Di Tangerang, 95.000 Unit Rumah Siap Dibedah oleh BSPS

0
552

TANGERANG –Zonadinamika.com. Untuk meningkatkan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SVNT) Provinsi dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan program BSPS. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran (TA) 2016 di Hotel Atria, Tangerang, Rabu (13/4) yang lalu.

Rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang terdiri dari PPK SNVT Provinsi, Konsultan Manajemen Pusat, Konsultan Manajemen Strategis dan para Team Leader.

Program BSPS merupakan salah satu program Ditjen Penyediaan Perumahan dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) atau sering dikenal sebagai program bedah rumah. Bentuk program ini adalah peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah, untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.

“Tugas pokok Pemerintah dalam bidang perumahan adalah menyelesaikan backlog (kekurangan jumlah rumah) 13,5 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3,4 juta. Dalam lima tahun kedepan kita harus dapat mengurangi RTLH menjadi sebesar 1,9 juta,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin saat membuka Rapat Penyiapan Pelaksanaan BSPS TA 2016.

Pada RPJMN 2015-2019 bidang perumahan, target penanganan RTLH adalah 1,5 juta peningkatan kualitas rumah swadaya dan 250.000 pembangunan baru. Sementara anggaran pemerintah pusat hanya mampu melaksanakan sebesar 400.000. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan gap sebesar 1.350.000. Gap tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui replikasi progran BSPS oleh pemerintah kota/kabupaten, DAK sub bidang perumahan dan dukungan berbagai pihak melalui program CSR.

Selain itu, Syarif berharap agar para pelaksana program BSPS tidak kaku pada aturan bahwa bantuan harus sebesar Rp 15 juta atau Rp 30 juta.
“Apabila kondisi rumah setelah disurvey hanya memerlukan kurang dari itu, maka dana dapat disimpan untuk dialokasikan kepada rumah lain yang juga membutuhkan. Sehingga realisasi dapat lebih banyak dari target yang telah ditetapkan yaitu 95.000 unit,” tutur Syarif.

Baca Juga :  Roda Perintah Kabupaten Dogiyai Telah Kempes

Menurutnya, sistem tersebut telah dilaksanakan pada 2015 dan dapat berhasil memaksimalkan anggaran untuk lebih banyak RTLH.
Direktur Rumah Swadaya, Hardi Simamora menambahkan bahwa pada tahun 2015 lalu target yang direncanakan adalah sebesar 70.000 dan dapat tercapai lebih besar yaitu sebanyak 82.000.

“Capaian bisa lebih besar karena jumlah bantuan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan,” kata Hardi.
Pada rapat koordinasi tersebut, Syarif juga menekankan pentingnya pendataan RTLH oleh Pemerintah Daerah. Menurutnya, yang tepenting saat ini adalah pendataan RTLH oleh pemerintah daerah, karena pengajuan BSPS adalah dengan sistem Bottom Up oleh pemerintah kabutapen/kota secara bertahap dengan pengusulan dimulai dari pada Lurah.

“Itulah kenapa SNVT sangat penting karena SNVT mendekatkan pada data di setiap daerah, sehingga bisa menjadi wakil untuk mempermudah pelaksanaan BSPS,” ucap Syarif.

Disamping usulan melalui Pemda, terdapat pula usulan strategis. Usulan strategis ini merupakan usulan BSPS yang dilihat dari kebutuhan secara Nasional dengan sistem top down.

“Usulan strategis perlu untuk pengusulan yang datang pada pertengahan tahun. Karena banyaknya usulan yang datang secara mendadak dan memerlukan kebutuhan khusus, sehingga tidak mengganggu alokasi untuk usulan dari Pemda,” katanya.

Syarif juga berpesan bahwa program BSPS bukan hanya sekedar mengejar output dengan membagi bantuan tetapi juga bagaimana outcome-nya, hingga rumah selesai dibangun dan dihuni. (dams)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here