OMG!….Ditengah Pedemi Corona, Hampir 5 Bulan Kapitasi JKN pada FKTP PKM Karang Baru “Nyendat”.

0
146

Aceh Tamiang-ZonadinamikaNews.com. Dana kapitasi JKN, dianggap sangat penting bagi kelancaran pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas dalam menerapkan pelayanan kuratif ,kapitasi JKN juga merupakan stimulus bagi petugas kesehatan maupun FKTP dalam mencapai keberhasilan upaya promotif dan preventif ditengah pedemi corona seperti saat ini.

Namun kondisi berbeda dialami FKTP pada Puskesmas Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, hingga kini,terjadi keterhambatan penyaluran dana Kapitasi JKN pada Faskes tingkat pertama tersebut,bahkan permasalahan itu telah berjalan hampir 5 bulan.

Terkait hal itu,sangat tampak kerancuan tata kelola manajemen keuangan pada FKTP tersebut,hingga menyebabkan keterlambatan,justru yang paling disayangkan,terhambatnya penyaluran dana kapitasi FKTP puskesmas itu terjadi ditengah-tengah wabah pedemi virus Covid-19.

Salah seorang petugas kesehatan yang tidak ingin disebutkan namanya,kepada jurnalist,mengatakan,memang sudah hampir 5 bulan dana itensif JKN seluruh petugas kesehatan di puskesmas karang baru belum dibayarkan.

Menurutnya,memang hampir setiap awal tahun kerap terjadi keterlambatan pembayaran itensif JKN,namun tahun ini yang terparah,sudah nyaris 5 bulan,dirinya tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan dana itensif mereka terhambat.

Disamping itu,Kepala BPJS Langsa,dr.Eva, saat dihubungi via What’s app,mengatakan pihaknya telah melakukan pembayaran dana kapitasi JKN melalui rekening FKTP puskesmas karang baru secara tepat waktu kepada bendaharawan dana kapitasi JKN FKTP tersebut.

Sementara itu,bendahara Puskemas karang baru,Muamar yusuf mengatakan,keterhambatan pembagian kapitasi JKN di puskesmas karang baru, terjadi akibat adanya pemecahan rekening antara puskesmas seleleh dan puskesmas karang baru, yang sebelumnya merupakan satu wilayah kerja.

“saat ini sedang diupayakan penetapan buku rekening, tinggal menunggu di sahkan oleh Bupati, setelah itu itensif baru bisa disalurkan”,ujar Muamar.

Terpisah,ketua Laskar Anti Korupsi DPD Aceh Timur,Saiful Anwar,kepada jurnalist,Selasa,28/04/2020,di sekretariatnya,mengatakan,diperlukan kajian mendetail pada mekanisme pembiayaan dalam sistem JKN terhadap FKTP,dalam hal ini puskesmas di daerah-daerah.

Baca Juga :  Diduga Ada Oknum Kecamatan Penjaringan Bermain di Bangunan Milik Leo Tanpa IMB

Sebab menurutnya,banyak kelemahan di dalamnya yang akan berpotensi menimbulkan ketidak wajaran,dari aspek regulasi,pembiayaan,tata laksanaan dan pengawasan.

Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan kapitasi JKN,”dana kapitasi harus lebih diakomodasikan sesuai kebutuhan FKTP,seperti belanja rutin,pengadaan moubiler dan rehab gedung,dan yang paling terpenting adalah peningkatan mutu pelayanan dalam menghadapi pedemi corona seperti saat ini”,ungkap Saiful.

Ia menjelaskan,saat ini pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran senilai Rp 75 triliun untuk dana kesehatan ditengah pendemi corona,sebagaian nilai dari dana tersebut diantaranya digunakan untuk mendukung SDM berupa intensif bagi tenaga medis yang menangani Covid-19 dan juga santunan kematian petugas akibat Covid-19.

“Membahas hal tersebut akan sangat aneh, jika kapitasi JKN pelayanan kesehatan oleh FKTP saja belum beres”,ucap Saiful.

Saiful mengatakan,ditengah pedemi corona saat ini,kita sepakat bahwa tenaga medis adalah garda terdepan dalam menghadapi Covid-19,mereka (para tenaga medis) telah bekerja melampaui panggilan tugasnya,mereka adalah pahlawan kemanusiaan,peran mereka tidak boleh diabaikan.

Ia mendesak agar pencairan dana kapitasi JKN pelayanan medis oleh FKTP, khususnya puskesmas karang baru tidak selalu tertunda-tunda khususnya pada awal tahun,”jika realisasi anggaran terus-menerus lambat bahkan hingga akhir tahun,maka peluang silpa akan sangat besar”,ungkap saiful.

Ia menambahkan,sebagai lembaga pengelola anggaran JKN nasional,BPJS bekerja sesuai prosedur dan tepat waktu meng-klaim dana Jasa medis masing-masing FKTP di daerah,namun seringkali masalahnya ada pada FKTP itu sendiri,biasanya disebabkan karena beberapa faktor,antara lain berkas yang di ajukan tidak lengkap,atau adanya keterlambatan pengusulan klaim oleh FKTP dan lainnya.

“Umumnya karena jabatan bendahara di puskesmas diisi oleh pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya,mereka kebanyakan tidak sepenuhnya menguasai sistem pengelolaan keuangan,basic nya ga sesuai jurusan.”ungkap saiful.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Pungli SMPN 5 Subang Mandek, Ada Apa?

Saiful juga menyesalkan,adanya dugaan pemotongan dana kapitasi JKN pada jasa pelayanan,dana pemotongan tersebut kita belum tau peruntukkannya,apakah di kembalikan ke kas daerah atau bagaimana, hal ini akan segera kami telusuri.(zdn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here