Penyidik Tipikor Poldasu Diperiksa Propam

0
662

Medan,Zonadinamika.com– Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut, terus dalami unsur dugaan pembiaran yang dilakukan penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumut, dalam kasus alih fungsi lahan seluas 6,62 Ha, yang melibatkan mantan Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang.

Hal itu, kembali ditegaskan Kabid Propam Poldasu, Kombes Pol Makmur Ginting, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11).

“Iya, masih terus kita dalami kasusnya,” ujar Ginting. Mengenai pemeriksaan terhadap Kasubdit III/Tipikor, AKBP Frido Situmorang, Kompol Malto S Datuan dan Kompol Metson Sitepu keduanya Kanit, terkait kesalahan yang dilakukan, Ginting enggan membeberkan.

“Kalau di kita bahasanya sedang melakukan audit investigasi saja. Tapi kasusnya tetap kita dalami,” tutur Ginting.

Lain halnya dengan pernyataan Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Helfi Assegaf. Dia mengatakan pemeriksaan itu merupakan hal yang biasa ditubuh Polri. “Ohh, enggak apa-apa biasa itu, namanya internal,” ujarnya.

Sementara, dari kasus yang ditangani Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu tersebut, Helfi mengatakan tidak ditemukan adanya unsur pidana. Pernyataannya itu, sesuai dengan laporan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik.

“Hasil lidik yang dilakukan, tidak ada ditemukan unsur pidana di lahan seluas 6,62 Ha tersebut,” katanya.

Pada hal, telah dijelaskan lahan seluas 6,62 Ha itu merupakan hibah dari Bupati Asahan tahun 1977, dengan menghunjuk Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum (YPMDU) Asahan, sebagai pengelola tanah, namun bukan sebagai pemilik atas tanah. Pasalnya, tanah itu tetap merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

Masalahnya, pernahkah penyidik memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan dan DPRD Asahan, mengenai letak duduk persoalannya. Namun Helfi berkeras, tetap berpatokan pada hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik.

Baca Juga :  Perkara Pengoroyokan dan Pelecehan Seksual Mengendap dikejaksaan

“Tetap tidak ada unsur pidananya. Itu ranah penyidik, nggak bisa kamu campuri. Masalah tanah sekarangkan sudah gampang, tinggal diajukan ke Pemerintah. Kalau itu tanah Pemerintah, kan ada HGU yang bisa digunakan. Lalu tinggal pembagian persil-persilnya dan pengajuan SHM,” urainya.

Selain itu, Helfi mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan juga, bahwa tanah itu merupakan milik YPMDU.

“Tanah itu memang milik pesantren (YPMDU), jadi sah-sah saja tanah itu dimiliki siapa saja dengan SHM, asal mendapat persetujuan dari yayasan. Ini masih penyelidikan lo, belum sampai tahap penyidikan. Hasil penyelidikannya saja tidak ada ditemukan unsur pidana, makanya kasusnya dihentikan,” pungkasnya (wol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here