LAKI Aceh Timur Pertanyakan Pemberhentian Dua Perangkat Desa Matang Pineung.

0
581

Aceh timur-ZonadinamikaNews.com.Ormas LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) mempertanyakan atas pemberhentian dua perangkat desa Matang Pineng, Kecamatan Darul Aman.pemberhentian ini dilakukan sepihak oleh kepala desa Mantang Pineung.

Menaggapi pemecatan ini, LAKI, Aceh Timur melalui Ketuanya Saiful Anwar, menduga menyalahi peraturan undang-undang Permendagri Nomor 67 tahun 2017, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

Menurut Saiful, ”langkah yang dilakukan oleh kepala desa tersebut diduga sudah menyalahi aturan. Dalam aturan itu, pasal 5 Ayat 2 jelas menyebutkan, Perangkat Desa diberhentikan jika meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

Selanjutnya pada ayat 3, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurup C yaitu diberhentikan karena beberapa sebab, yg pertama usia genap 60 tahun / diatas 60 tahun, kedua dinyatakan sebagai terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, ketiga berhalangan tetap, keempat tidak lagi memenuhi Persyaratakan sebagai perangkat Desa, dan yang kelima melanggar larangan sebagai perangkat desa. Dalam aturannya sudah ada dan jelas namun pihak Kepala desa ini terkesan hanya memutuskan sepihak dalam hal pemecatan.

Saiful menambahkan, pemberhentian dua orang perangkat desa ini masuk dalam kategori Pasal 5 ayat 2 tentang diberhentian, seharusnya ada surat pemberitahuan terlebih dahulu oleh kepala desa kepada kedua perangkat ini atas kesalahan / kesilapan yang dilakukannya, dan mereka wajib melakukan konsultasi dengan pihak kecamatan dan telah dikeluarkannya rekomendasi dari Camat setempat.

Terkait hal ini LAKI mengkonfirmasi Camat Darul Aman untuk meminta keterangannya, “Menurut Camat Darul Aman, T . Muyazir, S. STP, beliau mengatakan, ”benar sudah ada pengeluaran rekomendasi dan juga itu hak kepala desa”, ungkap nya.

Saiful berharap, pihak Kepala Desa tidak membuat keputusan yang sepihak, dengan gegabah dan sesemena-mena, karena hal yang begini akan memicu kejadian yang negatif kedepannya akibat keputusan yang tidak adil ini. Semua sudah jelas dalam ketetapan aturan bahkan jika perangkat desa yang bersangkutan melakukan kesalahan maka sebaiknya dilakukan peneguran dengan mengeluarkan SP 1, SP 2 dan SP 3.

Baca Juga :  Korban Hilang di Laut Tiku Rio Belum di Temukan,Pencarian Terus Berjalan

“Kami minta kades bisa memahami aturan dan bisa mengembalikan hak perangkat desa yang telah dipecat secara sepihak tersebut,” pintanya.

Oleh sebab itu, Kepala Desa menarik kembali Surat pemberhentian tersebut karena tidak sesuai dengan aturan dan pihak Kecamatan ….., kabupaten aceh timur. dalam hal ini Dinas PMD, wajib memberi teguran terhadap kepala Desa. Serta mendesak Bupati untuk turun tangan. “Kami hanya berharap ada keadilan untuk perangkat desa yang ada di Kabupaten aceh timur. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here