Pencegahan Dan Penindakan “Draf Revisi UU No 15 Teroris”

0
688

Jakarta Zonadinamika.com. Pemerintah mulai menggodok sejumlah poin yang akan dijadikan draf revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sejumlah poin penambahan kewenangan dalam pencegahan dan penindakan terorisme jadi bahasan utama.

“Yang direvisi ini sebetulnya sudah kita laksanakan tapi belum diatur. Seperti masalah kegiatan pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi tapi belum diatur UU,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution, di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Di samping itu juga adanya ketentuan materiil seperti masa penangkapan 7X24 jam yang dirasakan kurang. Ini kan extra ordinary crime, lintas negara, antar daerah sehingga perlu ditambahkan baik masa penangkapan maupun penahanan,” sambungnya.

Menurut Saud, UU Terorisme hanya mengatur ketentuan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan program deradikalisasi sambung Saud baru diatur dalam Perpres. “Bagaimana ketentuan kalau masyarakat bergabung atau melaksanakan pelatihan militer. Nantinya diatur supaya WNI kita tidak mudah bergabung ke pelatihan militer,” imbuh Saud.

“Selain itu, usulan agar WNI dicabut kewarganegaraannya ketika menyatakan keluar dari NKRI juga ikut dibahas. Pemerintah akan menyiapkan landasan hukum untuk menindak WNI yang bergabung dengan kelompok terlarang di luar negeri.

“WNI yang menyatakan bergabung dengan khilafah mereka dicabut kewarganegaraannya. Kita masukkan ke UU itu. Saya kira wajar dan logis karena menyatakan keluar dari NKRI bergabung dengan khilafah. Selama ini kita tidak bisa cabut. Kita usulkan masukkan dalam UU,” jelasnya.

Yang pasti Saud menegaskan, BNPT punya tugas pokok untuk menangkal terorisme termasuk dengan program deradikalisasi. Kewenangan penindakan berada di tangan Polri/TNI.

“BNPT tidak pernah melakukan upaya paksa, kita program deradikalisasi, kontra radikalisasi dan literasi. Aparat penegak hukum dan TNI. Nggak ada. Kita concern terhadap negara hukum menjunjung tinggi HAM, ini prinsip kita,” pungkasnya ,Saud.(An)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini