Ketua LAKI Pertanyakan Dana Bansos Ormas/OKP Kabupaten Aceh Timur

0
505

Aceh Timur — ZonadinamikaNews.com.Ketua Organisasi Masyarakat – Laskar Anti Korupsi Indonesia (Ormas – LAKI) Kabupaten Aceh Timur Saiful Anwar pertanyakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk Ormas/ Organisasi Kepemudaan (OKP) tidak pernah disalurkan sudah sekian tahun, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait bantuan hibah dari kabupaten Aceh Timur.

Ada aturan dalam Permendagri 6 (enam) poin aturan baru pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Siaran Pers yang diterima redaksi zonadinamika pada Senin (06/04/2020), Ketua Ormas LAKI mengatakan, “Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri telah sampaikan dan menjelaskan, setidaknya ada enam ketentuan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah sebelum menggelontorkan dana hibah atau bansos kepada ormas/OKP/ LSM”. ungkap Saiful.

Ormas LAKI DPC Aceh Timur menerangkan, Penerbitan regulasi baru tersebut salah satunya memuat tata cara penyaluran dana hibah untuk organisasi masyarakat (ormas), OKP dan LSM di setiap daerah.

Saiful anwar menjelaskan, “Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD”. katanya.

Dimana 6 Aturan itu meliputi Pertama, kata Saiful, bahwa hibah hanya bisa diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah Non-Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

Secara rinci, sambung Saiful, untuk badan dan lembaga yang mendapat hibah harus memiliki sejumlah persyaratan. Paling sedikit organisasi atau lembaga harus memiliki kepengurusan di daerah domisili, keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.

Baca Juga :  Mall Cikampek Tidak Memiliki IPAL, BPLH Ada Apa Dengamu?

Kedua, kata Saiful, hibah kepada pemerintah daerah lainnya yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan peraturan Undang-undang.

Ketiga, lanjut Saiful, hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, tambah Saiful, hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kelima, hibah kepada badan dan lembaga, yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan badan dan lembaga nirlaba.

“Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota,” terang saiful dalam siaran persnya.

Dipoin Keenam, sambung Saiful, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

“Ormas/LSM juga harus telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan,”.tandas saiful.(B)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here