Ormas LAKI Gugat Pemkab Aceh Timur Ke KIA

0
427

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Aceh Timur melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke Komisi Informasi Aceh (KIA)

Menindaklanjuti laporan penyelesaian sengketa informasi publik, KIA sudah mengagendakan sidang perkara informasi publik pada 17-maret 2020. Dalam sidang itu, termohon adalah PPID Daerah Kabupaten Aceh timur.

Saiful Anwar, Ketua LAKI DPC Aceh Timur didampingi oleh seketarisnya Mussaini juru bicara LAKI, kepada awak media zonadinamikanews.com, jum’at (13/3) di Kantor seketariat LAKI mengatakan, “laporan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Aceh yang disampaikannya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi”.

LAKI mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Aceh Timur namun tanpa mengindahkan pemohon informasi publik yang bertujuan sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara, tapi pihak PPID Utama tidak merespon. “Padahal, dalam sepuluh hari pihak Ormas laki telah beberapa kali melayangkan surat ke isntansi tersebut,” kata mussaini.

Akibat tidak adanya respon dari pihak PPID Utama, kemudian Laskar antikorupsi indonesia melayangkan surat kedua, yaitu surat keberatan atas Informasi Publik untuk selama tiga puluh hari kerja. Namun surat keberatan tersebut juga tidak ditanggapi, baik dari PPID Utama mau pun dari sekda atasan PPID UTAMA.

Telah menjadwalkan sidang tentang penyelesaian sengketa informasi publik antara Ormas LAKI dpc Aceh Timur VS PEMKAB Aceh Timur pada tanggal 17 – Maret 2020 mendatang di Gedung media senter kota lhok seumawe aceh utara.

Baca Juga :
Ahok Semprot Haji Lulung Suruh Banyak Baca

Biasanya, kata musaini, pada sidang sengketa informasi publik 17 maret untuk pembacaan materi gugatan, sidang majelis akan melakukan mediasi dan apabila tercapai mediasi maka akan dibacakan keputusan.

“Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan ajudikasi di Banda Aceh. Harapan kami pihak Ormas laki dpc aceh timur Agar dapat memahami pentingnya pengetahuan informasi publik. Apabila ada lembaga yang membutuhkan informasi terkait kegiatan di SKPK, tidak ditutup-tutupi,” jelas seketeris laki Mussaini, Juru Bicara laskar antikorupsi indonesia kabupaten aceh timur. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here