Sejumlah UPTD Pertanian Karawang Dukung Bongkar Dugaan KKN Kompanisasi

0
1106

KARAWANG–Zonadinamika.com. Sejumlah UPTD dinas pertanian kehutanan perkebunan dan peternakan Karawang dukung pihak penegak hukum untuk mengungkap dugaan terjadinya praktek korupsi pada penyerapan DAK tahun 2015 yang mencapai Rp.45 Miliar.

Mengingat kondisi sejumlah rumah pompa dan perlengkapanya sangat jauh dari harapan masyarakat khususnya para petani di Karawang, selain proyek pompanisasi sangat berpotensi merugikan keuangan Negara miliaran rupiah.

“Memang bila memperhatikan kondisi pompanisasi yang ada saat ini, terlihat sangat mubajir,bahkan 80 % tidak berjalan dengan maksimal, ironisnya pembangunan banyak yang ditelantarkan tanpa menjaga asset tersebut, ya tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum dinas sendiri yang turut melindungi,sehingga pekerjaan tidak tuntas namun diproses dokumen dengan baik,sehingga pembayaranpun lancar” kata sejumlah UPTD Pertanian yang memintah namanya di rahasiakan oleh zonadinamika.com di salah satu kantor UPTD pertanian 15/10.

Seraya menambahkan,bila pihak penegak hukum mengusut tuntas, ya kita sebagai bawahan mendukung mendukung saja dan kita tidak berhak menolak, selain kami tidak punya beban dalam proyek tersebut,sebab saat pelaksanaan, setiap UPTD tidak ada pemberitahuan, kami tahu ada pekerjaan dari Dinas Pertanian setelah dapat informasi dari masyarakat, dan para pihak ketiga (rekanan-red) tidak perna untuk sekedar pemberitahuan ke kami.

Jadi dengan adanya masalah di proyek pompanisi tahun anggaran 2015,kami tidak ada beban sama sekali. Kami juga sangat menyayangkan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut, yang menjadi korban pembodohan adalah petani dan pemerintah pusat yang mengucurkan dana ke daerah,ujar sumber tadi.

Kata petugas UPTD ini menegaskan, Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Baca Juga :  Di Madina, Proyek Nilai Milyaran Rupiah,Bak Proyek Siluman

Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor.

 

Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam proyek pompanisasi yang distenggarai kuat tidak sesuai dengan spesifikasi bahkan pengerjaanya tidak sampai tuntas hingga detik ini, sementara pembayaran kontrak kerja di bayar lunas oleh dinas,itu berarti oknum pejabat turut membantu para pelaku korupsi, kenapa mereka mau membantu,tidak menutup kemungkinan antara pihak ketiga dengan pemilikkebiajakn di dinas ada kongkalikong demi mengisi pundi-pundi mereka, papar sumber.

Sebagaimana hasil investigasi redaksi Zonadinamika.com dalam penyerapan anggaran tersebut,telah ditemukan sejumlah titik rumah pompa serta perlengkapnya tidak sampai tuntas hingga saat ini, patut diduga praktek korupsi pada penyerapan anggaran DAK tahun 2015 sangat rentan korupsi, dengan Mark Up anggaran, artinya sangat rawang terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pihaknya mencurigai kenapa pekerjaan tersebut di biarkan sampai tidak selesai, apakah itu sudah di bayar lunas pada pihak rekanan? Kalau sampai sudah sibayarkan, kenapa pihak dinas pertanian nekat membayar sementara pekerjaan tidak selesai, artinya ada dugaan ada oknum pejabat dinas yang bermain kotor dalam pengalokasian proyek tersebut.

Baca Juga :  Baru Beberapa Hari Selesai Renovasi, Puskesmas Laguboti Sudah Rusak

Apalagi ditemukan sejumlah titik pemasangan pompanisasi ada kejanggalan, selain banyak mesin tersebut tidak bisa di pungsikan secara maksimal, terlihat kelengkapan pada mesin tersebut tidak komplit.

Kondisi mesin pompa kurang sempurna atau diduga barang rongsokan. Sebab, dinamo stater sudah tak berfungsi, sedangkan kalau diengkol sangat berat untuk tenaga satu orang.

Ditenggarai kuat program pompanisasi ini di Mark Up atau jadi ajang merauf keuntungan belaka tanpa mengindahkan akan kebutuhan para petani, dan bila memperhatikan akan kondisi mesin dilapangan, seakan para petani di buat menjadi korban pembodohan oleh sejumlah pihak yang terkait dalam program tesrebut.

Para pejabat yang terkait dalam program ini saling lempar tanggung jawab. Ir. Kadarisman Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Karawang Jawa Barat tidak perna memberikan klarifikasi secara serius, berusaha menghindar dengan menyarankan agar ketemu dengan Usmania selaku PPTK, sama halnya dengan Usmania selalu mengelak dan mengalihkan pada stafnya bernama Adi. Adi,ketika di konfirmasi via SMS dan telepon selalu tidak menjawab alias diam membisu. (tim)

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here