Korupsi PTSA Jalupang: Sejumlah Pejabat Dinas Cipta Karya Karawang Terancam Masuk Penjarah

0
1849

KARAWANG,Zonadinamika.com. Kasus proyek Incenerator TPSA Jalupang garapan Dinas Cipta Karya Karawang kini tengah disidik Unit Tipikor Polda Jabar, terkait dugaan perbuatan tindak pidana korupsi 18,6 milyar rupiah.

Kabag keuangan Dinas Cipta Karya Arifin kepada Zonadinamika.com. di ruang kerjanya mengatakan, bahwa sejumlah rekan sekantornya lagi bolak-balik untuk memberikan keterangan pada penyidik di Polda Jabar terkait proyek Jalupang.

“Saya sudah dua kali di minta keterangan oleh pihak polda jabar, ya apa adanya saya jelaskan, kita tinggal tunggu aja perkembangan dan keputusan ahir di pengadilan nanti” Jawabnya santai.

Dan di akui, bahwa anggaran proyek tersebut sudah di cairkan semua pada bulan Desember, tanpa di ketahui bahwa proyek tersebut,, selesai apa belum. Sebab, dalam berita acara yang di tanda tangani oleh para pihak terkait dalam proyek tersebut, juga termasuk kepala dinas menandatangi bahwa pekerjaan sudah selesai
.
Kalau ternyata pekerjaan belum selesai dan di laporkan sudah selesai agar bisa di cairkan, kami dari bagian keuangan tidak mengetahui précis, karena kami tidak kelapangan, kami hanya sebatas administrasi di kantor saja, Terang Arifin.

Hal yang sama juga di akui oleh Kepala Bidang Wasdal Dinas Cipta Karya Karawang, Maman Suhaya, kepada wartawan mengatakan bahwa proyek TPA Jalupang, sudah dicairkan sumber dananya sebelum pembangunannya rampung dikerjakan oleh pemborong pemenang tender.

Bahkan dia mengakui, berani menandatangani berita acara pencairan dana tersebut, setelah melihat Kepala Dinas Cipta Karya menandatangani BA terlebih dahulu,” Saya mau tandatangan BA permohonan pencairan setelah mengetahui pak Kadin telah tanda tangan duluan,” tegasnya.

“Kalau saja sejak awalnya ada disiapkan konsultan pengawas, semua ini takkan bakal terjadi, karena konsultan pengawas itulah yang menentukan ,seberapa jauh tingkat kemajuan proyek bisa dibayar oleh pelaksananya,” ujar Maman kecewa.

Mencuatnya kasus proyek TPAS Jalupang, Cikampek, setelah pada akhir tahun 2015, namun di bulan Desember sekitar pelaksaan pembangunannya belum selesai dirampungkan oleh pihak pemborong. Sebagaimana aturan yang baku. Seharusnya pihak Dinas Cipta Karya Karawang segera memutus kontrak sekitar pengerjaan proyek tersebut. “Pejabat di Dinas Cipta Karya malah melakukan pembiaran kepada pihak pemborong untuk mengerjakan proyek TPAS tersebut hingga masuk tahun anggaran 2016.

Seharusnya Dinas Cipta Karya segera mengambil tindakan tegas, dimana jika ada perusahan atau pemborong yang mengerjakan proyek tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam kontrak, maka pekerjaannya langsung diputus dan proyek tersebut dilelang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga :  Dana Desa Sikumbu Madina Diduga Jadi Bancakan Oknum Kades

Oleh sebab itu, KPK diminta untuk mengusut kasus tersebut. “Pejabat di Dinas Cipta Karya sangat tidak adil, terhadap pekerjaan pemborong lain langsung diputus jika ingkar janji, sebaliknya terhadap proyek TPAS Jalupang dlakukan pembiaran sehingga ini ada apa,”

Kasus TPAS Jalupang dengan anggaran APBD tahun 2015 sebesar Rp 25 miliar tidak segera ditangani KPK, maka modus operandi yang diperagakan penjahat kerah hitam di negeri lumbung padi ini tambah menjadi-jadi. Kenapa demikian?, karena penjahat kerah hitam yang menggerogoti dana APBD, tidak bisa disentuh oleh hamba hukum di Kabupaten Karawang.

Sementara itu, Seksi Perencanaan Bagian Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Karawang mengakui lalai ketika menganggarkan keberadaan konsultan pengawas pada proyek tahap awal pembangunan Incenerator Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)Jalupang Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Jawa Barat senilai 18,6 milyar rupiah yang tender LPSE-nya dimenangkan PT. Putra Kencana.

Iip menyebutkan seharusnya 380 juta rupiah dianggarkan fihaknya untuk honor konsultan pengawas. Namun, karena budgetnya tak ada untuk itu maka untuk konsultan pengawas tidak dianggarkan, urainya, sembari diakuinya jika telah disiapkan anggaran 15 milyar rupiah pada APBD Karawang tahun 2016 untuk dana lanjutan penyelesaian proyek penataan TPSA bermasalah tersebut.

Dalam proyek lanjutan incenerator Jalupang ini akan menggunakan konsultan pengawas, sebagaimana tercantum pada DED, yang sudah masuk ke ULP dan APBD , namun demikian hingga sekarang bagian perencanaan kebersihan belum bisa lepaskan lelangnya ke publik karena masih tunggu arahan Kadis Cipta Karya, seiring ketidakmampuan sumber daya manusia dibagian perencanaan, terang Iip kemudian.

“Sebagaimana laporan rencana lelang bulan april 2016,anggaran pengawasan ditetapkan 322 juta rupiah,” pungkasnya.
Kepala Dinas Cipta Karya Karawang, Deddi, maupun Kepala Bidang Kebersihan, M. Opa Mustofa, belum berhasil diminta keterangan. Padahal, sekitar pemanggilannya oleh pemeriksa Polda Jabar, telah beredar dan sampai ke telinga para punggawanya.

Pada kasus TPA Jalupang, Cikampek, kepala Bidang kebersihan ikut dipanggil, karena bertindak selaku KPA pada proyek TPA tersbut, sedang Deddi, Kepala Dinas Cipta Karya, ikut dipanggil karena sebagai pejabat yang bertanggungjawab di OPD yang dipimpinya itu.

Baca Juga :  Peningkatan Jl Damarsih (lanjutan) Terindikasi Merugikan Negara

Sejumlah Masyarakat yang berhasil di wawancarai wartawan di lokasi jalupang bahwa pembangunan TPA Jalupang yang dibiayai APBD tahun 2015, hingga kini pembangunannya belum dirampungkan pihak pemborong. Bahkan, areal yang bakal diperuntukkan pembuangan sampah, belum dicor beton, alias masih berlantai tanah.

Di tempat terpisah Kepala Bidang verifikasi pada Kantor DPPKAD Karawang, Acep Katiwa, menjelaskan, bahwa proyek TPA Jalupang yang tercover pada APBD tahun 2015, sudah dicairkan seluruhnya oleh pihak pemborong pemenang tender. Dia tidak mau tahu proyek tersebut sudah selesai atau belum tetapi karena berita acara penagihannya sudah memenuhi verifikasi maka diterbitkanlah SP2 D-nya (Surat Perintah Pencairan Dana)-nya.

Dalam hal ini, kata Acep Kartiwa, seperti tertuang pada berita acara permohonan pencairan proyek, dari mulai pengawas proyek dari Wasdal, KPA, PPTK, sudah terlebih dahulu menandatangani BA tersebut. Sehingga pihak DPPKAD, tidak bisa menolak jika pihak berkompeten di kantor Dinas Cipta Karya, melalui pemborongnya untuk menagihkan dana yang sudah diperuntukan pada mata anggaran tersebut.

Sejumlah masyarakat Kabupaten Karawang mendesak agar KPK turun gunung guna mengusut dugaan korupsi proyek TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Jalupang, Cikampek. Mereka merasa khawatir dana APBD Rp 25 miliar tahun anggaran 2015, diduga dijadikan bancakan oknum di eksekutif, yudikatif dan pihak pemborong pemenang lelang.

Sebab dalam kasus ini sejumlah pejabat Cipta karya tidak menutup kemungkinan akan ramai-ramai masuk penjarah guna mempertanggungjawabkan perbuatanya.

AKTIFIS HUKUM AKAN KAWAL KASUS JALUPANG

Asep Agustian,S. MH, Advokat Karawang akan mempelototi pengusutan dugaan korupsi TPA Jalupang, Cikampek, oleh pihak Polda Jawa Barat, sampai tetes darah penghabisan. Jika proses hukum berhenti atau terjadi 86, pengacara kondang negeri lumbung padi ini, bakal meminta KPK untuk melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi berjamaah tersebut.

Asep menegaskan, siapapun jangan bermain-main dengan dugaan korupsi Jalupang senilai Rp 22 miliar, yang bersumber dari dana APBD tahun 2015 ini. Dia menegaskan, korupsi TPA Jalupang harus dibuat terang benderang dan siapa yang merampok atau mengemplang dana APBD tersebut harus masuk bui.

Dalam hal ini, Asep Agustian marah besar, karena tersiar rumor penanganan kasus korupsi TPA Jalupang bakal di- 86-kan. Lewat desas-desus tersebut entah siapa yang menentukan nominal uang Rp 1 miliar, dengan hanya meminta tumbal dari kalangan PNS dilingkungan DInas Cipta Karya Karawang 1 orang dan dari rekanan pemborong satu orang.

Baca Juga :  MKDKI : Resume Dokter Farid Ghazali Termasuk Dugaan Tindak Pidana Penipuan

Asep Agustian menjelaskan, lewat investigasinya ke TKP, proyek yang sudah dibayar sebelum fisiknya dirampungkan tersebut sekitar pengerjaannya benar-benar amburadul. Bahkan, memasuki bulan Maret 2016, masih ada pekerjaan yang belum dirampungkan.

Silahkan pihak yang punya kepentingan berani bermain pada kasus korupsi TPA Jalupang yang kini tengah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Karawang. “Tetapi siapapun yang memanen rupiah pada kasus korupsi ini pula sebagai konsekwensinya harus masuk bui bersama koruptornya,” ujarnya.

Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Jalupang, Cikampek sekitar peroses hukumnya harus sampai pengadilan. Hal in dikarenakan , dana APBD tahun 2015 sebesar Rp 23 miliar, jangan sampai masuk ke kantong perampok demi untuk menyenangkan nafsu bejatnya.

Penegasan juga di lontarkan oleh Advokad kondang Kabupaten Karawang, H. Abdul Karim Heryadi, SH. MH, menegaskan, siapapun yang ikut makan dana pembangunan tempat sampah jika terbukti lewat proses hukum, konsekwensinya harus dibui. ” Terserah mau oknum pejabat dinas Cipta Karya, pemborong pemenang tender dan bahkan oknum aparat penegak hukum, jika terbukti secara hukum sebagai pertanggungjawabnnya harus dipenjarakan,” tegas H. Abdul Karim, berapi-api,

Terlihat marah, ketika menerima laporan bahwa proyek pembangunan TPA Jalupang sudah dicairkan, sebelum pembangunannya dirampungkan. Lebih marah lagi Abdul Karim, ketika mendengar ada oknum penegak hukum ikut menikmati dana APBD tahun 2015 yang diperuntukan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) tersebut.

Dalam hal ini, kata Abdul Karim, dia juga menduga dana yang diperuntukan DED (Detail Enginering Desain) senilai Rp 4 miliar, tidak melalui proses tender. Kata dia jika nilai proyek TPA tersebut Rp 19 miliar, maka dana DED-nya hanya sebesar Rp 900 juta, sesuai dengan aturan berlaku dimana 5% dari nilai nominal besaran anggaran.

Lebih jauh dia mengungkapkan, belakangan ini sekitar dugaan korupsi TPA Jalupang tersebut sekitar pengusutannya masih ditangani pihak Polda Jabar. Bahkan dari proses tersebut, pejabat Dinas Cipta Karya Karawang sudah dipanggil pemeriksa guna dimintakan keterangan. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here