020).

Dalam surat tersebut, dinyatakan juga empat tugas Panlih, yakni, pertama menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Kedua, meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon wagub. Ketiga, melaksanakan kegiatan pemilihan wakil gubernur dalam Rapat Paripurna. Keempat, melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon wagub terpilih untuk kepentingan pengesahan.

Pada rapat paripurna pemilihan Wagub DKI tersebut, pada Senin, 6 April 2020 di Gedung DPRD DKI, berlangsung tertutup. Ruang pemilihan di steril dan hanya dihadiri anggota DPRD dan undangan serta berlangsung paling lama 2 jam.

Dalam rapat paripurna tersebut tidak bisa diliput oleh para wartawan, wartawan baru bisa mendapatkan rekaman video acara rapat paripurna selesai.

Memang dari awal, nggak bisa diliput para wartawan, karena protapnya memang sudah diatur sedemikina rupa.Dalam pemilihan tersebut berada di dalam ruang pemilihan hanya Panlih, Gubernur DKI Anies Baswedan, kedua cawagub Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis, pimpinan dewan dan anggota dewan yang lain, masuk secara bergantian. Pasalnya, ruang pemilihan hanya memuat 54 orang, sesuai jaga jarak, meja-meja steril, dengan aturan termasuk larangan untuk melakukan pertemuan di tengah wabah corona. ( Red)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here