NGO TOPAN AD DPW Sumut,Sorot Alokasi BOS SMPN 20 Medan Rawan Mark Up.

0
174

Sumut-ZonadinamikaNews.com. NGO TOPAN AD DPW Sumut menyoroti akan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah menengah pertama negeri 20 medan.Menurut ermendikbud nomor 18 taahun 2019 tentang perubahanpermendikbud nomor 3 tahun 2019 dimana menurut anliais NGO TOPAN AD Sumut bahwa pada kegiatan Evaluasi pembelajaran pada triwulan 1 Rp 4.250.000. Lalu di triwulan 2 Rp. 79.565.000.dan juga dalam langganan daya dan jasa pada triwlan 1Rp 48465.000.dan triwulan 2.Rp.32.465.000 triwulan 3 Rp .31.715.000.dan pada triwulan 4 Rp 31.715.000. Angka ini sangat mencurigakan karena triwulan 3 dan 4 tidak ada perbedaan.(diuga direkayasa) dan kuat dugaan di mark up.

Hal itu dikatakan Jhon Girsang ketua investigasi NGO TOPAN AD DPW SUMUT, seraya menambahkan, bahwa aroma korupsi di SMP 20 medan rawan terjadi.

“Kami dari NGO TOPAN AD Sumut sudah berusaha untuk meminta klarifikasi ke pihak sekolah namun gagal dan tidak bisa ditemui, tapi curiga, bahwa kepsek sengaja menyembunyikan diri, karena mobil yang biasa di pakai kepsek ada dilingkungan sekolah” terang Jhon Girsang.

Dugaan praktek korupsi yang dipertontonkan oleh  Halpan Siregar diduga mengorban dunia pendidikan dan disinyalir telah melanggar Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan ;

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 3

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar. (Tim sumut)

Baca Juga :  Terkait Pelaksanaan PISEW Huta Bargot, Kasatker PPPW 1 Sumut Jangan Tutup Mata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here