Terlibat Korupsi: Kadis Dinas Cipta Karya Karawang NGUNPET alias MENGHILANG?

0
2132

KARAWANG,Zonadinamika.com. Dua dinas Instansi Yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya Karawang, menjadi perbincangan hangat di sejumlah lapisan masyarakat,baik di kalangan jurnalis, para lembaga swadaya bahkan para pengiat hukum.

Bukan karena karir yang cemerlang, namun sebaliknya kedua instansi yang berkategori sebagai dinas paling empuk karena basah dan mengelola sejumlah proyek.
Kadis Bina Marga dan Pengairan oleh sejumlah lembaga telah melaporkan Acep Jamhuri ke KPK, sementara Deddy Kadis Cipta Karya , saat ini sedang di repotkan akibat di laporkan oleh sebuah LSM ke Polda Jabar.

Mencuatnya kepermukaan akan kasus proyek Incenerator TPSA Jalupang garapan Dinas Cipta Karya Karawang yang kini tengah disidik Unit Tipikor Polda Jabar, terkait dugaan perbuatan tindak pidana korupsi 18,6 milyar rupiah.

Akhir-akhir ini, penampakan akan wajah Deddy kadis cipta Karya spontan menghilang, hal itu diduga untuk menghindari para kuli tinta, sebab oknum pejabat yang dinilai nekat menantangani berita acara pencairan nada proyek, walaupun pada kenyataanya pekerjaan belum rampung.

Akibat tanda tangani itulah menyebabkan sejumah bawahanya ikut menanda tangani dokumen bohong tersebut. ,” Saya mau tandatangan BA permohonan pencairan setelah mengetahui pak Kadin telah tanda tangan duluan,” Terang Maman Suhaya selaku kabid wasdal.

Setelah melihat Kepala Dinas Cipta Karya menandatangani BA terlebih dahulu,” Saya mau tandatangan BA permohonan pencairan setelah mengetahui pak Kadin telah tanda tangan duluan,” tegasnya.

“Kalau saja sejak awalnya ada disiapkan konsultan pengawas, semua ini takkan bakal terjadi, karena konsultan pengawas itulah yang menentukan ,seberapa jauh tingkat kemajuan proyek bisa dibayar oleh pelaksananya,” ujar Maman kecewa.

Mencuatnya kasus proyek TPAS Jalupang, Cikampek, setelah pada akhir tahun 2015, namun di bulan Desember sekitar pelaksaan pembangunannya belum selesai dirampungkan oleh pihak pemborong. Sebagaimana aturan yang baku. Seharusnya pihak Dinas Cipta Karya Karawang segera memutus kontrak sekitar pengerjaan proyek tersebut. “Pejabat di Dinas Cipta Karya malah melakukan pembiaran kepada pihak pemborong untuk mengerjakan proyek TPAS tersebut hingga masuk tahun anggaran 2016.

Baca Juga :  Kades Mensago Zaiinal Abidin Diduga Rampok DD.

Seharusnya Dinas Cipta Karya segera mengambil tindakan tegas, dimana jika ada perusahan atau pemborong yang mengerjakan proyek tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam kontrak, maka pekerjaannya langsung diputus dan proyek tersebut dilelang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Oleh sebab itu, KPK diminta untuk mengusut kasus tersebut. “Pejabat di Dinas Cipta Karya sangat tidak adil, terhadap pekerjaan pemborong lain langsung diputus jika ingkar janji, sebaliknya terhadap proyek TPAS Jalupang dlakukan pembiaran sehingga ini ada apa,”

Kasus TPAS Jalupang dengan anggaran APBD tahun 2015 sebesar Rp 25 miliar tidak segera ditangani KPK, maka modus operandi yang diperagakan penjahat kerah hitam di negeri lumbung padi ini tambah menjadi-jadi. Kenapa demikian?, karena penjahat kerah hitam yang menggerogoti dana APBD, tidak bisa disentuh oleh hamba hukum di Kabupaten Karawang.

Sementara itu, Seksi Perencanaan Bagian Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Karawang mengakui lalai ketika menganggarkan keberadaan konsultan pengawas pada proyek tahap awal pembangunan Incenerator Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)Jalupang Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Jawa Barat senilai 18,6 milyar rupiah yang tender LPSE-nya dimenangkan PT. Putra Kencana.

Iip menyebutkan seharusnya 380 juta rupiah dianggarkan fihaknya untuk honor konsultan pengawas. Namun, karena budgetnya tak ada untuk itu maka untuk konsultan pengawas tidak dianggarkan, urainya, sembari diakuinya jika telah disiapkan anggaran 15 milyar rupiah pada APBD Karawang tahun 2016 untuk dana lanjutan penyelesaian proyek penataan TPSA bermasalah tersebut.

Dalam proyek lanjutan incenerator Jalupang ini akan menggunakan konsultan pengawas, sebagaimana tercantum pada DED, yang sudah masuk ke ULP dan APBD , namun demikian hingga sekarang bagian perencanaan kebersihan belum bisa lepaskan lelangnya ke publik karena masih tunggu arahan Kadis Cipta Karya, seiring ketidakmampuan sumber daya manusia dibagian perencanaan, terang Iip kemudian.

Baca Juga :  Dana Desa Panindoan Tapsel Diduga Jadi Arena Korupsi.

Asep Agustian,S. MH, Advokat Karawang akan mempelototi pengusutan dugaan korupsi TPA Jalupang, Cikampek, oleh pihak Polda Jawa Barat, sampai tetes darah penghabisan. Jika proses hukum berhenti atau terjadi 86, pengacara kondang negeri lumbung padi ini, bakal meminta KPK untuk melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi berjamaah tersebut.

Asep menegaskan, siapapun jangan bermain-main dengan dugaan korupsi Jalupang senilai Rp 22 miliar, yang bersumber dari dana APBD tahun 2015 ini. Dia menegaskan, korupsi TPA Jalupang harus dibuat terang benderang dan siapa yang merampok atau mengemplang dana APBD tersebut harus masuk bui.

Dalam hal ini, Asep Agustian marah besar, karena tersiar rumor penanganan kasus korupsi TPA Jalupang bakal di- 86-kan. Lewat desas-desus tersebut entah siapa yang menentukan nominal uang Rp 1 miliar, dengan hanya meminta tumbal dari kalangan PNS dilingkungan DInas Cipta Karya Karawang 1 orang dan dari rekanan pemborong satu orang.

Asep Agustian menjelaskan, lewat investigasinya ke TKP, proyek yang sudah dibayar sebelum fisiknya dirampungkan tersebut sekitar pengerjaannya benar-benar amburadul. Bahkan, memasuki bulan Maret 2016, masih ada pekerjaan yang belum dirampungkan.

Silahkan pihak yang punya kepentingan berani bermain pada kasus korupsi TPA Jalupang yang kini tengah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Karawang. “Tetapi siapapun yang memanen rupiah pada kasus korupsi ini pula sebagai konsekwensinya harus masuk bui bersama koruptornya,” ujarnya.

Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Jalupang, Cikampek sekitar peroses hukumnya harus sampai pengadilan. Hal in dikarenakan , dana APBD tahun 2015 sebesar Rp 23 miliar, jangan sampai masuk ke kantong perampok demi untuk menyenangkan nafsu bejatnya.

Penegasan juga di lontarkan oleh Advokad kondang Kabupaten Karawang, H. Abdul Karim Heryadi, SH. MH, menegaskan, siapapun yang ikut makan dana pembangunan tempat sampah jika terbukti lewat proses hukum, konsekwensinya harus dibui. ” Terserah mau oknum pejabat dinas Cipta Karya, pemborong pemenang tender dan bahkan oknum aparat penegak hukum, jika terbukti secara hukum sebagai pertanggungjawabnnya harus dipenjarakan,” tegas H. Abdul Karim, berapi-api,

Baca Juga :  " Hotel Mirainn Tanpa Izin Beroprasi Modal Surat DCKTR Surabaya "

Terlihat marah, ketika menerima laporan bahwa proyek pembangunan TPA Jalupang sudah dicairkan, sebelum pembangunannya dirampungkan. Lebih marah lagi Abdul Karim, ketika mendengar ada oknum penegak hukum ikut menikmati dana APBD tahun 2015 yang diperuntukan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) tersebut.

Dalam hal ini, kata Abdul Karim, dia juga menduga dana yang diperuntukan DED (Detail Enginering Desain) senilai Rp 4 miliar, tidak melalui proses tender. Kata dia jika nilai proyek TPA tersebut Rp 19 miliar, maka dana DED-nya hanya sebesar Rp 900 juta, sesuai dengan aturan berlaku dimana 5% dari nilai nominal besaran anggaran.

Lebih jauh dia mengungkapkan, belakangan ini sekitar dugaan korupsi TPA Jalupang tersebut sekitar pengusutannya masih ditangani pihak Polda Jabar. Bahkan dari proses tersebut, pejabat Dinas Cipta Karya Karawang sudah dipanggil pemeriksa guna dimintakan keterangan.

Sejumlah pejabat di Lingkungan Dinas Cipta Karya Karawang, ketika di ajak berbincang-bincang oleh Zonadinamika.com, akan keberadaaan Kadis Deddy, mengatakan, semenjak kasus tersebut mencuat kepermukaan, Kadis Sudah jarang ada di kantor.

“Belakangan ini bapak sudah jarang ada di kantor, ya mungkin sibuk bolak-balik ke Polda Jabar, atau sengaja untuk menghindari para wartawan yang hendak konfirmasi seputar Jalupang” kata salah seorang staf di kantor tersebut. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here