Pemko Batam Terbitkan Rekomondasi Bangunan di lahan Buffer Zone

0
957

kios batamBATAM,Zonadinamika.com. Bangunan liar di atas lahan buffer zone/row jalan di seluruh kota Batam kian menjamur,bahkan sebelumnya di atas lahan kosong yang di peruntukkan sebagai penghijauan secara drastis bisa berubah fungsi.Sepertinya BP Batam dan Pemko Batam selama ini memandang dengan sebelah mata.

Lahan buffer zone sudah di padati bangunan kios,ruko bahkan pujasera yang di bangun secara permanen.Pembiaran berdirinya bangunan ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat kota Batam,ada apa BP Batam dan Pemko Batam mengizinkan/membiarkan bangunan-bangunan tersebut berdiri tegak lurus ,kontribusi apakah yang di peroleh pemerintah kedua instansi tersebut,benarkah pembiaran bangunan kios-kios ,ruko dan pujasera di atas buffer zone sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di kota Batam.

Hendrik kasat satpol pp saat di konfirmasi media ini menjelaskan “kita dari tim terpadu akan memanggil kembali pemilik kios di atas lahan Buffer zone.setelah pertemuan di kantor Dirpam beberapa waktu yang lalu ,dan akan berkordinasi dengan komisi 1 DPRD kota Batam hasil pertemuan tersebut untuk untuk mencari solusi terbaik.karena bukan hanya kios saja yang berada di atas lahan Buffer zone yang akan di tertibkan juga ruko dan pujasera yang berada di buffer zone.supaya nantinya jangan ada tebang pilih.

Tentang sappol pp hanya memiliki tugas penindakan setelah BPM (Badan penanaman modal) atau instansi yang berwenang tentang pengeluaran perizinan.Memberikan peringatan-peringatan dan instansi tersebut meminta personil sappol pp yang di bantu tim terpadu menindak bangunan yang bermasalah ,jelasnya.

Berdirinya bangunan di atas lahan Buffer zone/row jalan seperti bangunan kios-kios ,ruko maupun pujasera yang sangat memadati kota Batam banyak pengusaha mengatakan mereka di kenakan pungutan oleh oknum tertentu setiap bulannya ,dan hal pungutan tersebut bukanlah suatu yang bersifat rahasia lagi.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Agam Penyampaian Nota Penjelasan Dua Rancangan Peraturan

Biasanya dalam suatu kawasan/areal di akomodir salah satu pedagang kios liar memungut biaya bulanannya ke setiap kios yang kemudian di setorkan ke oknum terntentu.Besarnya pungutan setiap bulannya persatu kios antara lima ratus ribu sampai delapan ratus ribu ,belum lagi pungutan retribusi kebersihan di pungut biaya dua ribu rupiah.

Pungutan setiap bulannya yang di lakukan oleh oknum tertentu kepada pedagang kios-kios maupun pujasera menjadi pertanyaan apakah itu termasuk pajak ,distribusi ,hal ini menjadi polemik kemana aliaran dana tersebut mengalir.Saat awak media ini mengkonfirmasi Kadis Dispenda kota Batam bapak Jepriden menerangkan “tidak ada aturan yang membenarkan memungut pendapatan asli daerah (PAD) dari kios liar.Belum termuat di undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan tidak di atur dalam perda kota Batam nomor 5 tahun 2011tentang pajak daerah,tuturnya.

Ketidak mampuan BP Batam dan Pemko Batam untuk menertibkan bangunan kios-kios ,ruko dan Pujasera di kota Batam di atas lahan Buffer zone patut menjadi pertanyaan besar ,ada apa kedua instansi tersebut tidak berdaya melakukan penertiban ,sehingga harus meminta bantuan hukum dari komisi 1 DPRD kota Batam.

Pada hal kedua instansi tersebut sama –sama mempunyai kewenangan ,BP Batam sebagai penerbit izin pengelokasian lahan yang di lengkapi dengan personil Ditpam yang selama ini di fungsikan sebagai penertiban bangunan liar.Sementara Sappol PP adalah di fungsikan pemerintah Pemko Batam sebagai penegakan perda kota Batam,yang menjadi pertanyaan dengan jumlah personil Ditpam dan Sappol pp mencapai ribuan persil yang di gaji oleh pemerintah berasal dari APBD dan APBN,kemanakah jumlah sebanyak itu selama ini di fungsikan,sehingga ketidak berdayaan harus melibatkan komisi 1 DPRD kota Batam.

Baca Juga :  Ganti Rugi Tidak Tepat sasaran masyarakat Ribut

Ketua DPRD kota Batam.Nuryanto saat di konfirmasi media ini menjelaskan “ia kami DPRD sebagai reprensentatif dari rakyat tentu merasakan hal yang sama dengan yang di rasakan masyarakat terkait penanganan penertiban bangunan tanpa izin di atas row jalan .

Pada hal kami sudah meminta dan mendukung kepada pemko Batam agar menertibkan hal tersebut tanpa pengeculian ! tentu pelaksanaannya harus sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI,sangat kami sayangkan pemko Batam begitu lamban bahkan terkesan ada pembiaran maka jangan salahkan masyarakat Batam punya persepsi dan prasangka ada permainan di antara mereka,maka kami akan minta komisi I dan III DPRD kota Batam agar menjdwalkan RDP dengan dinas terkait khusus masalah ini.Kita tunggu rekomondasi komisi I,akan kita jadikan rekomondasi DPRD kota Batam ke pemko Batam,jelasnya.SS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here