Kepala Daerah Jarang Ada di Daerahnya Dinilai Perlu Diberi Sanksi

0
545

JAKARTA,Zoadinamika.com – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, perlu ada sanksi tegas kepada kepala daerah yang jarang berada di wliyahnya atau yang tinggal di daerah lain.

Secara hukum legal, Endi mengakui, tidak ada larangan bagi bupati, wali kota dan gubernur untuk berdomisili di daerah lain atau jarang berada di daerahnya.

“Namun, secara politik etis kepala daerah tidak boleh berada di daerah lain dalam waktu yang lama apalagi bukan dalam kaitan dengan tugas sebagai kepala daerah, bahkan seorang kepala daerah tidak boleh berdomisili di daerah lain,” ujar Endi saat dihubungi SP, Sabtu (22/8).

Menurut Endi, kepala daerah sudah menyatakan sumpah jabatan untuk total melayani daerah yang dipimpinnya. Kepala daerah, katanya, bukan karyawan yang hanya bekerja 8-9 jam.

“Kepala daerah adalah pelayan daerah yang perlu total melayani daerah selama 24 jam,” ujarnya.

Endi lantas mendesak menteri dalam negeri (mendagri) untuk memberikan sanksi yang tegas kepada kepala daerah yang jarang berada di daerahnya atau berdomisili di daerah lain. Sanksi yang diberikan, katanya, bisa sanksi administrasi berupa teguran.

“Mendagri bisa beri teguran 3 kali. Kalau tidak ada respon, mendagri bisa memanggil kepala daerah untuk pembinaan. Ini perlu diatur dalam peraturan pemerintah,” ujarnya.

Endi mengakui, banyak kepala daerah baik bupati atau wali kota yang tidak berdomisili di tempat mereka dimandatkan untuk memimpin. Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi di daerah pemekaran.

sumber:B1

Baca Juga :
HUT RI di Purwakarta 'Nyi Ratu Kidul' Berkibar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here