Agung Podomoro Land Rampas Tanah Warga Karawang

0
1001

Karawang –Zonadinamika.com. Jhonson menyebut PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) atau yang kini berubah menjadi PT BMI telah melecekan Pemkab. Sebab, pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penyegelan Kantor Pemasaran PT BMI. Terlebih, wakil bupati mengatakan kantor pemasaran tersebut sudah di-police line.

Pengacara para warga tiga desa, yakni Desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Jhonson Panjaitan mengatakan, pemilik Agung Podomoro Land (APL) sudah bergerak. Ia juga menuding APL telah melecehkan Pemkab Karawang.

“Pemilik APL sudah turun langsung dan menemui pejabat di pusat,” ujar Jhonson, usai bertemu Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari (Jimmy), Rabu (16/3/2016) kemarin.

Menurtunya, bahwa Informasi tersebut, datang dari Jimmy. Hanya saja, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menyebut siapa pejabat yang dimaksud.

“Nanti kalau pas audiensi dengan bupati, akan saya tanyakan,” katanya.

Untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut, tambahnya, tidak hanya melibatkan pucuk pimpinan di kabupaten semata. Melainkan juga pimpinan diatasnya.

“Oleh karena itu kita diminta siap-siap,” ucapnya.

PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) atau yang kini berubah menjadi PT BMI telah melecekan Pemkab. Sebab, pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penyegelan Kantor Pemasaran PT BMI. Terlebih, wakil bupati mengatakan kantor pemasaran tersebut sudah di-police line.

“Kalau ternyata di dalamnya masih ada aktivitas, melecehkan banget itu,” tandasnya.

Ia mengatakan Jimmy mengaku akan mengambil tindakan tegas jika PT BMI masih masih membandel.

“Kalau ditanya harusnya bagaimana, harusnya dibongkar,” tegasnya.

Pihaknya juga mengecam tindakan PT SAMP (sebelum BMI) yang merampas tanah masyarakat. Padahal, masyarakat (petani) sumber penghidupannya dari tanah (bercocok tanam).

“Yang masuk perkara kan hanya sekitar 70 hektar, kenapa kemudian jadi 350 hektar,” katanya.

Apalagi, tegas Jhonson, APL telah memasarkan tanah tersebut ke pasar internasional.maka Jhonsosn menyebut kegiatan tersebut ilegal.

“Harusnya baik-baiklah, jangan begitu pakai merampas tanah milik masyarakat,” ucapnya. (tim)
Karawang –Zonadinamika.com. Jhonson menyebut PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) atau yang kini berubah menjadi PT BMI telah melecekan Pemkab. Sebab, pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penyegelan Kantor Pemasaran PT BMI. Terlebih, wakil bupati mengatakan kantor pemasaran tersebut sudah di-police line.

Pengacara para warga tiga desa, yakni Desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Jhonson Panjaitan mengatakan, pemilik Agung Podomoro Land (APL) sudah bergerak. Ia juga menuding APL telah melecehkan Pemkab Karawang.

“Pemilik APL sudah turun langsung dan menemui pejabat di pusat,” ujar Jhonson, usai bertemu Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari (Jimmy), Rabu (16/3/2016) kemarin.

Menurtunya, bahwa Informasi tersebut, datang dari Jimmy. Hanya saja, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menyebut siapa pejabat yang dimaksud.

“Nanti kalau pas audiensi dengan bupati, akan saya tanyakan,” katanya.

Untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut, tambahnya, tidak hanya melibatkan pucuk pimpinan di kabupaten semata. Melainkan juga pimpinan diatasnya.

“Oleh karena itu kita diminta siap-siap,” ucapnya.

PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) atau yang kini berubah menjadi PT BMI telah melecekan Pemkab. Sebab, pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penyegelan Kantor Pemasaran PT BMI. Terlebih, wakil bupati mengatakan kantor pemasaran tersebut sudah di-police line.

“Kalau ternyata di dalamnya masih ada aktivitas, melecehkan banget itu,” tandasnya.

Ia mengatakan Jimmy mengaku akan mengambil tindakan tegas jika PT BMI masih masih membandel.

“Kalau ditanya harusnya bagaimana, harusnya dibongkar,” tegasnya.

Pihaknya juga mengecam tindakan PT SAMP (sebelum BMI) yang merampas tanah masyarakat. Padahal, masyarakat (petani) sumber penghidupannya dari tanah (bercocok tanam).

“Yang masuk perkara kan hanya sekitar 70 hektar, kenapa kemudian jadi 350 hektar,” katanya.

Apalagi, tegas Jhonson, APL telah memasarkan tanah tersebut ke pasar internasional.maka Jhonsosn menyebut kegiatan tersebut ilegal.

“Harusnya baik-baiklah, jangan begitu pakai merampas tanah milik masyarakat,” ucapnya. (tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini