Aduhh..!Jelang H Pemungutan Suara Pilkada Labuhanbatu. DPT Di soal.

0
580

Labuhanbatu.zonadinamika.com. Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu 9 desember tinggal menghitung hari. Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan. Pasalnya, masih ada warga yang tidak masuk DPT, sehingga Warga pemioih tidak memperoleh undangan ke TPS.

Parahnya, warga pemilih yang tidak masuk pada DPT sebelumnya ada di daftar pemilih sementara (DPS). Hal tersebut dikatan salah seorang pemilih yang ada di kecamatan Panaihulu kepada wartawan, Senin (7/12).

Menurutnya, dalam 1 keluarganya ada 3 pemilih termasuk dirinya, istri, dan 1 orang anaknya tidak masuk DPT. Hal tersebut diketahuinya dari petugas KPPS yang juga diketahui sebagai petugas PPDP didesa tempat tinggalnya desa Sungai sentosa.

Sementara, Arpin salah seorang petugas KPPS di desa Sungai Sentosa saat di pinta keterangannya berkaitan dengan masih ada terdapat pemilih yang tidak masuk dalam DPT, dia tidak menampiknya.

“Di TPS saya ada beberapa orang pemilih yang tidak masuk DPT, hal itu diketahui saat membagikan undangan, padahal, sebelumnya dalam DPS nama pemilih itu ada, nggak tau kita dimana hilangnya nama itu.”sebutnya.

Dikatakan Arpin yang juga petugas PPDP, mengatasi hal itu sudah ada aturan dari KPU, pemilih yang tidak masuk dalam DPT bisa memberikan hak suaranya dengan membawa tanda pengenal diri (KTP) ke TPS.

Aktivis Gerakan Rembug Masyarakat Desa Lahuhanbatu, AF. Harahap menanggapi berkaitan dengan masih terdapat pemilih yang tidak masuk dalam DPT Pilkada Labuhanbatu menyangkan kinerja KPU Labuhanbatu yang terkesan kurang maksikal dan kurang kontrol terhadap DPT.

“Jelas kita sangat kecewa dengan kinerja KPU, selain menggunakan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya, hal itu menyangkut hak warga dalam berdemokrasi. walaupun ada aturan pemilih yang tidak masuk DPT dengan menggunakan KTP bisa memberikan hak suaranya, tapikan sangat miris bila pemilih yang sudah ada di DPS bisa hilang, bagaimana sebenarnya sistem pengimputan data di KPU ini menjadi pertanyaan kita.”ujarnya.

Baca Juga :  P2WKSS Tingkatkan Peran wanita Dalam Pembangunan Menuju Keluarga Sehat

Sementara itu lanjut Harahap, diketahui proses pendataan yang dilakukan petugas PPDP sangat panjang serta terlihat sangat ketat, mulai melakukan coklit dari data DP4, DPS, Daftar Tambahan, kemudian baru di finalkan dengan DPT. Tapi, DPT masih tetap bermasalah.

“Kinerja KPU seperti ini bisa menimbulkan opini miring ditengah masyarakat, wajar saja muncul prasangka menyebutkan bahwa KPU Labuhanbatu kurang netral, masak yang sudah ada dalam DPS bisa hilang di DPT. persoalan tersebut baru ditemukan dalam 1 TPS bagaimana dengan TPS lainnya”Ucap Harahap. (AFH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here